KPU Rilis Pengeluaran Dana Kampanye Capres, Anies 49 M, Prabowo 208 M, Ganjar 506 M

JAKARTA - Di tengah rekapitulasi suara, KPU merilis dana kampanye ketiga Capres. Paling kecil, Anies-Muhaimin Rp 49 miliar. QMenyusul Prabowo-Gibran Rp 208 miliar. Sedangkan Ganjar-Mahfud paling besar mencapai Rp 506 miliar. 
Berdasarkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dirilis KPU, penerimaan dana kampanye Anies-Imin mencapai Rp 49.341.955.140. Adapun total pengeluaranya Rp 49.340.397.060. Sehingga masih ada sisa Rp 1.558.080.
Sedangkan Prabowo-Gibran berhasil mengumpulkan dana kampanye Rp 208.206.048.243, dan total pengeluarannya Rp 207.576.558.270. Sisanya masih ada Rp 629.489.973.
Sementara Ganjar-Mahfud melaporkan total penerimaan dana kampanye Rp 506.894.823.260. Sedangkan total pengeluarannya Rp 506.892.847.566. Sehingga masih ada sisa Rp 1.975.694.
Komisioner KPU, Idham Kholik mengatakan, para peserta Pemilu 2024 harus menyampaikan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk KPU melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) paling lama 15 hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Artinya, peserta memiliki waktu penyampaian LPPDK dari 23 Februari 2024 sampai 29 Februari 2024. “Data per tanggal 29 Februari 2024, pukul 23.59 WIB, ketiga pasangan calon telah menyampaikan LPPDK,” kata urai Idham, Kamis, (7/3/2024).
KPU telah menunjuk tiga Kantor Akuntan Publik (KAP) berbeda untuk mengaudit LPPDK ketiga pasangan calon. KPU menunjuk KAP Heliantono dan Rekan untuk mengaudit Anies-Imin, KAP Yanuar & Riza untuk mengaudit pasangan Prabowo-Gibran, dan KAP Drs Chaeroni & Rekan untuk pasangan Ganjar-Mahfud.

“Setelah menerima LDKPP Tahun 2024, KAP yang ditunjuk oleh KPU akan melakukan audit atas laporan yang diterima paling lama 30 (hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu,” terang Idham.
Menariknya, LPPDK yang disampaikan masing-masing paslon melonjak dari jumlah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Anies-Imin memiliki dana kampanye awal yang paling sedikit dibanding dua paslon lainnya. Laporan dana kampanye pasangan ini hanya Rp 1 miliar, meski tim sukses mereka mengatakan dana awal kampanye tersebut masih bisa berubah. Adapun dana kampanye tersebut berasal dari sumbangan pribadi paslon.

Sementara, Prabowo-Gibran melaporkan dana kampanye awal terbesar. Pasangan ini melaporkan dana kampanye awal ke KPU sebesar Rp 31.438.800.000. Rinciannya, Rp 2 miliar dari sumbangan paslon, Rp 600 juta dari sumbangan barang dari partai politik atau gabungan partai politik, dan Rp 28,83 miliar dari sumbangan jasa partai politik atau gabungan partai politik.

Adapun pasangan Ganjar-Mahfud melaporkan dana kampanye awal Rp 23.375.920.999. Rinciannya, Rp 100 juta dari sumbangan paslon, Rp 2,95 miliar dari partai politik atau gabungan partai politik, Rp 1,67 juta dari sumbangan pihak lain perseorangan, serta Rp 20,32 juta dari sumbangan uang dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
Juru bicara Timnas Anies-Imin, Mardani Ali Sera mengaku, jagoannya tidak memiliki banyak dana ketimbang paslon lainnya. "AMIN ini paket hemat," seloroh Mardani, ketika dihubungi, Kamis (7/3/2024) malam.
Saking dikitnya, ia menyebut, dana tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya mendasar. "Angka Rp 49 miliar mayoritas untuk transportasi paslon dan tim, plus sewa tempat acara. Semua dilakukan berkolaborasi dengan relawan," ungkapnya.
Sementara, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Achmad Baidowi mengatakan, tingginya angka yang dirilis KPU karena pihaknya sangat transparan."Ya kita kan tidak ada dana yang ditutup-tutupi. Semuanya kita sampaikan apa adanya ya," kata politisi yang akrab disapa Awiek ini.

Ia mengatakan, TPN sudah semaksimal mungkin berjuang dengan sumber dana yang dimiliki. Meski di antara ketiga paslon, Ganjar-Mahfud dikatakan yang paling besar.

"Tetapi ternyata kalau hasilnya, ya kita lihat nanti pada tanggal 20 Maret gitu. Artinya ada keseriusan dari kami untuk memenangkan Pak Ganjar-Mahfud, tapi apalah daya realitas politik tidak seperti itu," ungkap Awiek.
Sementara, Komandan Tim Echo (Hukum dan Advokasi) TKN Prabowo-Gibran, Hinca Pandjaitan mengatakan, kesuksesan ini bukan semata-mata karena faktor finansial, tetapi bagaimana TKN berhasil memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya.
"Kampanye yang kami laksanakan lebih mengutamakan interaksi substansial dengan pemilih, penyebaran visi dan misi yang jelas, serta pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan jangkauan kami dengan cara yang lebih terukur dan bertanggung jawab," kata Hinca.
Bagaimana tanggapan pakar? Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, sejauh ini, biaya kampanye memiliki andil besar dalam proses mobilisasi dan promosi. Hanya saja, tidak melulu dana yang besar berbanding lurus dengan keinginan. 
“Semua tergantung upaya dan strategi yang dilakukan masing-masing tim,” ujarnya.