TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Haji 2025

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers

Saatnya Hentikan Korupsi Di Daerah

Oleh: KIKI ISWARA DARMAYANA
Editor: admin
Sabtu, 11 Juni 2022 | 08:00 WIB
KIKI ISWARA DARMAYANA. (Ist)
KIKI ISWARA DARMAYANA. (Ist)

JAKARTA - Para gubernur, bupati dan walikota ke depan ini mesti jadi panglima pemberantasan korupsi di daerahnya masing-masing. Sudah saatnya pula, para kepala daerah jadi pelopor penghematan uang negara.

Kita juga berharap, proyek-proyek pembangunan yang tidak terkait langsung dengan kepentingan rakyat kecil, ditunda dulu dua tiga tahun atau hingga ekonomi negeri ini pulih kem­bali pasca diterjang pandemi Covid.

Kemudian kita berharap para pimpi­nan DPRD bisa menjadi penjaga anggaran agar tidak dimainkan oknum pejabat nakal. Ke depan tak boleh ada lagi makelar proyek.

Kalau ada tanda-tanda oknum pejabat atau anggota DPRD akan memainkan anggaran pembangunan daerah, maka si kepala daerah bersama-sama pimpinan DPRD mesti secepatnya lapor ke Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jangan biarkan pejabat nakal main-main dengan makelar proyek. Jangan biarkan uang negara dicuri oknum pimpinan proyek. Jangan biarkan uang negara dimainkan orang-orang yang mengaku dekat dengan kepala daerah.

Oleh karena itu, para kepala dae­rah harus selalu mengingatkan anak buahnya, terutama yang menangani proyek pembangunan jalan dan jembatan agar tidak mencuri uang negara.

Meski pandemi Covid sudah me­landai, tapi karena ada tanda-tanda ekonomi global bisa memburuk lagi akibat naiknya harga minyak men­tah dan bahan pangan utama, maka ke depan ini, uang negara yang ada mesti dihemat dan dipakai sesuai skala prioritas.

Kalau ekonomi global memburuk, lalu menekan ekonomi domestik, maka anggaran yang ada sebagian besar mesti dialihkan menjadi bansos tunai, sehingga rakyat kecil yang turun kelas jadi rakyat miskin tetap bisa makan.

Kita juga berharap, begitu meneri­ma laporan kebocoran anggaran dari kepala daerah, aparat kepolisian dan Kejaksaan Agung turun langsung ke daerah. Ini penting supaya penanga­nan kasus-kasus korupsi bisa selesai lebih cepat.

Oleh karena itu, supaya tak ada lagi yang main-main dengan APBD, sebaiknya KPK mengirim petugas­nya untuk memantau penggunaan anggaran di daerah.

Kalau petugas KPK-nya jeli, ke de­pan tak ada lagi yang berani mencuri uang negara. Tak ada lagi yang berani jadi makelar proyek. (rm.id)

Komentar:
Berita Lainnya
Budi Rahman Hakim, Ph.D.  Foto : Dok. Pribadi
Tata Kota Tata Hati
Jumat, 08 Agustus 2025
Dahlan Iskan
Gemes Garuda
Kamis, 07 Agustus 2025
Dahlan Iskan
Kapal Prabowo
Rabu, 06 Agustus 2025
Dahlan Iskan
Tersisa Lula
Senin, 04 Agustus 2025
Ist.
Bersih Hati, Bersih Kota
Jumat, 01 Agustus 2025
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit