Prabowo Sudah Mulai Menyusun Kabinet

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah mempersiapkan susunan kabinetnya. Ketua Umum Partai Gerindra itu pun disebut-sebut sudah mulai menyeleksi nama-nama calon menterinya.

Hal tersebut dikatakan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Muzani memastikan, penggodokan nama-nama terus berjalan. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai usulan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Sayangnya, Wakil Ketua MPR itu belum mau menyebutkan siapa saja yang berpotensi menjadi menteri. Kata Muzani, belum ada kepastian, siapa yang akan mengisi pos kementerian tertentu. "Belum ada nama. Masih naik turun," ungkapnya.

Jangankan nama-nama dari partai lain, Muzani juga belum mengetahui siapa saja kader Partai Gerindra yang akan diamanahkan Prabowo membantunya di kabinet mendatang.

Ia hanya mengatakan, kriteria calon menteri adalah sosok yang dapat membantu Prabowo dalam menjalankan urusan pemerintahan nantinya. "Kader ada. Namun, siapa saja namanya, itu Pak Prabowo yang tahu," aku Muzani.

Dia pun menepis adanya wacana sejumlah nama-nama calon menteri yang telah beredar. "Soal itu, saya tidak tahu," ujar Muzani.

Muzani menyebut, komposisi kabinet akan diumumkan di waktu yang tepat. "Kan masih ada waktu empat bulan," tukasnya.

Politisi Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, partainya tidak mematok berapapun jatah kursi menteri. Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo.

“Karena beliau yang paling tahu kompetensi dan integritas masing-masing kader Gerindra," ucap Dahnil, kepada Redaksi, Rabu (29/5/2024).

Senada dikatakan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran yang juga politisi PAN, Dradjad Wibowo. Dia menyebut proses penyusunan kabinet belum mengerucut kepada salah satu sosok tertentu. Dradjad menambahkan, formasi kabinet merupakan hasil diskusi Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan para ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju.

Meskipun berangkat dari hasil perundingan, hasil final penempatan sosok tertentu pada pos menteri terpilih merupakan keputusan Prabowo. "Karena belum mengerucut, tidak ada yang bisa disampaikan ke publik," kata Dradjad.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin mengatakan, Golkar tak ingin banyak ikut campur soal penggodokan kabinet. Sebab, urusan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Namun, Nurul mengamini bahwa penggodokan itu dengan melibatkan KIM. "Pastinya dengan mempertimbangkan partai-partai yang telah sama-sama berjuang untuk kemenangan di Pilpres," ujar Nurul, saat dihubungi, Rabu (29/5/2024) malam.

Nurul mengaku, tidak mengetahui siapa kader Golkar yang akan mengisi pos kementerian tertentu. Menurutnya, soal figur dan jabatan yang tepat merupakan urusan ketua umum.

"Kami tidak bisa menduga-duga. Pastinya yang diusung adalah kader-kader yang mumpuni. Dan Partai Golkar memiliki cukup banyak kader yang siap untuk ditugaskan," tegas anggota Komisi I DPR ini.

Partai Demokrat juga enggan berandai-andai berapa yang dijatah. Bagi partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu, Prabowo punya kewenangan penuh menyusun kabinetnya. "Itu menjadi hak prerogatif Presiden, kami taat azas," sebut Ketua DPP Demokrat Kamhar Lakumani.

Kendati demikian, Kamhar mengaku, pimpinan parpol pengusung telah melakukan pertemuan dengan Prabowo-Gibran. Pimpinan parpol koalisi juga telah menyerahkan usulan nama-nama yang diminta untuk membantu pemerintahan Prabowo-Gibran.

Akan tetapi, siapa-siapa saja nantinya menduduki pos apa saja, dan berapa porsi setiap partai pengusung pada komposisi kabinet mendatang, dipercayakan kepada Pak Prabowo," terang Kamhar.

NasDem sebagai partai yang terakhir bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyatakan, mendukung Prabowo-Gibran tanpa syarat dan mahar. Dukungan NasDem sepenuhnya untuk kepentingan keberlangsungan pemerintahan.

"Karena kepentingan bangsa dan negara harus di atas kepentingan parpol. Jadi, soal kursi menteri biar jadi urusan dan hak prerogatif Presiden," imbuh Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago.

Begitu juga dengan PKB. Partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu enggan mendikte Presiden terpilih perihal jatah menteri. "Kami menyerahkan keputusan pada ketua umum (Muhaimin Iskandar). Beliau pasti akan ambil keputusan terbaik, apapun itu," tekan Ketua DPP PKB, Luluk Nur Hamidah.