Jokowi Ingin Koalisi Selalu Satu Suara

JAKARTA - Belakangan ini, Presiden Jokowi kerap kumpul-kumpul dengan ketum parpol koalisi. Pertemuan itu dipastikan bukan sinyal bakal dilakukan reshuffle kabinet. Namun, Presiden hanya ingin koalisi selalu satu suara.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi. Pria yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu, tak menampik soal pertemuan Jokowi dengan para ketum parpol pendukungnya akhir-akhir ini.

"Kan bisa dilihat, kamu juga bisa lihat mana yang masih punya semangat tempur '45," kata Budi Arie, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Budi lalu menyinggung pentingnya satu suara dalam kabinet. Kata dia, Presiden tentunya menginginkan parpol pendukungnya selalu kompak. Agar kerja-kerja pemerintahan di akhir masa jabatannya tetap berjalan baik.

Apakah bahas reshuffle? "Semua kemungkinan selalu terbuka, soal itu (reshuffle) saya serahkan ke Presiden," jawab Budi.

Budi juga menolak saat ditanya soal menteri apa yang layak untuk di-reshuffle. Alasannya, bukan kewenangannya untuk memberikan penilaian atas kinerja menteri. "Ya, itu kan hak prerogatif Presiden, masak kita mengomentari," tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengakui telah bertemu dengan sejumlah ketua umum parpol pada akhir Mei lalu. Namun, Jokowi membantah pertemuan itu membahas reshuffle kabinet.

Ketemu, tapi tidak berbicara (reshuffle)," ujar Jokowi, di Posyandu Taman Sawo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/6).

Apa tanggapan partai-partai? Ketua DPP Golkar Dave Laksono menegaskan, partainya komitmen untuk terus memberikan kontribusi yang terbaik bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. "Golkar adalah bagian utama dari pemerintahan ini dan akan terus menjadi motor utama pemerintahan ke depannya," unar Dave kepada Redaksi, Kamis (13/6/2024).

Politisi muda PAN, Valeryan Bramasta enggan berspekulasi soal pertemuan bos-bos parpol dengan Jokowi. Apalagi, bila pertemuan itu kemudian dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet.

"Tentu jikalau Presiden merasa perlu mengganti atau mengubah komposisi kabinet apalagi untuk kelincahan pekerjaannya, PAN sebagai partai pendukung Pemerintah akan mendukung. Apalagi untuk efektivitas pelayanan pada masyarakat," ujarnya.

Sementara, Ketua DPP PKB Daniel Johan merasa tidak ada masalah di internal koalisi pemerintah. Menurutnya, bila belakangan ini ada pandangan berbeda dari partai terkait kebijakan pemerintah, itu merupakan hal yang wajar. Misalnya, perbedaan sikap soal kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), iuran Tapera, hingga mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Itu lebih ke tidak matangnya perencanaan, seringkali tanpa kajian mendalam," ungkap Daniel.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Partai NasDem, Irma Chaniago. Kata dia, koalisi bukan berarti harus mengaminkan semua kebijakan yang diputuskan Pemerintah. Apalagi kebijakan yang tidak pro rakyat.

"Satu suara untuk kepentingan rakyat sah-sah saja dan wajib. Namun, tidak boleh juga membebek terhadap program-program yang merugikan rakyat. Tetap harus dikawal dan dikritisi, itu gunanya bermitra," kata Irma.

Menyoal reshuffle, Irma berharap Presiden mempertahankan yang ada. Mengingat masa pemerintahan Jokowi tinggal menghitung bulan.

"Waktunya kan tinggal tiga bulan lagi, rasanya kok kurang elok. Kecuali ada menteri yang sudah ogah-ogahan kerja," ujar Irma.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, pertemuan Jokowi dengan para ketum parpol memiliki dua pesan. Pertama, pertemuan itu adalah upaya merapatkan barisan parpol dalam menghadapi pilkada ke depan.

"Pertama tentu untuk terus menyolidkan partai-partai pendukung Prabowo-Gibran biar kompak dan lurus dalam menghadapi pilkada serentak nasional di bulan November mendatang," kata Adi.

Menurut Adi, pada level praktisnya sulit mempertahankan 100 persen keutuhan koalisi di pilkada. "Karena tiap partai di KIM punya interest berbeda di berbagai tempat," tambahnya.

Hal kedua, kata dia, untuk menunjukkan bahwa Jokowi masih jadi sosok yang memiliki kekuatan politik yang besar. Dia mengatakan aura Jokowi perlahan akan beralih ke Prabowo Subianto yang kini menjadi presiden terpilih.

Sedangkan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengendus adanya kerenggangan antar koalisi Pemerintah. Agung mencontohkan sikap berbeda yang dipertontonkan partai koalisi ketika menanggapi kebijakan kenaikan UKT, iuran Tapera, hingga IKN.

"Perihal ini menuntut evaluasi total terhadap kinerja menteri terkait, agar di sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi bisa berakhir dengan mulus," usul Agung.

Akan tetapi, Agung tidak sepakat jika evaluasi itu diimplementasikan dengan cara kocok ulang kabinet. Jika memaksakan reshuffle, nilai Agung, maka akan membuat turbulensi politik yang tidak perlu.

"Sehingga alangkah baiknya Presiden intensif mendampingi sekaligus turun gunung untuk memastikan seluruh menteri sesuai dengan arahannya," pungkas dia.