Kenapa Anggaran Sejumlah Kementerian Dipangkas

JAKARTA - Senayan menyoroti fenomena turunnya anggaran kementerian/lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Apalagi turunnya anggaran ini sangat tinggi, hingga mencapai 35-40 persen jika dibandingkan tahun 2024.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengatakan, semua kementerian yang jadi mitra kerja komisi VI mengalami penurunan alokasi anggaran. “Yang rapat dengan kita itu, anggarannya turun di atas 35 persen. Jadi antara 35-40 persen turunnya,” ungkapnya di Jakarta, kemarin.

Martin menjelaskan, mitra kerja yang mengalami penu­runan anggaran tersebut yakni Kementerian Perdagangan (Ke­mendag) sebesar 16 persen, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 45 persen. Lalu, Ke­menterian BUMN sebesar 18 persen.

“Jadi saya bingung juga men­teri-menteri kita (mitra kerja) kita di Komisi VI ini kan keren-keren loh, tapi ini turun semua. Tapi yang menarik, tidak ada yang tahu kenapa anggaran pagu indikatifnya, turunnya drastis,” ungkap politisi Fraksi Nasdem ini.

Dia mengaku sudah mem­pertanyakan langsung perihal penurunan anggaran ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa. Sebab, kementerian inilah yang menentukan porsi anggaran di setiap kementerian/lembaga bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bappenas mengatakan, se­tiap kementerian/lembaga ada evaluasi untuk setiap program Pemerintah dengan standar Governance Risk and Compliance atau GRC. GRC inilah yang menjadi rujukan apakah kementerian/lembaga mengalami kenaikan anggaran atau sebaliknya. Namun masalahnya, penurunan ini terjadi justru saat kinerja kementerian/lembaga, mitra Komisi VI DPR sangat baik.

“Komisi di DPR yang mem­bahas pendapatan negara inikan tidak banyak, Komisi VI salah satunya. (Tapi) target investasinya (Tahun 2025) Pak Bahlil (Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia) naik, dividen-nya Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) juga naik, tapi anggaran­nya turun. Kemendag juga juga neraca perdagangannya naik, anggarannya turun,” ungkapnya.

Untuk itu, Martin menilai harus ada penjelasan terkait fenomena penurunan anggaran di tahun 2025 ini. Apalagi penurunan anggaran ini bukan hanya di Komisi VI DPR, tapi juga di banyak di mitra-mitra kerja komisi lain di DPR, yang mengalami penurunan sekitar 30-an persen untuk tahun 2025.

Ini kan bisa, istilahnya, prejudice. Apa ada sektor lain menyedot, atau pendapatan negaranya turun. Ini penting kita tahu karena ada menteri seperti Pak Bahlil sampai menurunkan target investasinya di 2025 dari semula Rp 1.800 triliun, kini menjadi Rp 800 triliun, karena anggarannya turun,” tambahnya.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi VI DPR Harris Turino. Menurutnya, fenomena penurunan anggaran di kemente­rian/lembaga ini patut dicermati. Sebab fenomena ini terjadi saat kinerja kementerian cukup baik, dan APBN yang digelontorkan justru meningkat.

Dia lalu membeberkan fenomena penurunan anggaran di Ke­mendag. Sebelumnya Kemendag pernah menerima alokasi pagu Rp 3 triliun, namun tahun 2025 hanya menerima pagu indikatif sebesar Rp 1,6 triliun. Padahal, neraca perdagangan selama 40 bulan ini selalu positif. “Dan harapannya ke depan ini harus terus positif," harapnya.

Walau demikian, dia tidak memungkiri bahwa ada kendala di sektor neraca perdagangan ini. Sebab, neraca perdagangan untuk sektor jasa itu ternyata se­lalu negatif. “Ini salah satu ken­dala kita di neraca pembayaran adalah tetap mempertahankan di neraca pembayaran barang karena di neraca jasa kita selalu negatif,” ungkapnya.

Dia berharap, persoalan ini dapat dijelaskan penyebab­nya mengingat pemotongan anggaran untuk tahun depan ini sangat besar dan terjadi di semua kementerian/lembaga. Harus ada penjelasan yang bisa dielaborasi apakah ini terjadi oleh keputu­san Presiden saat ini, atau oleh presiden terpilih.

“Karena ini menarik, turun, padahal APBN-nya naik. Ini alokasinya digunakan seperti apa karena ini kan kesepakatan antara Kemenkeu dan Bappenas. Kira-kira (latar) belakangnya apa agar kami bisa memahami termasuk bisa memahami ketika ada usulan tambahan,” sebutnya.

Sebelumnya, Menteri Perda­gangan Zulkifli Hasan mengungkapkan empat arah kebi­jakan perdagangan pada tahun depan. Yaitu, pengembangan ekspor, pembinaan UMKM, perdagangan antar wilayah, dan pengamanan perdagangan. Arah kebijakan ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian target pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, berupa peningkatan pangsa pasar ekspor barang Indonesia di dunia dari 1,2 persen tahun 2022 menjadi 1,43 persen tahun 2029.