Prabowo Akan Hati-hati Dalam Mengelola Utang Negara

JAKARTA - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden Terpilih membantah kabar Prabowo Subianto akan mengerek rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 50 persen. Justru, Prabowo akan hati-hati dalam mengelola utang negara.

Hal tersebut disampaikan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi bidang Keuangan, Thomas Djiwandono kepada wartawan, Selasa (18/6/2024). Thomas memastikan, Prabowo belum menetapkan target utang. Kata dia, Prabowo bakal mematuhi ketentuan mengenai batasan rasio utang sebagaimana diatur dalam aturan berlaku.

"Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan formal," kata Thomas.

Lebih lanjut, Thomas bilang, dalam pembahasan perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pertama Prabowo-Gibran, justru berfokus pada upaya untuk mengerek pendapatan, peninjauan belanja. Sehingga dapat mengakomodir program-program yang dijanjikan, seperti makan siang gratis atau makan bergizi.

Pada saat bersamaan, pemerintah juga masih akan menetapkan target defisit APBN di bawah 3 persen. "Penting untuk dicatat bahwa itu lah mengapa Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," tuturnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, Bloomberg menyebut Prabowo berencana mengerek rasio utang terhadap PDB untuk mendanai program-program yang dijanjikan.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo menegaskan, informasi tersebut tidak benar. Tidak ada satupun dari pihak Prabowo-Gibran yang pernah berkata dalam forum apapun akan menaikkan rasio utang menjadi 50 persen dari PDB.

Ia mengakui, pembayaran utang jatuh tempo membuat APBN semakin berat. Karena itu, tim ekonomi Prabowo-Gibran akan sangat berhati-hati mengelola utang.

Menurut dia, Prabowo tidak ingin membebani generasi mendatang dengan utang. Itu sebabnya, program Prabowo-Gibran akan dilakukan secara bertahap, baik waktu maupun cakupannya.

"Semuanya akan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia. Jadi pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap defisit fiskal. Pemerintahan Pak Prabowo akan sangat disiplin mengelola fiskal," tegas politisi PAN itu.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti menilai, Pemerintahan Prabowo-Gibran memang sudah seharusnya mengelola keuangan negara dengan hati-hati. Sebab, saat ini rasio utang terhadap PDB Indonesia sekitar 38 persen.

“Jika rasio utang dinaikkan lagi tanpa diimbangi dengan tax revenue dan penerimaan negara non pajak lainnya, maka ruang fiskal kita mengecil. Artinya, kemampuan fiskal berkurang karena untuk bayar cicilan utang dan bunganya. Belum lagi untuk alokasikan belanja pemerintah lainnya,” ulasnya, semalam.

Oleh karena itu, dia minta Prabowo sebaiknya mempersiapkan kemampuan mengelola dan mengembangkan unit-unit usaha untuk mendapatkan pemasukan, jika ingin menaikkan rasio utang terhadap PDB. “Program-program Pemerintah juga harus dipilih yang berdampak lebih luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.