Pemerintah Serius Bersihkan Wabah Judol Dan Konten Pornografi

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya menjaga dan menciptakan ruang digital yang sehat. Wabah judi online (judol) hingga penyebaran konten pornografi akan terus dibersihkan dari ruang digital Indonesia secara bertahap.

Kerja keras dalam menjaga ru­ang digital yang sehat dijalankan Pemerintah secara “keroyokan” alias dilakukan bersama lintas kementerian dan lembaga.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjah­janto mengingatkan, upaya ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen. Baik mas­yarakat hingga penegak hukum.

Misalnya saja, untuk mem­berantas judi online, Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Sat­gas) Pemberantasan Perjudian Online.

“Langkah ini kami ambil sebagai bagian dari usaha untuk menjaga keamanan masyara­kat,” ujar Hadi saat konferensi pers di kantornya, dikutip Kamis (20/6/2024).

Eks Panglima TNI ini mene­gaskan, Pemerintah sangat seri­us menangani masalah ini.

“Bapak Presiden telah mem­beri amanat agar ada kebijakan konkret dan komprehensif teru­tama dalam memotong ekosistem perjudian daring ini,” tegasnya.

Hadi yang memimpin lang­sung Satgas ini dibantu oleh Ketua Harian Pencegahan yang diisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Dia mejelaskan, keterlibatan pihak Kepolisian dengan dukungan dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI, sangat diperlukan.

“Saya mengapresiasi dukung­an penuh dari masyarakat dan penegak hukum dalam upaya memberantas praktik perjudian online ini,” tegasnya.

Menkominfo Budi Arie Se­tiadi menuturkan, upaya yang di­lakukan Kominfo sesuai dengan bidangnya, yakni melakukan koordinasi, sosialisasi, edukasi, dan penyelesaian kendala dalam pencegahan judi online.

Tidak hanya judi online, Kominfo juga berusaha menekan penyebaran konten pornografi, salah satunya dengan menutup Internet Service Provider (ISP).

“Penanganan yang kami laku­kan melalui sistem komunikasi, yaitu pemblokiran konten, menu­tup ISP dan menghentikan akses telegram sebagai platform yang paling banyak mempromosikan judi online, serta memberlakukan sanksi administratif pada pelaku judi online,” papar Budi Arie.

Keangggotaan Satgas ini juga melibatkan aparat kepolisian, jaksa, hingga BIN, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan unsur lain yang berwenang untuk menangani kasus-kasus perju­dian online.

Selain upaya penegakan hu­kum, Pemerintah juga mengajak masyarakat tidak tergiur untuk melakukan perjudian online yang dapat merugikan secara finansial dan merusak kehidupan sosial.

“Edukasi terus kami lakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat agar memanfaatkan internet ini secara baik. Tentu kita ingin ruang digi­tal kita ini sehat,” katanya.

Budi Arie mengungkapkan, dukungan masyarakat ikut me­ngambil peran. Seperti, mela­porkan setiap ditemukan konten judi serta memblokirnya.

Dia juga mengapresiasi opera­tor seluler Telkomsel, XL, dan Smartfren sangat kooperatif dalam mendukung kerja keras Pemerintah untuk menjaga ru­ang digital yang sehat ini.

“Saya komunikasi dengan Dirut operator seluler agar pulsa HP tidak digunakan untuk mem­fasilitasi untuk judi online. Tel­komsel, XL, dan Smartfren ko­operatif dalam mendukung upaya Pemerintah,” kata Budi Arie.

Soal konten pornografi, dia memastikan tidak akan mem­blokir media sosial X atau Twit­ter. Kendati begitu, Budi Arie tetap melarang keras X mengiz­inkan konten-konten pornografi disebarkan oleh penggunanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa perkembangan teknologi saat ini begitu pesat bisa mempermudah akti­vitas sehari-hari.

Namun, Jokowi mewanti-wanti untuk memanfaatkannya. Seluruh pihak harus lebih waspada dan hati-hati.

Dia juga mengingatkan baha­ya judi online. Jokowi mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian baik secara of­fline maupun online.

“Jangan judi.. Jangan judi.. Jangan berjudi.. baik secara of­fline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha,” imbau Kepala Negara.

Jokowi menekankan dampak negatif yang ditimbulkan akibat praktik judi, seperti kehilangan harta benda hingga perpecahan ke­luarga. Kasus ini juga bisa memicu tindakan kejahatan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat.

“Pemerintah secara serius akan melakukan upaya pembe­rantasan dan memerangi perju­dian online,” tegas eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Semua pihak diminta me­ningkatkan kesadaran dan pe­ngetahuan mengenai risiko jika terjerumus dalam praktik perju­dian online ilegal. Diperlukan benteng untuk individu dan keluarga dari dampak negatif yang ditimbulkan internet