Hingga Mei Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.588 T

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2024 tumbuh sebesar 1,8 persen menjadi 407,3 miliar dolar AS atau setara Rp 6.588,9 triliun. Meski tumbuh, BI menilai ULN Indonesia tetap tidak terkendali. 

Posisi ULN Indonesia pada Mei 2024 tersebut setelah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,5 persen (yoy) pada April 2024. Perkembangan tersebut bersumber dari ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” jelas Asisten Gubernur, Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya, Senin (15/7/2024).

Hal ini terlihat dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9 persen dari total ULN. 

Erwin mengatakan, dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. 

“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” ungkapnya.

Sementara itu, Pemerintah ULN tetap terjaga. Posisi ULN Pemerintah pada Mei 2024 tercatat sebesar 191,0 miliar dolar AS, atau secara tahunan mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy), setelah pada April 2024 terkontraksi sebesar 2,6 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan masuknya modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, seiring dengan sentimen kepercayaan investor yang positif terhadap prospek perekonomian Indonesia. 

Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudensial, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal,” kata Erwin.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas.

Diantaranya, mencakup Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,0 persen dari total ULN Pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7 persen), Jasa Pendidikan (16,81 persen), Konstruksi (13,9 persen), dan Jasa Perindustrian (17,9 persen). 6 persen). Serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,5 persen). 

“Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki jangka waktu panjang dengan porsi mencapai 99,99 persen dari total ULN Pemerintah,” ungkapnya.

Dari sisi ULN swasta juga tetap terjaga. Posisi ULN swasta pada Mei 2024 tercatat 197,6 miliar dolar AS (Rp 3.196,4 triliun), atau1 secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,4 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,81 persen (yoy). 

Perkembangan ULN tersebut terutama bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 2,6 persen (yoy).  

Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (perusahaan nonkeuangan) tumbuh sebesar 0,1 persen (yoy). 

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Kas Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta. 

“ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta,” jelasnya.