Imin Berharap Dapat Kursi Menteri Agama

JAKARTA - Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka memastikan, penyusunan kabinet belum final. Kata dia, Presiden terpilih, Prabowo Subianto serta ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) terus melakukan komunikasi.

“Akan segera kita perbaiki-kan. Ditunggu dulu, sabar ya,” kata Gibran, saat ditemui di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Di tempat terpisah, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Imin) blak-blakan ingin kadernya masuk dalam kabinet Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming. Kabinet mumpung masih diutak-atik, Imin berdoa bisa dapat kursi Menteri Agama (Menag).

Pengakuan Imin mengincar kursi Menag, tak lepas dari bertugas sebagai Ketua Tim Pengawas Haji DPR. Dalam pengawasannya, Wakil Ketua DPR itu mengaku menemukan banyak pelanggaran dalam pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini. Pelanggaran itulah yang kemudian ditindaklanjuti Imin dengan mendorong pembentukan Pansus Haji di DPR.

Imin berharap, Kementerian Agama di era Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa lebih peka mengatasi persoalan haji. Dia juga melontarkan harapan agar Waketum PKB, Jazilul Fawaid ditunjuk jadi Menteri Agama.

“Kenapa Arafah Mina nggak dibikin bertingkat? Tentu menunggu Pak Jazil menjadi Menteri Agama,” ujar Imin, saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Imin optimis, anak buahnya dapat memberikan sejumlah inovasi inovatif. Khususnya terkait pelaksanaan ibadah haji jika dipercaya Prabowo sebagai Menag. Menurutnya, Pemerintah tidak bisa bekerja seperti biasa untuk menyelesaikan persoalan ibadah haji yang selalu terjadi setiap tahun.

“Untungnya, jemaah haji kita itu sabar dan berasumsi, sulitnya ini, bagian dari cobaan,” katanya.

Imin menjelaskan, Jazilul pernah menyebut, semakin sulit ibadah haji, maka semakin kecil pahalanya. Sedangkan ibadah haji yang semakin lancar dan semakin mudah akan tinggi pula pahalanya. Namun, supaya lancar dibutuhkan duit yang lebih besar pula.

Oleh karena itu, Imin menilai banyak aspek yang harus dievaluasi dari penyelenggaraan ibadah haji. Seperti Pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan undang-undang, hingga buruknya pelayanan Kemenag karena membuat jamaah harus rela tidur berhimpitan di tenda Mina.

Kita tidak boleh mendefinisikan ketidakberdayaan kita. Karena saya setuju, semakin mudah dan lancar ibadahnya, insya Allah pahalanya semakin tinggi dan besar,” tutupnya.

Dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono tidak memiliki banyak informasi mengenai perkembangan susunan kabinet. Ia pun enggan menanggapi harapan Cak Imin agar mendapat jatah menteri.

Menurutnya, kewenangan soal jatah kursi menteri mutlak berada di Presiden terpilih, Wakil Presiden terpilih dan di tangan para ketua umum partai KIM. “Jadi, kita tunggu saja,” singkatnya, semalam.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpandangan, sejak KPU mengumumkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres, PKB sudah menjadi bagian KIM.

“Jadi, dalam konteks itu, PKB sudah masuk ke dalam koalisi,” ujarnya, semalam.

Ujang mengatakan, sejak menyatakan dukungan kepada Prabowo-Gibran, maka sudah bisa dipastikan PKB mengincar kursi Menag. Apalagi, selama ini yang menjadi Menag mayoritas berasal dari kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang lekat dengan PKB.

“Hanya saja, kemarin yang jadi Menag itu Gus Yaqut. Meski dekat dengan PKB, tapi dia dari kubu yang berbeda atau berseberangan,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini berpendapat, ketika PKB meminta jatah Menag, tentunya tergantung kesepakatan antara ketua umum partai politik penghuni KIM.

Namun, Ujang menekankan, saat ini Prabowo membutuhkan pemerintahan yang cukup besar. Sehingga, dukungan dari PKB bisa mengurangi kekuatan.

“Tapi, kalau pasti dapat kursi Menag belum tentu, karena tergantung kompromi Prabowo dan Cak imin,” pungkas Ujang.