Kiai Ma’ruf Mau Jadi Juru Damai Perseteruan Gus Yahya Vs Cak Imin

JAKARTA - Perseteruan antara Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) makin meruncing. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang pernah menjadi Rais Aam PBNU dan Ketua Dewan Syuro PKB prihatin, dan menyatakan siap menjadi juru damai. 

“Kalau saya dimintai untuk mendamaikan, mereka ingin berdamai, mencari solusi, tentu saya sangat siap melakukan itu,” tegas Kiai Ma'ruf, di Bantul, Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).

Kiai Ma'ruf mengingatkan, dalam Islam, mendamaikan pihak yang berseteru merupakan perintah agama.

Kiai Ma’ruf juga mempersilakan jika PKB maupun Tim Lima bentukan PBNU yang ditugaskan mengambil PKB, ingin bertemu. Namun, dia mewanti-wanti, pertemuan tersebut tidak boleh dijadikan kesempatan mencari senjata baru yang bisa menyulut pertikaian semakin besar.

“Kalau hanya minta dari saya, tetapi untuk digunakan peluru untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia. Itu kan namanya saya memberi peluru-peluru untuk tambah konfliknya,” ujarnya.

Pernyataan Kiai Ma'ruf disampaikan terkait keinginan Rais Syuriah sekaligus Anggota Tim Panel PBNU, Cholil Nafis yang hendak menemuinya untuk menghimpun informasi dan mengharmoniskan hubungan PBNU dengan PKB.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, awal mula terjadinya konflik PKN dan PBNU karena langkah Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Wakil Ketua MPR ini mengatakan, sejatinya PBNU dan PKB merupakan dua entitas yang berbeda. PKB merupakan partai politik, sementara PBNU adalah organisasi masyarakat (ormas) Islam.

Dengan demikian, pria yang akrab disapa Gus Jazil ini menekankan, keduanya harus berjalan sesuai fungsinya masing-masing. PBNU tak perlu mencampuri urusan PKB. Begitu juga sebaliknya, PKB tak akan mencampuri urusan dapur PBNU.

“Jalan sesuai jalur masing-masing. Jangan bikin kisruh,” ujarnya.

Gus Jazil juga mengatakan, pernyataan Gus Ipul bertentangan dengan Khittah 1926 yang ada di PBNU. Dalam Khittah jelas disebutkan bahwa PBNU berada di jalur keagamaan dan kemasyarakatan. “Jadinya jangan cawe-cawe di politik,” pungkasnya.

Sekedar latar, perseteruan PKB dan PBNU mulai terlihat saat DPR menyetujui pembentukan pansus Angket Haji 2024 pada 9 Juli 2024 lalu. Imin adalah salah satu pihak yang mendorong pembentukannya, karena dia duduk sebagai Ketua Tim Pengawas Haji DPR.

Di sisi lain, Gus Yahya mencurigai upaya itu dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang NU. Ia pun membentuk Tim Lima atau pansus untuk mengembalikan PKB ke pangkuan PBNU.

Langkah pertama yang dilancarkan adalah memanggil mantan Sekjen PKB Lukman Edy pada Rabu (31/7/2024). Usai pemanggilan, Edy mengatakan, PKB di bawah Cak Imin tidak transparan dalam keuangan. Hal inilah yang membuatnya dipolisikan.

Tim Lima lalu memanggil Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid pada Senin (5/8/2024). Namun, yang bersangkutan tidak hadir.

Tak sampai disitu, Rabu (7/8/2024), PBNU turut memanggil mantan Anggota Fraksi PKB Effendy Choirie atau Gus Choi yang kini berseragam NasDem. Usai diperiksa, Gus Choi menyampaikan, PBNU berhak mengevaluasi dan mengoreksi perjalanan PKB. Sebab, lahirnya PKB punya keterkaitan historis dengan PBNU. 

“Bukan ikut campur, tapi karena memang sejarahnya begitu,” kata Gus Choi.

Karena itu, ia berkesimpulan, PKB tidak akan pernah ada tanpa NU dan Gus Dur sebagai inisiatornya. Bahkan, ia menyinggung peran Gus Yahya dan Gus Ipul dalam pendirian partai.

“Kesimpulannya yang mendirikan PKB berarti NU, berarti PBNU yang merepresentasikan warga NU. Di sinilah perbedaan PKB dengan partai-partai lain,” pungkasnya.