Pembangunan IKN Menghabiskan Rp 11.2 T, Disiapkan Anggaran Tahun 2024 Sebesar Rp 42,5 T

IKN - Pemerintah menyiapkan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini, sebesar Rp 42,5 triliun. Hingga akhir Juli, baru kepake Rp 11,2 triliun. 

Data ini dibeberkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 yang digelar secara hybrid di Jakarta, Selasa (13/8/2024). Sri Mul didampingi kedua wakilnya; Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono. 

"Bukan berarti belanjanya nanti hanya Rp 11,2 triliun. Masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di kuartal III maupun di kuartal terakhir,” Sri Mul mengingatkan.

Menurut Sri Mul, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp 84,2 triliun. Namun, belum semuanya terserap.

"Dikontrakkan bukan berarti uangnya sudah keluar. Karena mereka have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin," terang Sri Mul.

Secara keseluruhan, kata Sri Mul, total alokasi anggaran IKN periode 2022-2024 sebesar Rp 75 triliun. Rinciannya, Rp 5,5 triliun pada 2022, dan Rp 27 triliun pada 2023. Adapun realisasi klaster infrastruktur tercatat Rp 9 triliun dari pagu Rp 39,3 triliun.

Kata Sri Mul, realisasi anggaran itu, digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kementerian Koordinator, kementerian lain, gedung Otorita IKN. Anggaran tersebut juga digunakan untuk pembangmunan tower rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.

Sri Mul juga memberikan tambahan belanja. Di antaranya untuk VVIP, jalan tol IKN, jembatan, dan sejumlah fasilitas lain. Kemudian fasilitas air.

“Akan ada 22 embung sebagai tampungan air dan akan dinaikkan menjadi 30, bahkan jadi 60," katanya.

Sementara, untuk klaster noninfrastruktur tercatat Rp 2,2 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp 3,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk perencanaan, koordinasi dan penyiapan pemindahan. Kemudian, promosi hingga sosialisasi IKN.

Sri Mul menambahkan, anggaran untuk klaster noninfrastruktur juga difungsikan untuk kegiatan pemetaan, pemantauan, evaluasi hingga operasional Otorita IKN.

Sementara, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, Pemerintah dan sektor swasta telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 140 triliun. Rinciannya, dari APBN, telah terserap Rp 85 triliun untuk 108 paket pekerjaan. Sedangkan swasta sebesar Rp 56,2 triliun untuk 55 proyek.

Lalu, bagaimana pembangunannya? Ketua Satgas Pelaksanaan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga menyebut, progres pembangunan IKN mencapai 49 persen. Persentase itu berasal dari 107 paket fisik yang dikerjakan dengan pagu anggaran Rp 84,56 triliun. 

Progres gelombang pertama, dimulai pada 2020 hingga Maret 2023. Meliputi 40 paket pekerjaan, dan telah mencapai lebih dari 90 persen pembangunan. Gelombang kedua, dilanjutkan April hingga November 2023 dengan tambahan 31 paket pekerjaan mencapai perkembangan 53 persen. 

"Dilanjutkan pada gelombang ketiga sejak Desember 2023 hingga saat ini, terdiri dari 36 paket pekerjaan dengan progres 12 persen," ujar Danis.

Salah satu sorotan utama dalam pembangunan IKN adalah peningkatan konektivitas. Danis mengatakan, konektivitas itu mencakup pembangunan jalan tol Balikpapan-IKN sepanjang 47 kilometer, termasuk terowongan bawah laut yang memangkas waktu tempuh menjadi sekira 30 menit rute Balikpapan-IKN. 

Selain itu, pembangunan bandara di IKN dengan panjang landasan pacu 3 ribu meter juga telah dimulai. Pembangunan tahap pertama berlangsung untuk 2.200 meter landasan.

Untuk mendukung pemindahan ibu kota, Pemerintah telah memulai pembangunan berbagai fasilitas publik, termasuk istana negara, kantor kementerian, dan perumahan bagi para ASN. Saat ini, 12 gedung hunian ASN terdiri dari 12 lantai, dan 5 unit apartemen telah siap huni. Pembangunan ini akan terus ditambah hingga mencapai 47 gedung hunian.

"Pembangunan IKN, saat ini, sebagian besar dibiayai melalui APBN. Pemerintah juga mendorong investasi swasta untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas di IKN," terang Danis.

Investasi IKN

Di tempat terpisah, Presiden Jokowi mengatakan, investasi yang masuk ke IKN mencapai Rp 56,2 triliun. Investasi tersebut berupa 55 bangunan yang sudah di-groundbreaking oleh Jokowi.

Pendidikan ada 6, kesehatan ada 3, retail dan logistik ada 10, hotel ada 8, energi dan transport ada 2, kantor dan perbankan ada 14, hunian dan area hijau ada 9, media dan teknologi ada 3," sebut dia.

Sementara, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan menyelesaikan pembangunan IKN dengan baik saat ia menjabat nanti. Menurut Prabowo, keberadaan IKN sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam upaya memeratakan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi konsentrasi populasi di Pulau Jawa.

Prabowo juga menyatakan, telah menyiapkan pos anggaran besar untuk melanjutkan pembangunan IKN selama masa pemerintahannya. Prabowo menjelaskan, anggaran yang disiapkan akan mencakup berbagai aspek penting dalam pembangunan IKN.

"Untuk ini saya juga ingin meyakinkan Otrita (IKN) bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam pembangunan IKN," tukas Prabowo.