Ketum PBNU Ketemu Presiden Di Istana, Bicara Tambang Dan Investasi Di IKN

JAKARTA - Rombongan elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menemui Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Mereka membahas izin konsesi tambang dan rencana PBNU menanam investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dipimpin Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, rombongan PBNU, tiba di Istana Merdeka pukul 10.20 WIB. Gus Yahya memboyong sejumlah elite PBNU. Di antaranya Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam Anwar Iskandar, Sekjen Saifullah Yusuf, dan Bendahara Umum Gudfan Arif.

Sebelum masuk Istana, Gus Yahya sempat mejelaskan tujuannya menemui Jokowi. “Kami mau bicara soal konsesi tambang dan investasi di IKN nanti," kata Gus Yahya, di pilar Kompleks Istana Merdeka.

PBNU berencana menanam investasi di IKN. Sebab, diakui Gus Yahya, PBNU perlu membangun kantor dan fasilitas penunjang untuk melengkapi infrastruktur di Nusantara. "Seperti membangun fasilitas pendidikan dan keagamaan," tambahnya.

Sejam berselang, Gus Yahya beserta rombongan, keluar dari Istana. Kemudian, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu, kembali memberikan keterangan kepada awak media.

Kata Gus Yahya, Jokowi telah memberikan kejelasan mengenai izin tambang untuk organisasi yang dipimpinnya. Kakak dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu, mengungkapkan, Pemerintah memberikan izin tambang untuk NU di Kalimantan Timur.

"Terima kasih kepada Presiden Jokowi yang memberikan konsesi sampai terbitnya IUP (izin usaha pertambangan)," kata Gus Yahya.

Gus Yahya bilang, pihaknya mendapat izin konsesi tambang bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC) seluas 26 ribu hektare (ha). Komoditas yang akan dikelola adalah batu bara. "Kami siap mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang ditentukan," tambahnya.

Ketika ditanya berapa potensi produksinya, Gus Yahya mengaku belum tahu. "Produksinya baru sebagian dieksplorasi, sebagian kecil saja dieksplor, sehingga kita belum tahu semuanya berapa," sebut mantan Juru Bicara Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid itu.

Dia menargetkan mulai menggarap tambang itu, sekitar bulan Januari 2025. "Karena IUP sudah kelar, mudah-mudahan Januari sudah bisa bekerja," tegas Gus Yahya.

Sementara, terkait investasi PBNU di IKN, Gus Yahya berencana membeli tanah 100 hektare. PBNU perlu menyiapkan modal hingga Rp 3 triliun. "Bagaimana cara membayarnya, ini kan soal pengaturan bisnis lain, ini bisa diatur," kata Gus Yahya.

Gus Yahya menyebut nantinya tanah itu akan difungsikan untuk pembangunan fasilitas PBNU, seperti tempat pendidikan, kesehatan, hingga keagamaan. Jokowi, kata dia, ikut menyambut dan merestui rencana PBNU untuk berinvestasi di IKN. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat PBNU akan berkoordinasi dengan Otorita IKN.

"Ada sejumlah saran beliau mengenai lokasi yang bagus bisa dibeli oleh NU di IKN," kata dia.

Terpisah, Sekretaris Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengaku, Pemerintah belum menjelaskan lahan tambang mana yang akan digarap Muhammadiyah. "Belum (dikasih konsesinya)," ucap Mu'ti, kepada Redaksi Kamis (22/8/2024).

Apakah Muhammadiyah akan bertemu dengan Jokowi dalam waktu dekat bahas izin tambang? “Belum ada,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, izin tambang untuk PBNU sudah rampung. "NU itu kalau tidak salah udah selesai 3-4 hari lalu. Nah, mereka tinggal nyetor ke negara kan harus KDI (kompensasi data dan informasi) yang ditransfer kepada negara. Kalau sudah selesai, ya selesai," sebut Bahlil, di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Sementara, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Namun, Bahlil memastikan, penetapan lokasi tambang yang akan dikelola sudah selesai. "Muhammadiyah sekarang dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasi," tambah Bahlil.