Biar Elektabilitas Tinggi Belum Tentu Dicapreskan

JAKARTA - Para tokoh yang selama ini berada di papan atas survei elektabilitas capres sepantatnya menyimak pidato Presiden Jokowi soal capres yang nanti akan berlaga di Pilpres 2024. Kata Jokowi, tokoh yang saat ini memiliki elektabilitas tinggi, belum tentu dicapreskan.

Kepada siapa omongan Jokowi ini ditujukan? Memang, Jokowi tak menyebut nama. Namun, ada yang prediksi, omongan Jokowi itu, bisa saja ditujukan ke Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang selama ini selalu bertengger di 3 besar survei capres.

Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Prabowo memang selalu meraih elektabilitas capres tinggi, tapi dengan posisi sebagai Ketum Gerindra, Prabowo sangat berpeluang menjadi capres, minimal diusung partainya. Sedangkan Anies dan Ganjar, meski memiliki elektabilitas tinggi, namun belum tentu dicapreskan. Karena, Anies tidak berpartai. Sementara Ganjar, meski berpartai, tapi partai tempatnya bernaung (PDIP), lebih sreg mencapreskan Puan Maharani.

Omongan Jokowi itu, disampaikan saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Bravo 5, di Ancol, Jakarta, kemarin. Bravo 5 merupakan kelompok purnawirawan TNI yang dibentuk untuk mendukung Jokowi di dua pilpres lalu. Inisiator relawan itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan.

Jokowi meminta, para relawannya tidak terburu-buru menentukan arah dukungan kepada calon tertentu. Dia ingin relawan menunggu dinamika yang sedang berjalan di kalangan partai.

“Kalau mereka (partai) nggak mau, gimana? Oleh sebab itu, sekali lagi, ojo kesusu, jangan tergesa-gesa,” pesan Jokowi.

Jokowi juga meminta relawannya tidak sibuk mengurusi capres. Mengingat, konstitusi telah mengatur capres harus diusung partai, entah itu sendiri ataupun gabungan.

Untuk diketahui, seseorang yang berniat nyapres harus mendapatkan tiket dari partai. Selain itu, partai yang mencalonkan juga harus memenuhi syarat memperoleh 20 persen suara sah nasional. Jika belum memenuhi, bisa koalisi.

“Artinya apa? Bapak-Ibu, jangan mendukung kandidat itu sekarang,” tandas Jokowi.

Lalu apa kata parpol? Wakil Ketua Umum PPP, Saifullah Tamliha tidak menampiknya. Menurut Tamliha, partai akan selektif memilih kandidat yang akan dicapreskan. Apalagi, Pilpres 2024 digelar bersamaan dengan Pileg.

"Pernyataan Presiden Jokowi memang benar adanya. Kekuasaan ada di partai politik. Namun, jika partai tidak mencalonkan capres yang sesuai dengan aspirasi rakyat yang lazim diistilahkan dengan elektabilitas, mengingat Pileg dan Pilpres bersamaan waktunya, tentunya partai tersebut akan ditinggalkan konstituennya,” urai Tamliha, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

PDIP juga sepakat dengan pernyataan Jokowi, tanpa sanggahan. Pasalnya, pencapresan ada aturan mainnya. Tidak sembarangan orang bisa melenggang di kontestasi Pilpres 2024.

“Pernyataan yang betul, seturut aturan dan faktual. Pernyataan yang tepat dan pas,” tegas politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno.

PKB justru beranggapan Jokowi telah memberi sinyal kepada siapapun untuk nyapres, meskipun elektabilitasnya rendah.

“Saya setuju, parpol memiliki kedaulatan dan pertimbangan dalam mengusung capres, bukan hanya faktor elektabilitas. Hemat saya, mungkin nantinya capres yang didukung Pak Jokowi, insya Allah akan dapat dukungan parpol,” jelas Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid.

Sementara, PAN ogah menggali lebih dalam pernyataan Jokowi. Menurut PAN, Jokowi hanya mengungkapkan aturan main sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

“Bahwa pasangan calon presiden atau calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, dengan persyaratan harus memenuhi presidential threshold 20 persen kursi DPR,” terang Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi.

Namun, saat ini politik Indonesia merasionalkan hasil lembaga survei. Semua hal bersifat sosial yang kualitatif dapat diukur secara kuantitatif dengan angka-angka. Maka, terang dia, muncul ukuran popularitas dan elektabilitas.

“Hasil riset itu hanya bersifat sementara dan berubah secara fluktuatif. Apapun hasil survei dari lembaga survei, yang menentukan paslon adalah partai politik. Jadi itu hak konstitusional partai politik,” imbuh Viva.

Bagaimana penilaian pengamat? Direktur Eksekutif Trias Politik Strategis, Agung Baskoro menilai Jokowi ingin menyampaikan kepada relawan bahwa dinamika internal di setiap partai cukup kuat, sebagai pemilik veto dalam menentukan capres.

“Sementara mereka yang memiliki elektabilitas sayangnya bukan pemegang saham utama di partai. Artinya, jika ini kontekstualisasikan dalam pertarungan Ganjar vs Puan, maka kans Ganjar semakin kecil untuk mewakili PDIP,” tukas Agung saat dihubungi Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group).