KPK Lahir Dimasa Presiden Megawati, KPK Anak Kandung Reformasi, Bukan Anak Kandung Megawati

JAKARTA - Ketua KPK Nawawi Pomolango keberatan KPK dianggap sebagai anak kandung pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Nawawi mengakui, KPK memang lahir di masa pemerintahan Megawati. Namun, KPK adalah anak kandung reformasi, bukan anak kandung Megawati.

Penegasan itu, disampaikan Nawawi, dalam diskusi dengan tema “Bertahan Arungi Gelombang, di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024). Mantan hakim pengadilan tindak pidana korupsi ini menjelaskan, KPK terbentuk karena tuntutan reformasi.

“Jangan dibalik. Seakan-akan bayi ini (KPK) anak kandung pemerintahan Megawati, yang lahir di zaman reformasi. Jangan dibuat seperti itu," pinta Nawawi.

Dia menceritakan, KPK dibentuk berdasarkan perintah Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang diketok pada 16 Agustus 1999. Pasal itu memerintahkan agar KPK dibentuk paling lama dua tahun setelah UU tersebut disahkan.

Namun, pembentukan ini tidak berjalan mulus. Batas waktu 16 Agustus 2001 pun terlewat. Pemerintahan Megawati baru mendirikan KPK pada 27 Desember 2002 melalui UU Nomor 32 Tahun 2002, artinya lewat setahun lebih dari perintah UU 31/1999. 

“Itu yang benar. Jangan dibalik, seakan-akan bayi ini anak kandung pemerintahan Megawati,” tegas Nawawi.

Dia melanjutkan, KPK memiliki sejumlah tugas yang diatur dalam UU Tipikor. Setiap langkah hukum yang dilakukan KPK harus sesuai aturan dan tidak bisa diintervensi.

Selama ini, Megawati memang mengklaim, KPK adalah bentukan pemerintahannya. Klaim terbaru yang disampaikan Mega, saat menyerang KPK karena tidak terima Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa. Mega menganggap, pemeriksaan Hasto bersifat politis.

“Gile, orang KPK yang bikin itu saya. Gile deh," ujar Mega, dalam pidatonya, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Mendengar pernyataan Nawawi, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy angkat bicara. Dia menegaskan, Megawati punya sumbangsih besar di balik lahirnya KPK. 

Menurut Ronny, di tengah transisi demokrasi di masa reformasi, Megawati berani mengambil keputusan untuk mengesahkan UU KPK. “Dengan segala hormat kepada Pak Nawawi, saya ingin mengatakan bahwa karakter yang berani dari Ibu Mega sebagai presidenlah yang membuat kita punya KPK,” kata Ronny, Jumat (13/9/2024).

Ronny pun meminta KPK fokus pada tugas yang diamanatkan UU. Sekaligus menunjukkan sikap yang independen dalam mengusut kasus korupsi, dibanding mempersoalkan ‘bidan’ kelahiran KPK.

“Dengan segala hormat, tunjukkan independensi KPK dengan tidak tebang pilih,” sarannya.

Di dunia maya, warganet terbelah mengenai siapa yang berjasa dalam pembentukan KPK. Ada yang setuju dengan Nawawi, ada yang menyatakan peran Megawati tak bisa dihilangkan.

Akun @sinyonamaqu setuju dengan pernyataan Nawawi. Dia pun meminta Mega dan PDIP tidak lagi mengklaim sebagai pihak yang paling berjasa dalam pembentukan KPK.

Memang @KPK_RI lahir di zaman Megawati. Namun, pembentukan KPK dilakukan karena adanya tuntutan reformasi. Jadi tolong jangan dibolak-balik ya," timpal @RofiqMuhammad_. 

Sedangkan akun @dasco29287 menilai, Mega merupakan figur yang paling berperan dengan pembentukan KPK. "KPK lahir di era reformasi tetapi atas inisiatif dan keinginan Presiden Megawati saat itu. Tanpa ada keinginan Presiden Megawati, tidak mungkin ada KPK," tulis dia. 

Sementara, akun @Nicke9662734599 curiga dengan sikap Nawawi yang tiba-tiba bicara seperti itu. "Ketua @KPK_RI ini tidak paham sejarah kelahiran KPK. Ngomong hanya untuk menyudutkan @msoekarnoputri dari @PDI_Perjuangan. Coba tanyakan pada dia, siapa yang suruh dia tiba-tiba ngomong begitu?" ucapnya.