APBN 2025 Penerimaan 3.000 T, Belanjanya 3.600 T

JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sudah diketok DPR. Dalam APBN tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto itu, penerimaan negara dipatok Rp 3.000 triliun. Sedangkan belanjanya Rp 3.600 triliun.

Penetapan APBN 2025 dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Hadir pula Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti.

Di awal rapat, Sri Mulyani menyampaikan, postur APBN 2025 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 3.005,12 triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp 2.490,91 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 513,64 triliun.

“Sedangkan belanja negara ditetapkan Rp 3.621,31 triliun,” ujarnya. Uang belanja negara itu bakal digunakan untuk kementerian/lembaga (K/L) Rp 1.094,55 triliun, non-K/L Rp 1.606,78 triliun, dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 919,87 triliun.

Defisit APBN ditetapkan sebesar Rp 616,18 triliun, atau setara 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bendahara negara juga menyampaikan, asumsi dasar ekonomi makro 2025 ditetapkan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi 2,5 persen.

Sri Mulyani menerangkan, selama ini APBN menjadi instrumen yang luar biasa penting untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai guncangan. Dari mulai pandemi Covid-19, kenaikan harga komoditas, kenaikan suku bunga, hingga terjadinya perang yang menimbulkan disrupsi.

Sri Mulyani berharap, APBN 2025 dapat digunakan dengan bijak oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Sehingga bisa memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Anggaran adalah wujud janji kita kepada bangsa dan kepada seluruh rakyat. Menuju tanah terjanji, Indonesia yang tata, titi, tentrem, kerta raharja,” ucapnya.

Suharso Monoarfa menambahkan, APBN adalah instrumen untuk memberi batasan rasional terhadap keinginan dan imajinasi politik yang besar. Politisi PPP ini mengungkapkan, boleh jadi setiap pemimpin punya keinginan yang besar untuk memajukan bangsa dan negara, tapi semua itu akan dirasionalisasi oleh APBN.

“Dari APBN kita bisa lihat kapabilitas bangsa ini diatur, dijaga, dilangsungkan, dirawat, dalam rangka mewujudkan cita-cita yang dipatrikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar,” ucapnya.

Jika setiap program yang telah dicanangkan Pemerintah dapat selaras dengan APBN, Suharso yakin target Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. “Janganlah kita mencemaskan Indonesia Emas,” pungkasnya.

Tanpa perdebatan panjang, Banggar langsung melakukan pengambilan keputusan. Hasilnya, delapan fraksi menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Kamis (19/9/2024). Satu fraksi, Fraksi PKS setuju dengan catatan.

"Apakah hasil Rapat Kerja hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan dalam Rapat Paripurna tanggal 19 September yang akan datang? Setuju?” tanya Ketua Banggar DPR, Said Abdullah. “Setuju,” jawab mayoritas Anggota Banggar.

Wakil Ketua Fraksi Golkar, Mukhtarudin, yakin dengan target-target yang ditetapkan dalam APBN 2024. Dia mencontohkan target pertumbuhan ekonomi yang disepakati pada level 5,2 persen. Kata dia, target itu bisa diraih. Keyakinan itu berkaca pada keberhasilan Pemerintah mencapai pertumbuhan di atas 5 persen setelah pandemi Covid-19.

Dengan realisasi target pertumbuhan 5,2 persen pada 2025, Mukhtarudin pede bakal menjadi awal yang baik bagi pemerintahan Prabowo untuk mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. “Fraksi Partai Golkar menilai target tersebut sangat realistis untuk dicapai,” ujarnya