Golkar Pede Dapat Jatah Lebih Dari 5 Menteri

JAKARTA - Partai Golkar optimis meraih lebih banyak kursi menteri di Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dibanding rezim Joko Widodo- Ma’ruf Amin. Beringin pun siap memberikan nama-nama kader terbaik untuk menduduki kursi Menteri

“Saya menduga jatah menteri untuk Golkar bisa lebih banyak,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sar­muji, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin, Partai Golkar meraih lima jatah menteri dan satu posisi wakil menteri. Rinciannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Kemudian, Menteri Perindus­trian Agus Gumiwang Kartasas­mita, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo. Kemu­dian, Wakil Menteri Perdagang­an Jerry Sambuaga. Meskipun Sang Sekjen meyakini meraih lebih banyak kursi menteri di kabinet ini, keputusan preogratif tetap ada di Presiden terpilih.

“Presiden sudah mengajak ketua umum untuk berdiskusi mengenai komposisi kabinet dan bagaimana Golkar akan berkontribusi dalam peme­rintahan Prabowo ke depan,” ungkapnya

Wakil Ketua Komisi VI DPR ini tidak khawatir jika fakta membuktikan, kursi men­teri yang diraih Golkar jus­tru berkurang. Diyakininya, Prabowo memahami betul kon­tribusi maksimal kader Golkar, yang akan terus mendukung Pemerintahan di lima tahun ke depan.

Sementara, Ketua Pusat Pim­pinan Kolektif (PPK) Kosgoro 1957,Dave Laksono mengung­kapkan, barisannya juga siap memberikan kader terbaik jika ditunjuk mengisi posisi menteri di dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, Kosgoro merupa­kan gudangnya kader Golkar dengan berbagai macam kebu­tuhan. Hal itu terbukti karena anggota Kosgoro sudah pernah menempati sejumlah jabatan.

“Untuk kebutuhan apa kita siap, untuk kementerian apa, kita ada. Jadi tinggal Pak Prabowo yang menentukan siapa, kita memiliki kadernya,” kata Dave.

Sejauh ini, Dave pun telah menyodorkan sejumlah nama anggota Kosgoro untuk ma­suk ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dalam ke­pengurusan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

Putra mantan Ketua Umum Golkar, Agung Laksono ini pun berharap nama-nama kepengu­rusan DPP Partai Golkar lengkap akan segera tersampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM sebelum 1 Oktober 2024.

“Kita tidak dalam posisi men­dikte, kita tidak mau pemimpin kita baik itu Pak Bahlil apalagi Presiden, itu didikte dan dipak­sa,” pungkasnya.