Pilkada Jakarta 2024, Paslon Perang Gagasan Sekolah Swasta Gratis

JAKARTA - Perbedaan gagasan tentang konsep pendidikan yang ditawarkan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta, menarik pegiat dunia maya. Gagasan sekolah swasta gratis di Jakarta membuat sikap netizen terbelah.

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta Rano Karno menyatakan, paslon Pramono Anung-Rano Karno (Mas Pram-Bang Doel), siap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri. Caranya, memberi beasiswa pendidikan ke sekolah swasta.

Menurutnya, anak-anak yang bersekolah di swasta akan mendapat dukungan finansial pendidikan, karena daya tampung sekolah negeri memiliki keter­batasan.

“Itu beasiswa dari Pemerintah Daerah (Pemda). Itu sistemnya,” ujar Rano di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Bang Doel menegaskan, pos­tur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta sangat cukup untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang harus bersekolah di swasta. Gagasan tersebut cukup realistis diterapkan.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, Pemda memiliki tanggung jawab menjamin kelangsungan pendidikan seluruh peserta didik, sesuai perintah UUD 1945. Karenanya, pemimpin di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta harus memberi solusi di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri.

Lebih lanjut, Rano juga memberikan penjelasan tentang solusi dan dagasan yang ditawarkan pi­haknya. Misalnya, ada sebanyak 10 ribu lulusan SD di Jakarta. Namun, daya tampung SMP di Jakarta hanya 8.000 siswa.

“Nah, sisanya, 2.000 siswa itu ke mana? Itu lah yang nanti kita bagi ke swasta, dan menjadi biaya Pemda. Itu boleh kan? Pemda mengambil peran, memberi beasiswa kepada anak-anak yang masuk ke sekolah swasta, agar orang tua tidak terbebani,” imbuhnya.

Tak mau kalah, Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Ridwan Kamil berjanji, sekolah swasta bisa diakses secara gratis oleh warga Jakarta, tapi yang masuk kategori prasejahtera.

Menurutnya, seluruh ma­syarakat prasejahtera di Jakarta akan dibebaskan memilih untuk masuk negeri atau swasta.

Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu menyatakan, seluruh program di bidang pendidikan yang dirancanganya, bertujuan menciptakan generasi muda Jakarta yang cerdas, berkara­kter dan siap bersaing di era global.

Sebab itu, pihaknya akan membuat akses pendidikan yang merata, inovasi pengajaran, serta tata kelola yang transparan dan berkeadilan.

Buat keluarga prasejahtera, itu gratis. Tidak hanya di negeri, tapi di swasta. Swastanya yang masuk dalam jangkauan Pemerintah Provinsi Jakarta ya,” ujarnya.

Terpisah, pengamat pendidi­kan Ina Liem menilai, perang gagasan soal sekolah swasta gratis patut diapresiasi. Sebab, poin penting dari gagasan itu adalah upaya mengatasi keterbatasan kursi di sekolah negeri.

“Tentunya gagasan seperti itu, perlu kita sambut baik. Gagasan akan menjadi solusi atas keter­batasan jumlah kursi di sekolah negeri,” ucapnya.

Ina berharap, gagasan seko­lah swasta gratis benar-benar diimplementasikan.

“Mudah-mudahan perang ga­gasan ini bukan menjadi jamur di musim hujan, bukan sekadar janji kampanye, yang tidak benar-benar dijalankan,” tan­dasnya.

Di media sosial X, netizen riuh menanggapi perang gagasan sejumlah kontestan di Pilkada Jakarta. Dukungan mereka ter­belah, sesuai sudut pandang masing-masing pasangan calon yang mereka dukung.

“Kalau gue nih, paling ma­suk akal sih janjinya si Doel. Soalnya beasiswa diberikan bagi peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri,” ujar akun @moonligghttt22.

Akun @tripangtripod juga mengaku mendukung gagasan pasangan Pramono Anung-Rano Karno soal isu sekolah swasta gratis.

“Jadi begini ye, Tun. maksud­nya Bang Doel tuh, beasiswa diberikan kepada anak-anak yang tidak tertampung di seko­lah negeri, baik dari keluarga prasejahtera atau kelas menen­gah, mereka akan tetap terjamin pendidikannya,” tulisnya.

Sementara, akun @gg­goori lebih suka dengan gaga­san yang diusung oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Pasalnya, gagasan serupa pernah diterapkan Kang Emil saat men­jadi Wali Kota Bandung.

“Kang Emil nggak omon-omon. Tahun 2018, dia sudah menerapkannya kok di Kota Bandung. Masyarakat prasejahtera, cukup bawa SKTM untuk dapat beasiswa sekolah,” ujarnya.

Senada, akun @lambemulambekulambe2 menyatakan, pro­gram bantuan pendidikan harus tepat sasaran, yakni masyarakat yang kurang mampu. Gagasan Kang Emil, paling masuk akal.

“Ya kali dah, orang kaya juga dapat bantuan sekolah ke seko­lah swasta. Malu dong. Paling bener itu, masyarakat prasejahtera yang dapat bantuan,” ucap­nya.