Kemenangan Istrinya Dibatalkan MK, Mendes Viral Lagi

JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto kembali viral. Kali ini, karena Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan sang istri: Ratu Rachmatu Zakiyah di Pilkada Kabupaten Serang.

 

Putusan itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan perkara Nomor 70 /PHP.BUP-XXIII /2025 di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (24/2/2025).

 

Selain membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024 yang dimenangkan Ratu Rachmatu Zakiyah, MK juga meminta KPU melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Serang.

 

Suhartoyo menjelaskan, PSU tersebut harus dilakukan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan pada pemungutan suara 27 November 2024 lalu. Selain itu, pelaksanaan PSU wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa perlu melaporkan kembali hasilnya ke MK. “PSU harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak keputusan a quo diucapkan,” ujar Suhartoyo dalam putusannya.

 

Keputusan ini sekaligus membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilkada Serang. MK juga meminta KPU segera berkoordinasi dan melakukan supervisi untuk memastikan PSU berjalan sesuai aturan.

 

Selain itu, MK menugaskan Bawaslu Kabupaten Serang untuk mengawasi jalannya PSU guna memastikan prosesnya berjalan transparan dan adil.

 

MK dalam pertimbangannya berpendapat ada keterlibatan struktur aparat pemerintahan desa yang berkaitan erat dengan tindakan atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh Yandri dalam kapasitasnya selaku pejabat negara.

“Pelanggaran itu menyebabkan keberpihakan kepala desa yang terjadi secara masif di sejumlah desa yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Serang,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dalam pembacaan putusan.

Atas dasar itu, majelis hakim konstitusi meyakini telah terjadi serangkaian pelanggaran yang secara fundamental telah merusak kemurnian suara pemilih dalam Pilkada Serang.

 

Menanggapi putusan ini, Yandri tak banyak komentar. Ia berencana menggelar konferensi pers khusus, hari ini terkait keterlibatannya dalam Pilkada Kabupaten Serang. “Kalau MK itu saya mau jumpa pers khusus,” kata Yandri di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).

 

Namun, saat ditanyakan lokasi konferensi pers terkait hal tersebut, Yandri menolak memberi tahu, dan langsung meninggalkan wartawan masuk ke mobilnya. Yandri sebelumnya sempat viral karena menggunakan kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengundang kades alias kepala desa untuk menghadiri haul ibundanya.

 

Putusan MK ini turut direspons Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ia mempertanyakan putusan MK yang memerintahkan PSU di Kabupaten Serang, Banten. “Ya kita pertanyakan, tetapi kan sudah final. Ya tentu kita siap,” tutur pria yang akrab disapa Zulhas, tanpa menjelaskan alasan mempertanyakan putusan MK, di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).

Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menghormati putusan MK. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari komitmen PAN yang selalu mendukung demokrasi dan penegakan hukum.

Meski begitu, Saleh juga mempertanyakan putusan MK. Mengingat, putusan itu tidak memenuhi syarat untuk disebut pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)

 

Coba baca lagi Undang-Undang Pemilu-nya. Apa yang dimaksud TSM dalam undang-undang, tidak terjadi pada Pilkada Serang,” urai Saleh dalam keterangan resminya di Jakarta.

 

Selain itu, para pemohon juga tidak memiliki alat bukti yang kuat untuk mendukung gugatannya. “Para saksi dan penyelenggara yang dihadirkan dalam persidangan jelas menyampaikan bahwa pilkada di Kabupaten Serang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang,” bela Saleh.

Hanya saja, Saleh memastikan pada akhirnya PAN menerima putusan MK tersebut atas dasar kesadaran dan ketaatan kepada hukum. PAN juga akan menggerakkan lagi tim yang ada untuk memenangkan pasangan Ratu Rachmatu Zakiyah-M Najib Hamas. “Tim yang dibentuk kemarin masih ada dan masih aktif. Semuanya tinggal menunggu arahan dari pimpinan dan partai. Begitu digerakkan, semuanya akan bekerja keras dan lebih semangat lagi,” tuturnya.

 

PAN berharap apabila kader PAN memenangkan PSU di Kabupaten Serang, tak ada lagi gugatan yang dilayangkan. “Kami adalah partai yang siap tarung secara adil dan fair. Itu sudah kami buktikan kemarin dalam Pilkada Serang yang lalu,” kata Saleh

 

Komisioner KPU Kabupaten Serang Ichsan Mahfuz masih menunggu arahan dari KPU RI untuk menggelar PSU. Dalam waktu dekat, KPU juga akan menggelar rapat membahas mekanisme sesuai perintah MK, karena hanya ada waktu 60 hari digelarnya pemungutan suara ulang sejak putusan dibacakan.

 

Sementara, Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Badrul Munir siap menjalankan perintah MK. Badrul mengatakan pihaknya siap melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu di Kabupaten Serang.

 

“Jadi Bawaslu menjalankan putusan MK, MK menyebutkan memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Banten dan Kabupaten Serang,” kata Badrul kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).