Diumumkan Sri Mul, APBN Defisit 153 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengumumkan hingga Agustus 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp 153 triliun.

Hal tersebut dikatakan Sri Mul saat konferensi pers “APBN KiTA” di kantornya, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Menurut Sri Mul, realisasi tersebut setara dengan 0,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski defisit, secara keseluruhan dompet negara masih aman. “Masih sesuai dengan Undang-Undang APBN 2024,” katanya.

Dari sisi keseimbangan primer, Sri Mul menyebut, dompet negara masih surplus Rp 161,8 triliun. Rinciannya, pendapatan negara sampai Agustus 2024 terkumpul Rp 1.777 triliun atau turun 2,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Ini artinya 63,4 persen dari target dan ini kontraksinya 2,5 persen. Kontraksi ini jauh lebih kecil dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya,” urai mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Saat pendapatan negara turun, belanja negara justru mencapai Rp 1.930,7 triliun, atau melonjak 15,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja itu terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L), belanja non K/L dan transfer ke daerah.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono menambahkan, penerimaan pajak hingga Agustus 2024 hanya Rp 1.196,54 triliun. Jumlah ini setara dengan 60,16 persen dari target APBN 2024, sebesar Rp 1.988,9 triliun.

Tomy, sapaan akrabnya menyebut, penerimaan pajak pada Agustus ini, mampu menjaga momentum pertumbuhan yang telah tercipta selama dua bulan sebelumnya. Diharapkan tren positif ini dapat terjaga untuk ke depannya.

“Penerimaan di Januari-Agustus 2024 telah terkumpul sebesar Rp 1.196,54 triliun, atau 60,16 persen dari target APBN,” kata Tomy.

Penerimaan tersebut berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar Rp 665,52 triliun, atau 62,58 persen dari target APBN. Kemudian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp 470,81 triliun. Angka ini 58,03 persen dari target APBN 2024 atau dengan pertumbuhan bruto sebear 7,36 persen.

Pertumbuhan yang positif ini menunjukkan sinyal ekonomi kita sedang tumbuh,” ungkap keponakan Prabowo Subianto ini.

Adapun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya realisasinya sebesar Rp 15,76 triliun atau 41,78 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan bruto sebesar 34,18 persen.

Sedangkan, PPh migas realisasinya sebesar Rp 44,45 triliun atau 58,2 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan bruto -10,23 persen, terkontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi.

Tomy menjelaskan, PPh 21 tumbuh secara bruto 24,8 persen dan PPh 22 Impor tumbuh 7,3 persen, PPh OP tumbuh 12,6 persen, dan PPh 26 tumbuh 5,1 persen. Kemudian, PPh Final tumbuh 12,5 persen dan PPN Impor yang tumbuh 6,1 persen, PPN DN tumbuh 9 persen. Sedangkan, PPh Badan mengalami kontraksi 22,7 persen.

Peneliti Indef, Sugiyo Madelan mengomentari soal dompet negara defisit. Kata dia, defisit APBN 2024 diperkirakan sebesar Rp 609,75 triliun. Defisit terjadi karena target pendapatan negara lebih rendah dibandingkan realisasinya.

Ia menyarankan, Pemerintah menggali sumber-sumber perpajakan pendapatan dalam negeri secara lebih optimal. Pertama, berbagai praktik kasus penyimpangan dan penggelapan perpajakan yang besar-besar perlu dibuka kepada publik secara lebih transparan. Kedua, melakukan evaluasi lebih mendalam untuk meninjau ulang pencapaian APBN 2024, yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat banyak.