Ini Kecurigaan Andi Arief, Anies Mau Dijegal Supaya Tidak Dapat Tiket Capres

JAKARTA - Politisi Demokrat, Andi Arief menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal elektabilitas tinggi tidak jaminan bisa nyapres. Andi curiga, pernyataan Kepala Negara itu, sebagai upaya menjegal Anies untuk mendapatkan tiket capres.

Kecurigaan Andi itu menuai pro dan kontra di kalangan warga dunia maya. Kecurigaan Andi itu dituangkannya dalam beberapa cuitan, di akun Twitter miliknya, @Andiarief_, kemarin. Mulanya, Ketua Bappilu Partai Demokrat itu mengatakan bahwa Pilpres 2024 dipastikan tidak adil jika Jokowi ikut campur.

“Orang yang berkuasa bisa melakukan apa saja, dan bisa menakutkan,” cuit Andi.

Andi menduga Jokowi pasti akan mengatakan bahwa persoalan dukung mendukung satu sosok merupakan haknya. Namun, ia juga mengingatkan agar Jokowi tidak lantas menolak pencalonan Anies.

“Pak Jokowi pasti akan bilang hak saya mendukung Ganjar Misalnya. Tetapi, jangan juga punya rencana menolak pencalonan @aniesbaswedan karena dianggap hak,” ujarnya.

Politikus Demokrat itu kemudian menyinggung pernyataan Jokowi yang menyebut belum tentu sosok elektabilitas tinggi bakal dicapreskan partai. Andi mengatakan, yang berhak bilang begitu, adalah pengambil keputusan di partai.

“Siapa yang paling berhak bicara calon dengan elektabilitas tinggi belum tentu dicalonkan? Bukan Presiden, tapi pengambil keputusan di Partai,” keluhnya.

Ia lantas menyampaikan bahwa dia mendengar adanya upaya untuk menjegal koalisi yang akan mencalonkan Anies. Hal itu disebutnya agar Anies tidak mendapatkan tiket untuk maju Pilpres.

“Saya mendengar ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies. Anies tidak mendapat koalisi,” tukasnya.

Benarkah? Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, alasan penjegalan secara pragmatis cukup rasional. Mengingat Anies menjadi satu-satunya tokoh nonparpol yang memiliki porsi keterpilihan cukup tinggi, sendiri, tanpa berbagi dengan elektabilitas partai.

Situasi ini tentu mengkhawatirkan rivalitas, karena tokoh parpol tentu ingin mendapatkan peluang kontestasi yang cenderung mudah. Tanpa ada Anies ikut bertanding, kata dia, maka konstelasi akan lebih mudah.

“Upaya penjegalan itu mudah, dengan cara menggiring calon koalisi yang hendak usung Anies untuk bergabung dengan koalisi yang secara terang anti Anies. Cara itu bisa dengan persuasi logistik, maupun dengan tawaran bargaining power di pasca Pemilu 2024,” ulas Dedi.

Ia menyarankan, Anies harus melakukan dua hal. Pertama, menjamin mitra koalisi untuk mendapat dukungan suara sekaligus logistik untuk pertarungan Pilpres 2024. Hal ini rasional karena Pilpres memerlukan anggaran yang besar Anies. Kata dia, Anies sudah cukup miliki modal elektabilitas, tinggal menambah modal finansial yang harus kuat juga.

Kedua, menjamin adanya komitmen jika terusung maka partai koalisi akan mendapat porsi lebih dalam distribusi kekuasaan.

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menyarankan segera deklarasikan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS.

Sehingga kalau ada langkah-langkah penjegalan, masyarakat bisa langsung menilai bahwa ada sebuah upaya untuk menghambat kebebasan demokrasi dan bisa dianggap mempolitisasi.

“Atau kriminalisasi gitu. Jadi menurut saya, langsung aja deklarasikan. Itu penting itu sudah dekatnya udah berapa tahun belajar dari politik tadi,” kata Hensat.

Di dunia maya, cuitan Andi yang curiga ada upaya menjegal Anies banyak ditentang warganet. “Saya tidak pernah membaca berita presiden menolak pencalonan Gabener. ,” cuit @RVA68656407. “Yang nolak itu siapa? Itu cuma bacot halu mu Rif,” sindir @_Umamlik.

Akun @HeryIdris5 meminta Arief tidak asal tuding aja soal jegal-menjegal ini. “Kalimat jangan punya, itu kalimat abu abu dan ga jelas. Apa Jokowi pernah bicara menolak untuk capres tertentu. Narasi anda itu sepertinya sudutkan Presiden...!!! “ cuitnya.

“Mau nyalon ya tinggal nyalon ribet amat. Tapi kalau Partai tidak ada yg mau ya jangan maksa. Katanya Demokrasi ? belum belum udah baper ,” timpal @ConanNKRI.

“Sudah bentuk koalisi dulu aja. Kelihatan banget partai-partai nggak mau koalisi sama Demokrat. Palingan PKS saja yang mau sama Demokrat,” ulas @oneilz6. (rm.id)