Makan Bergizi Gratis Diberikan Pagi Dan Siang

JAKARTA - Makan bergizi gratis yang jadi program unggulan Presiden terpilih, Prabowo Subianto ternyata tidak hanya diberikan sekali sehari, tapi dua kali sehari. Pagi sekali, siang sekali. Dana sekitar Rp 450 triliun dibutuhkan untuk menyukseskan program populis ini.

Kabar itu, diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Awalnya, adik Prabowo ini, meluruskan soal program makan bergizi gratis.

“Ada sebagian masyarakat merasa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis, tapi ini makan gratis dua kali sehari, pagi dan siang,” terangnya, dalam Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Kenapa dua kali sehari? Kata Hashim, karena jika diberikan satu kali, masih belum cukup. Menukil data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), 41 persen siswa di Indonesia lapar saat belajar di sekolah.

“Mereka lapar kenapa? Karena orang tuanya tidak mampu menyediakan sarapan pagi. Mereka masuk sekolah, lapar, perut kosong. Kita sekarang bisa mengerti, kenapa ranking-ranking kita akan hal pendidikan sangat buruk,” bebernya.

Saat ini, Indonesia menempati peringkat 63 dari 70 negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Sementara negara berpendidikan terbaik di dunia, di antaranya Singapura, Korea Selatan, Finlandia, dan Selandia Baru.

Selain menambah durasi makan, kata Hashim, program ini juga akan diperluas sasarannya. Kalau sebelumnya hanya menyasar pelajar di sekolah, maka akan diperluas pada anak dan ibu rumah tangga.

Selain diharapkan mengatasi masalah kekurangan gizi anak Indonesia, program ini diyakini Hashim bisa mendongkrak perekonomian. Teknisnya, anggaran yang ada dapat mendorong geliat usaha pelaku UMKM.

Karena realisasinya, akan memanfaatkan telur sebagai salah satu menunya. “Direncanakan, setiap hari, kita akan sediakan 82 juta butir telur. Nah, saya kira pasti ada anggota Kadin lewat asosiasi-asosiasi anggota pedagang ayam atau telur,” ujarnya.

Program makan bergizi gratis ini menyasar setidaknya 82 juta orang penerima untuk dapat makan gratis dua kali sehari. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Hashim menyebut, dibutuhkan anggaran 450 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Dana itu pun akan berputar kembali di pasar domestik. Sehingga bisa memberi sumbangsih besar bagi perekonomian.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari meyakini, terdapat multiplier efek dari program ini. Anggaran sebesar Rp 450 triliun, tentu akan mengerek pertumbuhan ekonomi.

Menurut Akbar, program ini tidak hanya membuat kualitas SDM Indonesia lebih baik. Namun, juga turut memberikan stimulus bagi perekonomian daerah. Khususnya, pelaku UMKM.

“Bayangkan jika anggaran yang terealisasi mencapai Rp 450 triliun. Pelaku UMKM kita akan mendapat berkahnya, dan pertumbuhan ekonomi bisa terangkat,” ujar Akbar saat dihubungi, tadi malam.

Akbar berharap, mulai saat ini para kepala daerah segera mempersiapkan bahan bakunya. Seperti produk pertanian, peternakan, dan bahan pendukung lainnya. “Jangan sampai potensi yang besar ini justru bahan bakunya dipasok dari daerah lain,” pesan Akbar.

Selain itu, ia juga meminta agar pelaku UMKM mulai meningkatkan kualitas produksinya. Sebut saja beragam menu makanan bergizi yang akan disajikan kepada siswa. Mengingat, program ini akan berada di bawah Badan Gizi Nasional.

“Selain bergizi, UMKM di daerah juga harus membuat makanan yang lezat agar menjadi menu yang benar-benar bermanfaat bagi siswa,” kata Akbar.

Deputi Bidang Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bonivasius Prasetya Ichtiarto menilai, penting data berdasarkan kelompok umur untuk menjalankan program ini agar lebih tepat sasaran. Dalam laporan kependudukan ada data penduduk berdasarkan kelompok umur.

Selain itu, BKKBN juga punya pendataan keluarga (PK). Jika dikolaborasi, Pemerintah bisa mengetahui akan ada berapa banyak anak usia 0-2 tahun, 3-5 tahun, bahkan SD hingga SMA.

“Itu bisa membantu teman-teman di Badan Gizi Nasional untuk melakukan program makan bergizi gratis,” kata Prasetya, di Jakarta, Senin (7/10/2024).

menegaskan pentingnya kekuatan data dalam setiap program Pemerintah agar dapat berjalan secara efisien dan lebih tepat sasaran. “Laporan kependudukan dapat membantu, bukan hanya bagi BKKBN, tetapi juga kementerian/lembaga dalam menjalankan program-programnya, termasuk di Pemda,” katanya.

Seperti diketahui, pemerintah dan DPR telah sepakat memasukan program makan bergizi gratis dalam APBN 2025. Dana yang disiapkan negara untuk melaksanakan program tersebut sebesar Rp 71 triliun. Anggaran itu masuk dalam anggaran pendidikan dalam APBN 2025.

Kalau kemudian naik menjadi Rp 450 triliun, apakah APBN kita sanggup? Kemenkeu telah menyesuaikan belanja kementerian/lembaga dalam RAPBN 2025 senilai Rp 976,8 triliun menjadi Rp 1.160 triliun pada APBN 2025. Penyesuaian itu dilakukan untuk mendukung program-program unggulan pemerintahan baru yang telah dimasukan ke dalam belanja kementerian/lembaga senilai Rp 121 triliun.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan, dari anggaran itu, sebesar Rp 71 triliun dialokasikan untuk program makan bergizi gratis. Nantinya, anggaran tersebut akan dikelola Badan Gizi Nasional.

“Dalam APBN itu esensinya ada yang sifatnya melanjutkan program yang sudah bagus, dan menambah sesuatu yang lebih bagus lagi dengan berbagai program regular,” terang Wahyu dalam acara media gathering di Anyer, Banten, beberapa waktu lalu.