Guru Honorer Digaji Kecil, DPR Minta Tetapkan Standar Minimum

JAKARTA - Selain ketidakpastian status pekerjaan, guru honorer juga dihadapkan pada gaji minim. Bahkan seorang guru honorer di Sukabumi, Jawa Barat, terpaksa memulung sampah sepulang mengajar. Sebab, gaji yang diterimanya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Anggota DPR Dede Yusuf menilai, Pemerintah perlu segera meninjau kembali struktur upah guru honorer dan menetapkan standar minimum demi mewu­judkan kesejahteraan guru di Tanah Air.

“Agar mereka mendapatkan gaji yang sesuai dengan peran penting yang mereka emban,” kata Dede di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Menurut Dede, kisah guru honorer bernama Alvi itu meru­pakan cerminan dan tantangan nyata yang dialami oleh ribuan guru honorer di Indonesia. Padahal, Pemerintah bertanggung jawab besar memastikan kesejahteraan para guru dapat ter­wujud, termasuk guru honorer.

“Kisah guru Alvi ini menjadi potret buruk penghargaan negara bagi para tenaga pendidik,” se­butnya.

Politisi Partai Demokrat itu mengakui, walaupun guru honorer berstatus pegawai Tenaga Harian Lepas (THL), tapi pekerjaannya sama berat­nya dengan guru ASN. Maka dari itu, guru honorer berhak mendapatkan penghasilan yang layak, bahkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Juga akses yang adil terhadap pelatihan dan pengembangan profesional,” kata Dede.

Meski Pemerintah berusaha memperbaiki sistem perekrutan guru melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), posisi yang dita­warkan dalam seleksi PPPK be­lum mampu menampung semua guru honorer di Indonesia.

Tapi kan proses ini juga nggak mudah. Slot yang diberikan tidak mencukupi untuk guru honorer eksisting yang jumlahnya sangat besar itu,” imbuhnya.

Dede mengingatkan, fak­tor kesejahteraan bagi guru berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan.

“Jangan sampai masa depan penerus bangsa menjadi terdam­pak akibat kurangnya perhatian negara terhadap kesejahteraan guru,” tandasnya.

Anggota DPR Gamal Albinsaid mengatakan, kualitas guru merupakan bagian dari layanan pendidikan. Sayangnya, kesejahteraan guru masih jauh dari harapan, khususnya guru honorer yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

Dia menekankan penting­nya memastikan kesejahteraan guru untuk mendukung kualitas layanan pendidikan. Pasalnya, kurangnya kesejahteraan guru akan berdampak negatif pada motivasi dan kualitas penga­jaran.

“Jika kesejahteraan guru ma­sih minim, bagaimana mereka bisa mengajar dengan tenang tatkala utang membebani dan keperluan rumah tangga belum terpenuhi,” kata Gamal.

Sebelumnya, Koordinator Na­sional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyebut ada sejumlah hal yang mesti diselesaikan menteri bidang pendidikan di pemerin­tahan era Prabowo-Gibran.

“Keadaan guru honorer seka­rang masih menyisakan masalah karena lebih dari satu juta guru honorer itu dihimpit juga dengan persoalan kesejahteraan yang minim. Apalagi guru honorer itu upahnya tidak manusiawi, ada yang bahkan tidak sampai Rp 350 ribu per bulan,” tuturnya