Instansi Pemerintah Harus Punya Tim Siber

JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memberikan perhatian serius terhadap digitalisasi hingga berbagai potensi ancamannya. Kedepan, seluruh sektor Pemerintahan perlu memiliki tim khusus pencegahan dan pengamanan siber.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkapkan, segala bentuk potensi ancaman dan serangan hacker harus di­siapkan tim khusus di setiap sektor pemerintahan.

Nezar menekankan, keamanan yang kuat akan mendukung percepatan transformasi digital sektor pemerintahan. “Tentang keamanan siber ini ditekankan. Maka kami memastikan kemen­terian, lembaga, dan daerah itu perlu menyiapkannya,” katanya, di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Eks jurnalis nasional ini mengungkapkan, salah satu fokus utama Komdigi adalah memastikan setiap kementerian, lembaga, serta Pemda memiliki Computer Security Incident Response Team (CSIRT). “Tim ini yang diharapkan mampu menjaga sistem digital nasional dari berbagai ancaman serangan siber yang semakin meningkat,” ujarnya.

Nezar menuturkan, dalam pembekalan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo sem­pat menekankan pentingnya keamanan siber.

Adapun CSIRT, adalah tim yang menyediakan pelayanan dalam mencegah, menanggu­langi dan menanggapi insiden keamanan siber, pada suatu wilayah yang bertanggung jawab atas penerimaan, pemantauan dan penanganan laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.

“Supaya sektor Pemerintahan makin aman dan mereka awas maka ini lini pertama untuk mengatasi yang namanya cyber attack,” imbuhnya.

Menurut Nezar, saat ini tidak semua kementerian lembaga ti­dak memiliki tim CSIRT. Untuk itu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar setiap lembaga pemerintahan memiliki CSIRT, mengingat perannya yang kru­sial di era digital.

Pihaknya akan lebih agresif membangun infrastruktur digital yang kuat dan meningkatkan pe­manfaatan konektivitas digital. Harapannya langkah ini ikut mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar dela­pan persen.

“Bagaimana kita bisa men­capai pertumbuhan ekonomi 8 persen? Dengan memaksimal­kan ekosistem digital yang ada untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Nezar.

Kehadiran CSIRT di setiap kementerian dan lembaga serta Pemda ini sempat mendapat sorotan khusus ketika Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya diretas beberapa waktu lalu.

Saat itu, PDNS 2 lumpuh akibat serangan ransomware atau teknik peretasan dengan membobol sistem dan mengunci data-data yang ada di dalamnya. Akibat serangan ini, sebagian besar data di pusat data yang dihuni 282 institusi pemerintah pusat dan daerah terkunci.

Nezar meminta semua kemen­terian lembaga dan Pemerintah daerah wajib memiliki CSIRT. Pembentukan tim tersebut di setiap kementerian lembaga bersifat mandatory.

Sementara, Wamen Kom­digi Angga Raka Prabowo menekankan pentingnya keamanan lini digital di pemerintahan. Apa­lagi, Pemerintah akan bekerja untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Menurutnya, digitalisasi akan memungkinkan Pemerintah memiliki data yang akurat se­hingga distribusi bantuan sosial dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwa masyarakat menerima manfaat langsung melalui digitalisasi.

“Kami mendorong agar digi­talisasi di pemerintahan segera terwujud sehingga data yang digunakan benar-benar akurat, penerima bantuan sesuai dengan by name by address yang tepat,” ungkap Angga.

Lebih lanjut, dia menegaskan, bersama Wamen Nezar Patria dan Menkomdigi Meutya Hafid, pihaknya akan bekerja sama secara sinergis untuk mencapai target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mem­berikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.

“Kami saling bekerja sama, yang terpenting adalah semua tar­get tercapai. Intinya, bagaimana masyarakat dapat merasakan ke­hadiran negara dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari upaya ini,” tandasnya.