Dua Minggu Lagi Pencoblosan, Pilkada Aman Dan Terkendali

JAKARTA - Pilkada serentak sudah memasuki masa injury time. 27 November ini atau sekitar 2 minggu lagi, akan digelar pencoblosan. Bersyukur, sejauh ini, Pilkada masih aman terkendali.

Jelang hari pencoblosan, KPU memastikan logistik pemilu sudah hampir selesai. Menurut Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, tahap kedua pendistribusian logistik pemilu yang akan digunakan dalam Pilkada serentak 2024 sudah mencapai 98,63 persen.

“Secara keseluruhan semua produksi itu sudah 98,63 persen dan pengirimannya sudah 84 persen. Ini untuk yang produksi tahap kedua ya,” kata Afifuddin, dalam keterangan persnya, kemarin.

Rinciannya, satu juta bilik suara yang dibutuhkan untuk Pilkada serentak sudah 100 persen terdistribusi. Hal ini diikuti proses penerimaan di setiap daerah yang juga sudah 100 persen.

Kemudian, pengadaan dan penerimaan kebutuhan lima juta kabel tis juga sudah 100 persen. Pengadaan tinta dan pengiriman sudah 100 persen terlaksana.

Selanjutnya hal kotak suara, pengadaan dan pengiriman sudah 100 persen terlaksana. Pengadaan segel tercapai 100 persen, namun pengirimannya baru mencapai 99,8 persen.

Lalu, surat suara gubernur dan wakil gubernur sudah diproduksi 100 persen, diikuti pengiriman dan penerimaan yang berkisar 97 persen. Sementara surat suara untuk pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota sudah mencapai 99,19 persen pengadaannya, dan pengiriman sudah 99 persen.

“Daftar pasangan calon itu sudah mencapai 92 persen, pengiriman baru 77 persen,” ujarnya.

Sehingga, pada hari pencoblosan nanti, KPU memastikan semua logistik Pilkada yang dibutuhkan sudah tersedia. Sehingga, seluruh daerah, secara serentak bisa melaksanakan hari pencoblosan sesuai tanggal yang telah ditetapkan, yakni 27 November 2024.

Usai mencoblos, KPU di daerah akan melakukan penghitungan, dan rekapitulasi suara hingga pertengahan Desember 2024. Pasca penetapan pemenang oleh KPU, proses masih terus berlanjut.

KPU memberi waktu penyelesaian sengketa pemilihan, hingga akhirnya pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih pada Jumat (7/2/2025). Adapun pelantikan akan dilaksanakan, Senin (10/2/2025).

Hingga saat ini, tidak ada kejadian yang dianggap mengganggu jalannya Pilkada Serentak 2024. Sejak dimulainya tahapan Pilkada hingga 2 pekan menjelang hari pencoblosan, kondisi relatif aman.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan, Pemerintah telah memetakan wilayah rawan saat Pilkada. Hal ini dilakukan guna terciptanya Pilkada yang aman terkendali.

“Ada beberapa indeks kerawanan yang sudah disampaikan oleh Polri, dan itu bisa menjadi pedoman,” ungkap pria yang akrab disapa BG di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

Meski tak menyebutkan secara rinci daerah mana saja yang dianggap rawan, BG memastikan Pilkada aman terkendali.

“Mungkin kalau saya sampaikan, agak sensitif. Akan tetapi, kami sudah siap, karena sudah dipetakan,” tegasnya.

Terlebih, Pemerintah sudah membentuk semacam satuan kerja yang khusus menangani Pilkada dengan berkoordinasi dengan KPU dan pemangku kepentingan lainnya.

Semua sudah siap mengantisipasi daerah, atau titik-titik rawan, atau yang sangat rawan tentunya. Dan itu juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya,” ungkap BG.

Ia juga mengingatkan agar para pejabat menjaga netralitas selama Pilkada yang digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Pasalnya, jika ada yang bermain, citra pemerintahan Prabowo-Gibran bakal tercoreng.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Menurutnya, dampak konflik yang terjadi di masa Pilkada akan sulit diatasi apabila tidak ada mitigasi sejak dini dari semua pihak.

Ikhtiar kita adalah Pilkada Serentak yang tidak saja kondusif, damai, tapi juga mencerahkan dan mempersatukan,” ujar Bima.

Pemerintah, kata dia, terus berkoordinasi dengan pihak terkait terkait suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak. Saat ini, lanjut dia, Kemendagri telah memiliki situation room untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi di masa Pilkada.

Langkah itu diharapkan dapat memitigasi segala bentuk potensi konflik yang terjadi di daerah lebih dini.

“Di situ kita bisa memonitor, mengawasi setiap potensi persoalan. Ada yang didiskualifikasi kita amati. Ada laporan netralitas ASN kita cermati. Semua hal-hal yang detail pasti kita lakukan mitigasi. Jangan kemudian menjadi besar, tidak terkendali, dan panjang,” pungkasnya.