Incar 70 Persen Partisipasi Pemilih

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024 mencapai 70 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 8.214.007 jiwa.

Anggota KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi pemilihan dalam rangka Pilgub Jakarta di 100 titik. Sosialisasi ini, kata dia, digelar di berbagai komunitas. Yaitu, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, anak-anak muda, pecinta bola dan juga kalangan media.

“Kami targetkan partisipasi pemilih dalam Pilgub DKI sebanyak 70 persen atau sama dengan Pilgub DKI tahun 2017,” kata Dody dalam acara sosialisasi Pilgub Jakarta 2024 dengan jur­nalis pecinta bola di Pancoran, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Dody mengakui, target 70 persen pemilih tidak mudah. Dia mengatakan, ada tantangan kejenuhan dari masyarakat pasca Pemilu 2024 atau digelar pada tahun yang sama. Namun, kata dia, KPU DKI tidak akan menyerah dan terus berusaha.

“Kami akan mendatangi berbagai komunitas anak muda dan juga para pecinta bola,” katanya.

Dengan menggelar acara sosialisasi, harap Dody, dapat memberi pesan kepada para pecinta bola dan juga para suporter agar hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pencoblosan Pilgub DKI Jakarta 2024 pada 27 November 2024.

Semakin tinggi partisipasi pemilih akan semakin baik,” ujar Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu ini.

Menurut Dody, politik dan sepak bola tidak bisa dipisahkan. Dia mengatakan, para suporter bola tentunya punya aspirasi tersendiri yang ingin diperjuangkan kepada gubernur terpilih. Salah satu upaya menyalurkan aspirasi, kata dia, adalah dengan mencob­los dalam Pilgub DKI Jakarta.

“Sehingga akan terpilih Gubernur DKI Jakarta terbaik untuk masyarakat, utamanya bagi suporter bola. Ini juga menjadi bagian dari pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dody menjelas­kan persiapan penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta. Saat ini, kata dia, persiapannya sudah mencapai 90 persen. Termasuk, logistik dan juga bimbingan teknis (bimtek) bagi petugas KPPS juga telah digelar di 14 ribu TPS di Jakarta.

“Sekarang tinggal mematang­kan koordinasi teknis dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengan­tisipasi banjir,” kata dia.

Selain itu, Dody memastikan, pihaknya tidak akan mendirikan TPS di prasarana anak seperti di ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Keputusan tersebut, kata dia, berdasarkan hasil dialog dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Direkomendasikan bahwa RPTRA tidak bisa digunakan untuk kegiatan politik prak­tis. Kecuali kondisi khusus,” kata dia.

Dody menjelaskan, pemilu bukan bagian dari kegiatan politik praktis, melainkan bagian dari proses kewarganegaraan. Bahkan, kata dia, merujuk Undang-Undang Pemilu maupun Pilkada, tidak ada larangan penggunaan sekolah, ruang-ruang publik, dan sebagainya untuk pendirian TPS.

“Tapi, karena ini rekomen­dasi dari KPAI dan Peraturan Gubernur (Pergub), kami akhirnya mencari tempat yang lain,” kata dia.

KPU DKI, tambah Dody, akan menyiapkan satu TPS lokasi khusus (loksus) di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Dia mengatakan, TPS tersebut dipe­runtukkan bagi pemilih anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menggunakan hak pilihnya di Pilgub DKI 2024

“Lokasinya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta di Ciganjur yang berbatasan dengan Depok, Cinere,” jelasnya.

Dia mengatakan, pihaknya su­dah melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada petugas di LPKA, agar dapat memberikan pelayanan saat hari pemungutan suara untuk pemilih anak yang berhadapan dengan hukum.

KPU DKI, tambah Dody, juga akan memastikan TPS saat hari pemungutan suara bisa di­akses bagi pemilih disabilitas. Khususnya, difabel yang meng­gunakan kursi roda. Bila perlu, kata dia, TPS berada dalam lahan lebih luas, untuk memastikan TPS kita aksesibel.

“Tapi, mencari lahan yang luas di Jakarta menjadi kendala tersendiri. Kami akan cara yang seefektif mungkin,” katanya.

Dody mengingatkan, pendi­rian TPS oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus rampung pada satu hari sebelum pemungutan suara atau pada 26 November 2024. KPPS, kata dia, bisa melibat­kan masyarakat dan pemuda karang taruna.

“Ini bukan bagian dari politik praktis tapi bagian dari parti­sipasi sebagai warga negara,” pungkas Dody.

Sebagai informasi, KPU DKI Jakarta bakal mendirikan 14.835 TPS untuk penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta. Pilgub Jakarta 2024 diikuti 3 paslon yaitu, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Rano).