Gerindra: Sanksi Tegas Kepala Daerah Yang Terlibat Korupsi

JAKARTA - Partai Gerindra me-warning seluruh kepala daerah pemenang di Pilkada Serentak 2024 untuk konsisten melawan tindak pidana korupsi, terlebih selama menjabat. Jika melanggar, akan diberikan sanksi tegas.

 

“Rekomendasi Partai Gerindra kepada Bapak Ibu itu sebagai ikatan perjuangan, ikatan batin. Kami merasa bertanggung jawab untuk terus mengawal dan mendukung perjuangan pada saat menjabat nanti,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Minggu (12/1/2025).

 

Ketua MPR ini mengungkapkan, tengah melakukan konsolidasi ke sejumlah daerah. Terkini, di Provinsi Lampung, dihadiri para Gubernur, Wali Kota, dan Bupati terpilih yang diusung Partai Gerindra, pada Minggu (12/1/2025).

 

Pertemuan ini, dalam rangka menyamakan persepsi dan semangat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nantinya. Muzani mengatakan, konsolidasi ini merupakan tanda ikatan perjuangan antara partai dan kontestan Pilkada yang mendapatkan tiket dari Partai Gerindra.

 

Sehingga, dukungan perjuangan ini tidak hanya diberikan pada saat berkampanye, tapi juga berlanjut pada saat menjabat kepala daerah. Menurut Muzani, sikap ini sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempermudah komunikasi dan koordinasi.

 

Muzani selaku pengurus partai di pusat mengaku siap menjadi jambatan komunikasi dengan Pemerintah untuk penyelesaian problem masyarakat, sebagaimana tugas kepala daerah.

 

Presiden Prabowo akan mempermudah komunikasi antara Bapak Ibu semua dengan pemerintah pusat. Untuk itu hari ini kita sama-sama berdiskusi tentang problem-problem di daerah masing. Kita perlu komunikasi, koordinasi, dan solusi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang juga persoalan bangsa," katanya.

 

Politisi asal Tegal, Jawa Tengah itu juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk ‘selesai’ dengan hasrat dirinya. Jangan sampai terjerat kasus korupsi. Selain Muzani mengingatkan, pentingnya penyelarasan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

 

Bapak, Ibu sudah tahu, harus sudah selesai dengan dirinya. Karena menjadi pemimpin itu adalah pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara,” jelasnya.

 

Alumnus Universitas Ibnu Chaldun ini juga mengartikan peran kepala daerah adalah perpanjangan Pemerintah Pusat. Jadi, tidak ada program pusat yang tidak sampai ke daerah.

 

Seperti makan bergizi gratis, itu program Presiden. Tapi akhirnya harus berkoordinasi dengan Ibu dan Bapak di daerah," ujarnya.

 

Diungkapkan, Presiden Prabowo menginginkan Lampung menjadi salah provinsi penopang swasembada pangan nasional. Itu sebabnya, Muzani meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mencatat seluruh masalah kemasyarakat di daerah masing-masing.

 

Mantan jurnalis itu menggaransi, memberikan bantuan kepada kepala daerah jagoan Partai Gerindra untuk mempermudah kolaborasi dengan Pemerintah Pusat ihwal persoalan di daerah. Dirincikannya, problem awal kepala daerah itu adalah infrastruktur yang kaitannya dengan Menteri Pekerjaan Umum.

 

Problem kedua, terkait dengan Menteri Pertanian, dan selanjutnya dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, semua jaminan komunikasi dengan pusat itu bisa diperoleh jika para kepala daerah tidak melakukan tindak pidana korupsi.