Ratusan Honorer Mengadu Nasib Ke Dewan

PANDEGLANG - Ratusan honorer baik guru, teknis, dan perawat kesehatan yang tak lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pandeglang, mengadu nasib ke anggota Dewan Pandeglang melalui audiensi di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Pandeglang, Rabu (15/1).

 

Hadir dalam audiensi itu, Ketua, Wakil Ketua dan jajaran Komisi 1 DPRD Pandeglang. Hadir juga dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang dan jajaran Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM).

 

Salah seorang honorer, Dede menyatakan, kedatangan nya bersama para pengurus forum honorer untuk meminta kepastian agar para guru dan honorer lainya bisa memiliki kepastian hukum, karena untuk kategori honorer saat ini sudah dihilangkan.

 

“Kami mengadukan nasib karena dari seleksi kemarin masih banyak yang belum lulus. Sementara untuk kategori honorer sudah dihilangkan oleh pemerintah yang ada bahasanya paruh waktu,” kata Dede, Rabu (15/1).

 

Senada, honorer lainnya, Afan Apandi mengatakan, kehadiran dia bersama para honorer lainnya yang tak lulus PPPK menuntut keadilan agar diangkat PPPK penuh waktu.

 

“Kenapa kami sangat mendesak untuk diangkat PPPK penuh waktu, karena usia kami sudah tidak mudah lagi dan sudah mendekati waktu pensiun,” harapannya.
 

Apalagi ungkapnya, dalam perekrutan PPPK tidak konsisten karena adanya masa kerja tidak dijadikan acuan dalam rekrutmen tersebut. Padahal tegasnya, di daerah lain untuk pengangkatan PPPK mengutamakan hal tersebut.
 

“Kami berharap kepada ibu Bupati, Pimpinan DPRD dan bapak Sekda Kabupaten Pandeglang, keinginan kami bisa terwujud untuk mendapatkan PPPK penuh waktu,” tandasnya.

 

Menanggapi hal itu, Sekda Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan kalau untuk lulus dan tidaknya itu kewenangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), kalau BKSDM hanya menjadi panitia lokal di daerah.
 

Ia berjanji dari hasil hiring atau audiensi tersebut, pihaknya melalui BKSDM Pandeglang siap memperjuangkannya datang ke BKN. Bahkan Fahmi, mempersilahkan dari perwakilan forum honorer bisa ikut.

 

“Silahkan nanti ikut dari perwakilan honorer masing-masing ke BKN hari Jumat untuk mendatangi BKN menyampaikan saran saranya di sana,” katanya.
 

Ia juga menyatakan, sangat memikirkan honorer di Kabupaten Pandeglang yang jumlahnya mencapai 7 ribu lebih. Sebab katanya, pokok utamanya beban gaji yang harus disiapkan Pemkab Pandeglang.

 

“Kami ingin menghitungnya karena beban gaji yang harus dipikirkan, satu bulan itu kurang lebih mencapai Rp20 Miliar. Yang kita kerjakan bagaimana kami menyelesaikan sisa ini (honorer), perlu waktu karena menghitung dari mana anggaran ini,” tandasnya.
 

Sementara, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pandeglang, MM Fuhaira Amin mengatakan, pihaknya sangat mendukung gerakan teman-teman honorer. “Saya sepakat jika BKSDM datang ke BKN bersama perwakilan dari Forum honorer, mudah-mudahan ini bisa ada solusinya,” katanya.

 

Fuhaira juga menyinggung pihak BKSDM Pandeglang yang terkesan tak terbuka dan tak pernah mengajak bicara serta duduk bersama dengan pihaknya, sehingga pihaknya juga kerap tidak pernah tahu untuk jumlah dan kuota kebutuhan setiap akan melakukan rekrutmen baik CPNS maupun PPPK.

 

“Kami tidak pernah diajak bicara dan duduk bersama, ini jadi catatan kami. Jadi kita juga harus diajak duduk bareng, biar seperti alasan anggaran bisa kita cari solusinya,” tandasnya.