Rapat Evaluasi 100 Hari Kerja, Prabowo Tebar Pujian

JAKARTA  - Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna untuk mengevaluasi 100 hari kerja pemerintahannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025) sore. Kepada para menterinya, Prabowo banyak tebar pujian. Mendapat pujian dari atasan, para menteri girang dan tepuk tangan.

 

Sidang kabinet digelar pukul 15.00 WIB, sehari sebelum Presiden bertolak ke India. Selain para menteri, sidang dihadiri juga seluruh wakil menteri dan kepala badan pemerintahan. Satu jam sebelum rapat, para menteri, wakil menteri dan kepala badan sudah berbondong-bondong datang ke Istana. Mereka kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang dipadukan celana hitam panjang.

 

Dalam sidang kabinet ini, formasi kursi dibuat berbentuk persegi empat. Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, duduk di sisi yang ada lambang Burung Garuda dan 10 Bendera Merah Putih. Setelahnya diikuti sejumlah menteri koordinator.

 

Sidang paripurna ini sudah dilengkapi fasilitas digital. Di atas meja di depan masing-masing pejabat, ada layar monitor kecil yang menampilkan materi yang dibahas.

 

Ditemui sebelum rapat, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, Presiden Prabowo akan memberikan arahan setelah 3 bulan atau 100 hari pertama Kabinet Merah Putih bekerja. Prabowo, kata Raja Juli, juga akan memberikan arahan untuk 100 hari ke depan. “Mungkin Presiden juga akan memberikan perintah kepada kami untuk 100 hari ke depan seperti apa,” kata Raja Juli.

 

Setelah seluruh anggota Kabinet Merah Putih (KMP) dipastikan berkumpul, Prabowo kemudian memasuki ruang sidang. Ketua Umum Partai Gerindra itu, menyalami satu per satu pembantunya di pemerintahan. Rapat pun dibuka. Disiarkan live di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

 

Dalam arahannya, Prabowo memuji soliditas anggota KMP. Prabowo menilai, timnya kompak dalam bekerja. “Saya merasakan ada satu kekompakan, satu kerja sama yang baik,” kata Prabowo, saat memberikan arahan.

 

Prabowo merasa seluruh anggota KMP memiliki tekad keras untuk memberikan hasil terbaik bagi rakyat. Hal ini membuat Prabowo kagum hingga memberikan apresiasi kepada jajarannya di kabinet.

 

Saya kira, secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Namun, tentunya masih butuh perbaikan di sana-sini dan ini adalah hal yang wajar,” ungkap Prabowo.

 

Kepala Negara lalu mengucapkan terima kasih kepada jajaran kabinet. “Tanggal 20 Oktober lalu, kemudian saudara-saudara dilantik besok harinya tanggal 21, para wamen sorenya. Jadi kita resmi menjalankan mandat dari rakyat 3 bulan,” ujar Prabowo.

 

Prabowo menambahkan, tidak pernah menjadikan periode bekerja sebagai ukuran kesuksesan. Sebagaimana pemerintahannya yang sudah berjalan di 3 bulan atau 100 hari pertama. “Namun, bagaimanapun itu suatu tonggak, suatu tahap yang kita selesaikan,” ucap Prabowo.

 

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pemerintahannya akan menghentikan impor komoditas pangan, seperti beras, jagung, dan garam, pada akhir 2025. Kepastian ini diperoleh berkat keberhasilan program ketahanan pangan yang menjadi fokus utama Pemerintah.

 

Laporan menteri-menteri ke saya, 2025 kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi. Terima kasih untuk jajaran menteri-menteri saya,” ujar Prabowo.

 

Prabowo menegaskan, pada awal 2026 kebijakan penyetopan impor pangan mulai berlaku. Lebih cepat dari target yang dipatok untuk swasembada pangan dalam waktu empat tahun. “Mungkin tiga tahun lebih cepat dari sasaran yang ditetapkan,” imbuh Prabowo.

 

Prabowo pun meminta ke seluruh jajarannya di KMP agar menempatkan kepentingan bangsa dan masyarakat luas menjadi yang utama dalam bekerja. “Dengan niat baik dan kerja keras, orientasi ke negara dan bangsa, maka kebijakan akan membuahkan hasil yang cepat,” jelas mantan Menteri Pertahanan itu.

 

Selain itu, Prabowo juga bercerita sempat menemui ekonom senior Emil Salim di kediaman Emil di Jakarta, Rabu (22/1/2025) beberapa jam sebelum pimpin sidang kabinet. Kepada Prabowo, Emil menyampaikan harapan untuk Pemerintah.

 

Menurut Prabowo, mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup itu, mengingatkan soal pengabdian seorang menteri. “Beliau ingatkan bahwa seorang menteri adalah seorang pejabat negara, berarti orientasi pengabdiannya adalah negara,” tegasnya.

 

Orientasi ini patut diimani oleh para pejabat negara. Terlepas dari latar belakang yang berbeda seperti dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, akademis, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “Tapi begitu disumpah, menjabat sebagai pejabat negara, orientasi kita, kepentingan kita adalah untuk negara,” tekan Presiden.

 

Usai mendengarkan arahan Prabowo, seluruh menteri kompak memberikan tepuk tangan. “Paling lama ini. Zaman Pak Jokowi (Presiden RI ke-7) sebentar ya dialognya,” tutup Prabowo.

 

Sebelumnya, Litbang Kompas merilis hasil survei terkait tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, sebanyak 80,9 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan. Menanggapi hasil ini, Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus bekerja keras tanpa mengenal lelah.

 

Litbang Kompas menggelar survei pada 4-10 Januari 2025 dengan mewawancarai 1.000 responden secara tatap muka. Responden dipilih dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dan margin of error ±3,10 persen.

 

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 80,9 persen responden mengaku puas. Sementara 19,1 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

 

Tingkat kepuasan publik tercermin dari tingginya angka di berbagai bidang. Bidang politik dan keamanan mencatat angka kepuasan tertinggi sebesar 85,8 persen, diikuti oleh kesejahteraan sosial sebesar 83,7 persen, ekonomi 74,5 persen, dan hukum 72,1 persen.

 

Menurut Litbang Kompas, implementasi kebijakan populis, seperti pemberian bantuan sosial dalam berbagai bentuk, berhasil menarik apresiasi publik terhadap pemerintahan ini.

 

“Namun, penerapan kebijakan populis harus diimbangi dengan upaya menyelesaikan masalah struktural yang menekan kelas menengah. Jika tidak, dukungan masyarakat bisa terkikis,” tulis Litbang Kompas, dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).