Pemerintah Sayang Rakyat, Setelah MBG Kini PKG

JAKARTA - Setelah meluncurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah kini memperkenalkan program unggulan baru yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini dirancang untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, mencegah penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini jadi bukti bahwa Pemerintah sayang rakyat.

 

Kepastian program tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno usai menggelar Rapat Koordinasi di Lantai 14 Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

 

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PAN RB Rini Widyantini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Saintek Satryo Brodjonegoro, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

 

Pratikno mengungkapkan, program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) merupakan salah satu program hasil terbaik cepat (quick win) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini akan segera diluncurkan dalam waktu dekat. Targetnya, pelaksanaan dimulai pada Februari.

 

Tanggal launching belum ditetapkan. Saat ini kami tengah mempersiapkan berbagai dukungan teknis. Termasuk data sasaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM),” jelas Pratikno.

 

Eks Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menyebut, PKG adalah program besar karena harus melakukan pemeriksaan kesehatan sebanyak mungkin rakyat Indonesia. Karena itu, pihaknya melibatkan banyak kementerian dan lembaga agar pelaksanaan program bisa berjalan dengan lancar dan sukses.

 

Menurut Pratikno, sejak diperkenalkan, program ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Berdasarkan survei Litbang Kompas, layanan kesehatan gratis ini mencatat respons positif tertinggi, mencapai 85 persen, dibandingkan program prioritas pemerintah lainnya.

 

Pratikno mengungkapkan, PKG mencakup tiga program utama. Pertama, PKG Ulang Tahun, yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan di puskesmas bagi masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun.

 

Kedua, PKG Sekolah yang menyasar siswa di sekolah dengan pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan setiap tahun ajaran baru. Terakhir, PKG Khusus ditujukan untuk ibu hamil dan balita. Program ini dilaksanakan di posyandu dan puskesmas sebagai upaya mendukung kesehatan ibu dan anak sejak dini.

 

Dari segi data, Pratikno menjelaskan dukungan dari Dukcapil Kemendagri telah terintegrasi dengan data BPJS Kesehatan. Sinergi ini akan menjadi dasar penyusunan basis data sasaran yang diperlukan untuk implementasi program PKG.

 

“Data ini nantinya akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program PKG,” ujar Pratikno.

 

Untuk anggaran, Pratikno mengungkapkan Kementerian Kesehatan telah menyiapkan anggaran serta SDM yang akan bertugas dalam pelaksanaan PKG. Namun, untuk distribusi layanan, pelaksanaan, infrastruktur, serta dukungan SDM penunjang masih membutuhkan dukungan dari seluruh pihak. Mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga pemerintah tingkat desa. Termasuk dari TNI-Polri untuk menjamin program ini bisa dilaksanakan di daerah terpencil.

 

Mantan Mensesneg ini optimis program PKG bisa berjalan baik. Pasalnya, Indonesia pernah punya pengalaman sukses dalam pelaksanaan vaksin Covid-19.

 

“Yang penting adalah memperkuat orkestrasi yang solid. Jika perlu, kita buat Instruksi Presiden (Inpres). Program ini sangat diharapkan masyarakat, tapi juga memerlukan upaya besar dan penuh tantangan,” ungkapnya

 

Kemenkes sebelumnya telah mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis lewat Keputusan Menteri. PKG terdiri dari tiga jenis, yakni PKG Hari Ulang Tahun, PKG Sekolah, dan PKG Khusus.

 

PKG Ulang Tahun diberikan untuk bayi dan anak hingga usia 6 tahun serta masyarakat usia 18 tahun ke atas. PKG Sekolah diberikan untuk anak usia 7-17 tahun yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru. Sedangkan PKG Khusus diberikan untuk ibu hamil, bayi, dan hingga usia 6 tahun meliputi pemeriksaan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan ibu dan anak.

 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan seluruh masyarakat berhak menikmati layanan pemeriksaan kesehatan gratis, meski bukan peserta BPJS Kesehatan. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat.

 

“Pemeriksaan kesehatan gratis ini adalah program pemerintah untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Menkes Budi.

 

Meski begitu, Budi tetap menganjurkan masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kepesertaan itu menjadi penting jika diperlukan tindakan medis lanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan gratis.

 

“Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini sebagai langkah awal menjaga kesehatan,” kata Menkes dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

 

Menkes pun menekankan pentingnya sosialisasi agar program ini dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

 

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maria Endang Sumiwi mengatakan, BPJS Kesehatan aktif akan memudahkan proses rujukan dan penanganan lebih lanjut jika ditemukan masalah kesehatan. Sebab, PKG hanya mencakup layanan skrining awal.

 

Kata dia, jika hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi medis tertentu, misalnya gangguan fungsi ginjal atau penyakit kronis lainnya, pasien mungkin perlu dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Dalam situasi seperti ini, kata dia, kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif dapat membantu mengurangi beban biaya perawatan.

 

Praktisi Kesehatan Masyarakat yang juga Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kebidanan RSUD Taman Sari, Ngabila Salama meminta masyarakat tidak menyia-nyiakan PKG ini. Menurutnya, skrining kesehatan gratis dapat mendeteksi dini penyakit agar tidak terjadi komplikasi dan kematian.

 

“Juga dapat mengefisiensikan pembiayaan kesehatan yang selama ini paradigma sakit dulu baru berobat, menjadi pencegahan. Tentu pengobatan perlu pembiayaan kesehatan berkali-kali lipat daripada biaya skrining kesehatan berkala,” ujar Ngabila dalam keterangannya kepada Redaksi, semalam.

 

Dia menilai, ada beberapa harapan dari program yang dibuat Pemerintah ini. Pertama, membangun kolaborasi pentaheliks dan kerjasama lintas stakeholder yang kuat di berbagai level. Kedua, data hasil skrining dapat dimanfaatkan pemerintah untuk membuat kebijakan.

 

Ketiga, memberlakukan reward dan punishment terhadap fasilitas kesehatan/pemerintah daerah yang memiliki cakupan skrining yang tinggi/rendah dengan melakukan evaluasi berkala berbasis data.

 

“Lainnya, menumbuhkan paradigma hidup sehat bagi masyarakat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehat adalah investasi untuk bisa produktif dan berkarya, dengan mencegah sejak dini,” pungkasnya