Jangan Persulit Rakyat Kecil

SERPONG - Para menteri, gubernur, bupati dan walikota jangan mempersulit rakyat kecil. Untuk urusan pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan hingga urusan pembuatan Kartu Tanda Pendiduk (KTP), rakyat mesti diberi kemudahan.

 

Ke depan ini, kita berharap, kalau ada pejabat atau birokrat yang mempersulit rakyat kecil, atasannya langsung bertindak tegas. Segera copot dan ganti dengan orang-orang yang pro rakyat.

 

Kita berharap, orang-orang dengan rekam jejak kurang baik dan tak pro rakyat kecil tidak dipilih untuk menduduki jabatan strategis.

 

Posisi kunci, seperti dirjen, direktur di kementerian, kepala dinas di tingkat provinsi, kota dan kabupaten hendaknya diisi orang-orang dengan rekam jejak baik, berintgritas dan tulus melayani rakyat.

 

Untuk itu, proses seleksi calon pejabat eselon 1, eselon 2 dan eselon 3, di pusat dan daerah mesti diperketat. Kalau sang calon, rekam jejaknya buruk, tidak jujur dan tidak kompeten, jangan dipilih.

 

Orang-orang yang dipilih menjadi pejabat, mesti sering turun ke kota kecamatan, desa dan perkampungan padat penduduk. Ini penting untuk mengetahui, apa saja sebenarnya yang dibutuhkan rakyat. Setelah itu baru dibuat program untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

 

Kita juga berharap, supaya rakyat bisa hidup lebih baik dan lebih sejahtera, para pejabat yang menangani perizinan usaha, memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil yang ingin mengembangkan bisnisnya.

 

Bahkan kalau perlu, para petugas yang menangani perizinan turun langsung atau menjemput bola ke sentra-sentra usaha kecil. Sehingga tidak lebih dari tiga hari, izin sudah keluar.

 

Ke depan ini, kita berharap, dalam proses pengurusan perizinan, tak ada pungutan apapun alias gratis. Jadi sudah saatnya para pejabat dan birokrat, baik di pusat maupun daerah memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat.

 

Kita juga berharap, tak ada pungutan apapun terhadap pedagang kelontong, pedagang kaki lima di sekitar perkantoran, pedagang gorengan tahu tempe dan pedagang asongan. Artinya, para petugas di tingkat kecamatan dan kelurahan mesti pro rakyat kecil.

 

Begitu pula, pejabat yang menangani pendidikan dasar dan menengah, ke depan ini tak boleh mempersulit siswa pintar dari keluarga tidak mampu, yang ingin masuk sekolah unggulan.

 

Jadi para pejabat dan birokrat di negeri ini tak boleh mempersulit rakyat yang mau sekolah, kuliah, mencari kerja, berbisnis atau bertani.