Anggaran Infrastruktur Bakal Dipotong 81 T, Proyek Jalan, Irigasi & Bendungan Terganggu

JAKARTA - Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2025 bakal dipotong hingga Rp 81 triliun. Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan bendungan, berpotensi terganggu.

 

Awalnya, anggaran Kementerian PU di 2025 sebesar Rp 110,9 triliun. Namun, seiring dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, anggaran PU ikut kena potong.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025 yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun. Kementerian PU turut mendapat surat itu, yang intinya memangkas pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 81,38 triliun.

 

Menanggapi surat tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku harus melakukan kajian dan melihat proyek-proyek mana yang perlu diprioritaskan maupun ditunda. “Sekarang kan yang paling penting adalah bagaimana PU bisa mendukung swasembada pangan, itu yang utama dulu,” terang Dody, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

 

Dia mengatakan, sejumlah proyek yang perlu dikerjakan untuk mendukung target swasembada pangan antara lain membangun bendungan, saluran irigasi, hingga jalan. “Itu kan satu paket tuh,” sambung Dody.

 

Selain itu, Dody juga mengkaji ulang kebutuhan anggaran sejumlah proyek pembangunan yang bisa diajukan ke Presiden Prabowo Subianto. Seperti anggaran proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

 

Dody berharap, Kemenkeu masih bisa mengevaluasi pemangkasan anggaran Kementerian PU 2025 agar seluruh proyek bisa berjalan sesuai rencana. “Insya Allah nggak ada perubahan atas program-program kita ke depan di 2025,” harapnya.

 

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menegaskan, bakal memperjuangkan agar anggaran PU tidak dipangkas lebih dari 50 persen. Sebab, pemotongan yang terlalu besar berpotensi menghambat sejumlah proyek infrastruktur penting.

 

“Jalan terganggu, bendungan terganggu, irigasi terganggu, bangunan juga terganggu semuanya,” ujarnya, di Kementerian PU, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

 

Sementara, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima dengan lapang dana pemotongan anggaran ini. Dia menyatakan, pemotongan anggaran menuntut Kementerian/Lembaga lebih bijak dalam menentukan pembangunan.

 

Ketua Umum Partai Demokrat ini menilai, pemotongan anggaran dapat mencegah kebocoran duit negara akibat proyek yang tidak memberi dampak langsung terhadap masyarakat. “Tidak boleh ada yang tidak efisien atau sering disebut kebocoran oleh Presiden,” ujar AHY, Selasa (4/2/2025).

 

Meski begitu, AHY mengatakan, pemangkasan bukan berarti ada pengabaian terhadap pembangunan infrastruktur. Sebab, proyek pemerintah harus fokus untuk menopang target swasembada pangan, energi, hingga air, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

 

“Kami harus memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai jalurnya untuk mendukung visi dan misi Presiden, termasuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar AHY.

 

AHY paham, pemotongan anggaran akan memengaruhi proyek yang dicanangkan teknis bidang infrastruktur, termasuk IKN. Namun, dia memastikan Kemenkeu sudah menyediakan alokasi anggaran tambahan kurang lebih Rp 48,8 triliun di 2025 hingga 2029 untuk mendukung pembangunan IKN.

 

Tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal,” ungkapnya.

 

Sebelumnya, dalam Surat yang dikeluarkan Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025, ada 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp 256,1 triliun. Pemotongan paling besar menyasar alat tulis kantor (ATK) mencapai 90 persen.

 

Khusus pos anggaran untuk infrastruktur, dipotong 34,3 persen. Antara lain dari pagu untuk Kementerian PU Rp 81 triliun, Kementerian ATR/BPN Rp 2,6 triliun, dan Badan Otorita IKN Rp 4,8 triliun. Namun, sampai saat ini Pemerintah belum merinci proyek mana saja yang akan dipangkas.

 

Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono mengaku bakal menyurati Sri Mulyani terkait pemotongan ini. Mengingat, sebelumnya Prabowo telah menyetujui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2025 sebesar Rp 6,3 triliun dan penambahan anggaran Rp 8,1 triliun.

 

Menurut Basuki, persetujuan diberikan Prabowo dalam Rapat Terbatas pada 21 Januari 2025 atau sebelum Inpres diterbitkan satu hari setelahnya. Semua itu ditekankan Basuki agar pembangunan IKN tidak terhambat.

 

“Kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden,” ujarnya, Senin (3/2/2025).

 

DPR ikut bicara mengenai pemotongan ini. Anggota Komisi V DPR Syafiuddin Asmoro menilai, pemotongan anggaran besar di PU bisa memicu pengangguran di berbagai daerah. Sebab, selama ini banyak program padat karya yang dijalankan Kementerian PU, seperti pembangunan jalan, irigasi pertanian, sanitasi, hingga bedah rumah.

 

Menurut Syafiuddin, program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat karena selain bangunan fisiknya bisa dirasakan langsung, warga sekitar juga mendapat kesempatan kerja. “Program ini melibatkan masyarakat, terutama yang miskin dan marginal, dalam kegiatan produktif. Padat karya menyerap banyak tenaga kerja,” terang Syafiuddin, Selasa (4/2/2025).

 

Mantan anggota DPRD Jawa Timur ini menambahkan, masyarakat bisa dilibatkan dalam program padat karya dengan menjadi pekerja proyek dan mengantongi gaji untuk menafkahi keluarganya.

 

Tidak hanya itu, program padat karya juga bisa menggerakkan ekonomi di daerah. Sebab, anggarannya mayoritas dibelanjakan di daerah. Oleh karenanya, Syafiuddin meminta pengkajian ulang terhadap pemangkasan anggaran Kementerian PU karena bisa memberi efek domino buat masyarakat kecil.

 

“Dampaknya pada ekonomi masyarakat dan lapangan pekerjaan. Peluang mendapat pekerjaan akan sulit dan itu berpotensi menciptakan pengangguran,” pungkasnya.