Kena Efisiensi Anggaran DKI Stop Tunjangan Keluarga Pahlawan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menghentikan bantuan tunjangan untuk keluarga pahlawan, janda pahlawan dan janda perintis kemerdekaan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Langkah ini diambil sebagai implementasi kebijakan Pemerintah Pusat.

 

Dalam surat bernomor e-0063/SO.03.05 yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Premi Lasari pada 5 Februari 2025 ini menyebutkan, penghentian bantuan untuk kelu­arga pahlawan, janda pahlawan dan janda perintis kemerdekaan, karena efisiensi anggaran guna menyesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kesejahteraan sosial di Jakarta.

 

“Meskipun alokasi anggaran dalam bentuk pemberian peng­hargaan tidak lagi tersedia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk terus menghormati jasa para pahlawan melalui kebijakan yang relevan dan berkelanjutan di masa men­datang,” tulis surat tersebut.

 

Kebijakan itu mendapat so­rotan Ketua Tim Transisi Pra­mono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah. Dia memastikan akan mengembalikan tunjangan ke­luarga pahlawan dalam APBD. Ima mengaku sudah meminta klarifikasi dari Dinsos terkait penghentian bantuan tersebut.

 

Ima menegaskan, setelah di­lantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur periode 2025-2030, Pramono dan Rano akan mema­sukkan kembali alokasi angga­ran tunjangan keluarga pahlawan dalam perubahan APBD 2025.

 

“Anggaran ini sebelumnya sudah masuk dalam APBD 2025, tetapi dicoret oleh Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Saya telah melaporkan hal ini ke­pada Mas Pramono dan memas­tikan bahwa anggaran ini akan dikembalikan dalam APBD Pe­rubahan,” kata Ima dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).

 

Namun karena APBD Pe­rubahan baru disusun setelah semester kedua, Pramono-Rano akan mencari opsi alternatif agar keluarga pahlawan tetap mendapatkan bantuan. Salah satunya, menggunakan anggaran dari Baznas-Bazis DKI Jakarta.

 

“Mereka tidak boleh dibiarkan tanpa dukungan hanya karena alasan administratif,” ujarnya.

 

Ima meminta, semua pihak untuk menghormati jasa para pejuang dan keluarganya. Menu­rutnya, keluarga pahlawan telah memberikan kontribusi besar bagi negara dan tidak seharusnya diabaikan oleh Pemerintah.

 

“Kami akan memastikan ban­tuan ini tetap ada dan tidak terputus,” tegasnya.

 

Kepala Dinsos DKI Jakarta Premi Lasari menjelaskan, tun­jangan bagi janda pahlawan, keluarga pahlawan dan janda perintis kemerdekaan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

 

Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan, Tata Cara, dan Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Kelu­arga Pahlawan Nasional.

 

Pemberian penghargaan me­lalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat,” kata Premi Lasari, Jumat (14/2/2025).

 

Premi bilang, Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan data penerima kepada Kementerian Sosial (Kemensos) agar mereka tetap mendapatkan haknya. Untuk itu, Pemprov DKI terus berkoordi­nasi dengan Kemensos agar proses penyaluran berjalan optimal.

 

Selain itu, Pemprov DKI tetap berkomitmen untuk mendukung keluarga pahlawan melalui ber­bagai inisiatif lain. Seperti pem­berian dana hibah kepada Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI).

 

“Dengan koordinasi yang erat antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat, diharapkan kesejahteraan janda pahlawan, keluarga pahlawan dan janda perintis kemerdekaan tetap ter­jamin,” tandasnya.