Dedi Mulyadi Babat Anggaran Hura-Hura, Duitnya Buat Sekolah Dan Pembangunan Jalan

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahannya bukan sekadar pemangkasan, melainkan pengalihan belanja yang tidak penting menjadi belanja yang bermanfaat bagi masyarakat. 

 

Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak langsung pada kesejahteraan warga, bukan untuk keperluan seremonial atau kegiatan yang tidak produktif.

 

“Selama ini, efisiensi dipahami sebagai potong anggaran. Di Jawa Barat, efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting jadi belanja penting,” kata Dedi usai dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10).

 

Sebagai bagian dari langkah konkret, Dedi menghapus berbagai anggaran yang selama ini dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia memangkas anggaran perjalanan dinas ke luar negeri dari Rp 1,5 miliar menjadi nol, menghapus anggaran baju dinas gubernur senilai Rp 150 juta, serta memangkas anggaran perjalanan dinas dari Rp 1,8 miliar menjadi Rp 700 juta. Selain itu, ia memilih menggunakan mobil pribadi daripada fasilitas kendaraan dinas gubernur.

 

Dedi menyoroti ketimpangan dalam alokasi belanja pemerintah yang selama ini dianggap tidak masuk akal. Ia mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru di Jawa Barat hanya Rp 60 miliar, sementara pengadaan alat telekomunikasi sekolah mencapai Rp 730 miliar. Menurutnya, hal ini harus diubah agar pendidikan benar-benar menjadi prioritas utama.

 

Dalam waktu satu bulan sebelum pelantikannya, Dedi bersama tim transisi yang terdiri atas 11 pejabat eselon 1 dan 2 telah berhasil melakukan realokasi anggaran mencapai Rp 5,5 triliun. 

 

Angka ini diproyeksikan meningkat menjadi Rp 6 triliun dalam dua hari ke depan. Dana hasil efisiensi tersebut akan dialihkan ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, energi, perumahan, dan kesehatan.

 

Di bidang pendidikan, anggaran pembangunan sekolah dan ruang kelas baru dinaikkan menjadi Rp 1,2 triliun dengan target pembangunan lebih dari 3.000 ruang kelas dalam dua tahun ke depan. Langkah ini diambil untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Jawa Barat yang masih kesulitan mendapatkan fasilitas belajar yang layak.

 

sektor infrastruktur, Dedi meningkatkan anggaran pembangunan jalan dari Rp 600 miliar menjadi Rp 2,4 triliun. Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak akan berkembang jika infrastruktur dasarnya masih tertinggal.

 

“Investasi tidak mungkin berkembang kalau infrastrukturnya tidak memadai,” ujarnya.

 

Masalah energi juga menjadi perhatian utama dalam kebijakan efisiensi ini. Saat ini, hampir 200 ribu warga Jawa Barat masih belum memiliki akses listrik. Untuk mengatasi hal tersebut, anggaran penyambungan listrik bagi warga miskin dinaikkan dari Rp 20 miliar menjadi Rp 350 miliar.

 

Di sektor perumahan, pemerintah provinsi menaikkan anggaran renovasi rumah warga miskin dari Rp 20 miliar menjadi Rp 120 miliar. Setiap rumah yang direnovasi akan mendapatkan bantuan berkisar antara Rp 40 juta hingga Rp 60 juta.

 

Kalau rumahnya layak, warganya bisa hidup lebih nyaman. Ini yang harus kita prioritaskan,” kata Dedi.

 

Dedi juga menaruh perhatian besar pada sektor kesehatan. Selain mempercepat pembangunan rumah sakit dan puskesmas baru, pemerintah provinsi akan menyediakan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil serta melengkapi fasilitas dan tenaga medis yang dibutuhkan.