Pengawasan Makin Diperketat, Bule Yang Melanggar Keimigrasian Melonjak

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengungkap jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang telah melanggar aturan keimigrasian sepanjang tahun 2024. Totalnya, sebanyak 5.564 kasus. Jumlah itu naik sebanyak 2.125 kasus dibanding tahun 2023.

 

Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan, pihaknya telah memberi sanksi kepada 130 orang dari total WNA yang melanggar aturan keimigrasian tahun 2024. Sementara, 5.434 lainnya mendapat Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK).

 

“Sepanjang 2024, Kementerian Imipas melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan 12.489 kegiatan pengawasan orang asing dengan penegakan hukum keimigrasian terhadap 5.564 orang,” ujar Agus dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (20/2/2025).

 

Dia menjelaskan, TAK terhadap WNA yang melanggar keimigrasian tahun 2024 mencakup deportasi dengan usulan penangkalan sebanyak 2.564 orang, kewajiban tinggal di suatu tempat 1.437 orang, deportasi langsung 1.406 orang serta 91 orang dikenakan tindakan lainnya.

 

Agus memastikan, pihaknya akan melakukan pengawasan komprehensif terhadap WNA secara terpadu, melalui pemanfaatan teknologi dan operasi lapangan, untuk memastikan dipatuhinya aturan keimigrasian Indonensia.

 

“Pengawasan lapangan akan ditunjang oleh aplikasi digital, antara lain melalui aplikasi penegakan hukum (APGAKUM), aplikasi pelaporan orang asing (APOA) dan aplikasi Subject of Interest,” imbuhnya.

 

Agus menambahkan, pihaknya juga berkomitmen melakukan pengawasan keimigrasian terhadap WNA, baik sebelum kedatangan maupun selama mereka berada di Indonesia. Meski autogate hadir untuk pemeriksaan imigrasi yang lebih efisien, aspek pengawasan keimigrasian tetap menjadi prioritas.

 

Untuk mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti terorisme, kejahatan transnasional, atau imigrasi ilegal, WNA yang datang dengan maksud tidak baik dan dengan cara yang nonprosedural, akan menjadi sasaran utama pengawasan Imigrasi.

 

Sepanjang tahu lalu, lanjut Agus, perlintasan WNA mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 22,35 persen atau dari 10.632.034 menjadi 13.008.454 orang.

 

Lonjakan kedatangan WNA tersebut menunjukkan pemulihan pariwisata dan investasi yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Di sisi lain, transformasi digital dalam aplikasi penegakan hukum keimigrasian meningkatkan efisiensi kinerja dan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

 

Realisasi PNBP yang berkaitan dengan penegakan hukum pada 2024 meningkat 19,3 persen bila dibandingkan dengan 2023, yaitu dari Rp 143,9 miliar menjadi Rp 171, 7 miliar,” ujarnya.

 

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman menyampaikan, pertengahan Februari ini pihaknya sudah mengamnkan tiga WNA asal Pakistan yang melanggar aturan keimigrasian.

 

Menurutnya, mereka mencoba memasuki wilayah Indonesia menggunakan dokumen perjalanan palsu, tapi berhasil digagalkan oleh petugas imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

 

Ketiga Warga Negara Pakistan itu mencoba masuk Indonesia menggunakan paspor Prancis dan ID Card palsu, Rabu (12/2/2025), pukul 16.30 WIB, di Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut, Yuldi menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum keimigrasian oleh WNA.

 

“Kami berharap, masyarakat juga berperan aktif dalam melaporkan kegiatan mencurigakan yang dilakukan WNA selama di Indonesia,” harapnya.

 

Di media sosial X, netizen berharap para petugas keimigrasian lebih tegas dan mau berkoordinasi dengan Pemda dalam mengawasi WNA. Pasalnya, pelanggaran aturan keimigrasian biasanya muncul setelah WNA lolos dari bandara dan pelabuhan.

 

“Jangan sampai ada lagi deh WNA ber-visa turis/wisata yang buka usaha rental motor, salon hingga gym di Indonesia. WNA model ini langsung deportasi saja. Soalnya, bikin susah orang setempat,” cuit akun @thewindows1998.

 

“Di Bali sering tuh kak ada kasus turis bokek atau berduit yang buka usaha menyaingi usaha masyarakat lokal,” ungkap akun @Nyomanalitsjos_.

 

Ini memang bikin puyeng sih. Nggak sedikit WNA yang nikah dengan orang lokal secara agama atau adat (tanpa KUA alias tidak tercatat oleh negara), terus buka usaha di Indonesia. Biasanya, mereka numpang nama istri/suami dalam usahanya. Kalau untung mereka pindah kewarganegaraan, tapi kalau rugi mereka tinggalin tuh istri/suami-nya,” tulis akun @Rosses1Black.