Kabar Terbaru Kasus Pagar Laut Pesisir Tangerang, Kades Kohod Dikenakan Denda Rp 48 M

JAKARTA - Ada kabar baru dari kasus pagar laut di Tangerang yang bulan lalu sempat viral. Kepala Desa Kohod, Arsin yang sudah ditahan Mabes Polri, masih harus membayar denda. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Arsin harus membayar denda Rp 48 miliar.

 

Kabar ini disampaikan Trenggono saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kamis (27/2/2025). Ia menyebut dua pelaku yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten, bersedia membayar denda Rp 48 miliar.

 

Dua pelaku itu adalah Kepala Desa Kohod, Arsin dan anak buahnya berinisial T. Menurutnya, pemberian sanksi kepada keduanya setelah pihaknya melakukan pemeriksaan dan menemukan bukti-bukti.

 

Dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada pernyataan,” kata politisi PAN ini.

 

Meskipun dijatuhkan sanksi yang cukup besar, kata Trenggono, Kades Kohod siap membayarnya. “Selebihnya dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan. Kami kerja sama dengan Bareskrim Polri,” ungkap Trenggono.

 

Kata Trenggono, kasus pagar laut di Tangerang berbeda dengan kasus di Bekasi, Jawa Barat. Ia menjelaskan, kasus pagar laut di Bekasi di bawah tanggung jawab PT TRPN.

 

Pemerintah, juga telah menjatuhkan sanksi kepada perusahaan tersebut.

 

“PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab, serta bersedia membayar denda administrasi sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.

 

Menanggapi penjelasan Trenggono, sejumlah anggota DPR tampak kaget. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Nasdem Rajiv mengaku heran, dengan kesiapan Kades Arsin buat bayar denda Rp 48 miliar. “Apakah seorang kepala desa mampu bayar Rp 48 miliar? Mulia sekali sih kepala desa ini mau mengeluarkan uang 48 M untuk pagar laut,” kata Rajiv.

 

Sindiran juga datang dari anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo. Dia ragu seorang kepala desa memiliki kemampuan untuk memasang pagar laut hingga 30,16 kilometer. “Apakah ada kemampuan seorang kepala desa memiliki uang sebegitu besar?” Ujar Firman.

 

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan meminta Trenggono tegas terhadap Kades Kohod. Apa yang diminta Menteri KKP mesti dieksekusi. “Wajib ditagih dan dibayar,” ucap Daniel Johan kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

 

Sebelumnya, dugaan keterlibatan Kades Kohod Arsin dalam kasus tersebut muncul ke publik saat sebuah tayangan video di media sosial ramai menjadi perbincangan. Atas dugaan keikutsertaan Arsin, maka penyelidikan oleh pihak berwenang mulai melibatkan kepala desa tersebut. Khususnya soal kasus korupsi dan sertifikat palsu dalam kasus pagar laut.

 

Saat ini, Kades Arsin sudah menyandang status tersangka. Setelah menjadi tersangka, Polri juga sudah menahan Kades Arsin.

 

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Achmad Nur Hidayat menyarankan perlu penyelidikan menyeluruh di kasus pagar laut ini.

 

Ia mengimbau agar penegak hukum tidak hanya berhenti pada Arsin. Aparat hukum juga harus mengusut aktor intelektual di baliknya.“Jadi yang perlu kita dorong adalah siapa yang berada di balik Kades Kohod ini, KKP harus jeli melihatnya. Jangan hanya mentersangkakan orang kecil,” ujarnya.

 

Achmad menyoroti pemasangan pagar laut tanpa izin merupakan pelanggaran serius yang berdampak negatif pada ekosistem pesisir dan aktivitas nelayan. Ia memperkirakan kerugian akibat pemasangan pagar laut ilegal ini mencapai Rp 116,91 miliar per tahun, yang mencakup penurunan pendapatan nelayan sebesar Rp 93,31 miliar, peningkatan biaya operasional Rp 18,60 miliar, dan kerusakan ekosistem laut senilai Rp 5 miliar.

 

Selain itu, Achmad mengkritisi pendekatan hukum yang hanya berfokus pada aspek perdata dengan pengenaan denda. Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jangan berhenti pada sanksi administratif, tetapi harus mendorong proses hukum hingga ranah pidana.

 

“Jangan sampai cukup bayar denda lalu kasusnya selesai, ini kasusnya harus masuk ranah pidana,” tegasnya.

 

Achmad juga menyarankan agar KKP berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memastikan penanganan kasus ini lebih transparan dan komprehensif.

 

Ia menekankan bahwa pengenaan denda seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengungkap aktor besar di balik tindakan Kepala Desa Kohod. “Pengenaan denda ini hanya pintu masuk untuk melihat siapa orang besar di balik Kades Kohod,” pungkas Achmad.