Anggaran PSU Di 24 Pilkada Mencapai Rp 900M

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan 40 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) atau sengketa Pilkada 2024. Hasilnya, MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) 24 pilkada.

 

PSU karena ada calon yang didiskualifikasi. Mereka didiskualifikasi dengan berbagai alasan, mulai dari mantan terpidana, tidak tamat SMA, hingga sudah menjabat dua periode.

 

Kemudian, ada satu sengketa yang diputus agar dilakukan rekapitulasi ulang, dan satu sengketa yang diputus untuk perbaikan Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pilkada.

 

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyampaikan, hitung-hitungan kasar anggaran PSU 24 Pilkada, sekitar Rp 900 miliar sampai Rp 1 triliun.

 

"KPU menyampaikan, kebutuhan anggaran kurang lebih Rp 496 miliar. Bawaslu kurang lebih sekitar Rp 215 miliar, tambah kalau ada pilkada ulang kurang lebih Rp 250 miliar," kata Dede.

 

Seperti diketahui, PSU berdasarkan putusan MK. Sedangkan Pilkada ulang berdasarkan keputusan KPU, karena ada kotak kosong yang menang melawan pasangan calon tunggal dalam Pilkada 2024.

 

Jika ditotal, anggarannya sebesar 961 miliar rupiah. Belum lagi anggaran untuk pengamanan dari Polri dan TNI. Dengan begitu, sebut dia, anggarannya bisa mencapai Rp 1 triliun.

 

Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, sudah berkomunikasi dengan Pemerintah mengenai anggaran PSU 24 daerah. Pemerintah, kata Rifki, sudah menyatakan kesiapannya. “Nanti kami umumkan,” katanya.

 

Sementara itu, Seknas Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menyoroti ketidaksiapan daerah dalam menyiapkan anggaran PSU 24 daerah.

 

Kata dia, sistem penganggaran Pemilu masih lemah dan tidak terstruktur. Seharusnya, kalau perencanaannya matang, tidak perlu lagi ribut-ribut mengenai anggaran jika ada PSU.

 

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara dengan Kaka Suminta terkait anggaran PSU yang mencapai sekitar 1 triliun rupiah.

 

PSU di 24 daerah membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 1 triliun, tapi hingga kini belum diumumkan kesiapannya. Bagaimana pandangan Anda?

 

Inilah lemahnya perencanaan mengenai anggaran Pemilu. Pemilu yang anggarannya dari APBN dan APBD, seringkali hal-hal seperti PSU tidak dianggarkan secara utuh. Akibatnya, ketika ada PSU, kondisinya jadi begini.

 

Di satu sisi, Pemerintah Daerah tidak siap untuk mengadakan penganggaran PSU yang diputus MK. Di sisi lain, Pemerintah Pusat  memangkas berbagai anggaran daerah demi efisiensi.

 

Pemda tidak sanggup untuk membiayai PSU ya…

 

Iya, mereka tidak sanggup, apalagi dengan adanya pemangkasan anggaran dan efisiensi yang begitu ketat. Pemda bingung mau mengambil anggaran dari pos yang mana.

 

Bagaimana jika Pemda angkat tangan soal anggaran PSU?

 

Konsekuensinya, Pemerintah Pusat harus turun tangan. Komisi II DPR dan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri harus duduk bersama untuk membuat keputusan bersama mengenai anggaran PSU di 24 daerah. KPU, Bawaslu, dan DKPP juga bersama-sama membicarakan secara utuh apa kebutuhan PSU ini.

 

Kalau memakai anggaran sisa dari KPU dan Bawaslu, apa mungkin?

 

Kalau kita lihat dari anggaran Pemilu 2024 itu cukup longgar, ya. Pemilu lalu, KPU ada anggaran yang hampir Rp 70 triliun. Kalau dari laporannya, penggunaan anggaran tidak sampai 70 triliun. Berarti dari anggaran tersebut, masih ada sisa yang bisa digunakan.