Prabowo Minta Waktu Ketemu Trump

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diingatkan soal kursi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat yang sudah kosong 2 tahun. Padahal, posisi Dubes sangat strategis untuk mempermudah diplomasi kedua negara. Apalagi, Prabowo sudah meminta waktu untuk bertemu Presiden AS Donald Trump di tengah tensi perang tarif yang makin panas.

 

Pengingat itu disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dalam diskusi panel yang diselenggarakan The Yudhoyono Institute di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (13/4/2025). Diskusi bertajuk “Tata Dunia yang Berubah: Persaingan Kekuatan dan Masa Depan Stabilitas Regional dan Dunia” itu juga menghadirkan sejumlah pembicara lain, yaitu Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Senior Fellow CSIS Rizal Sukma, dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan. Diskusi dipandu oleh Ahmad Khoirul Umam.

 

Dalam paparannya, Dino menjelaskan dunia saat ini lagi gonjang-ganjing. Ada perang tarif, ketegangan geopolitik, ekonomi global yang labil, dan kekacauan multilateralisme. Di tengah situasi ini, Indonesia tak boleh cuma jadi penonton. Harus tampil dan pasang posisi strategis.

 

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu lalu menceritakan bagaimana Indonesia selalu ikut menentukan arah setiap kali dunia berubah besar-besaran. Misalnya, saat Perang Dunia II selesai, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.

 

Saat Perang Dingin memanas, Indonesia bikin Konferensi Asia-Afrika dan membidani lahirnya Gerakan Non-Blok. Saat dunia gonjang-ganjing krisis 2008, Indonesia ikut memelopori G20.

 

“Saya tahu, karena waktu itu saya asisten Presiden SBY. Kalau bukan karena ngotot, Indonesia nggak akan masuk G20. Bahkan saya yang nyambungin telepon antara Presiden SBY, PM Australia, dan Presiden Bush,” kenangnya.

 

Nah, kata Dino, saat ini dunia sedang dalam transisi besar. Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu pun menegaskan, kini saatnya Indonesia kembali “naik panggung” dalam kancah global. Menurutnya, Indonesia perlu melakukan reposisi strategis di tengah perubahan tatanan dunia. Ada sejumlah langkah penting yang harus segera diambil untuk mewujudkannya.

 

Pertama, saatnya memprioritaskan kebijakan luar negeri. Caranya, dengan menormalkan kembali anggaran Kementerian Luar Negeri. Dino memahami bahwa sektor lain seperti industri dan pertanian juga memerlukan dukungan anggaran. Namun, menurutnya, jika anggaran perjalanan dinas luar negeri harus dipangkas, setidaknya anggaran substansi atau program strategis tetap harus dijaga.

 

“Kenapa? Karena kita punya Presiden yang sangat aktif. Ke Qatar, ke India, ke Mesir, dan ke banyak negara lain. Semua itu butuh tindak lanjut, persiapan teknis, politis, dan penggarapan. Ini dunia diplomasi yang membutuhkan sumber daya,” ujarnya.

 

Ia kemudian menyinggung soal kosongnya posisi Dubes RI untuk Amerika Serikat yang sudah dua tahun tak terisi.  Posisi Duta Besar Indonesia untuk AS telah kosong sejak 17 Juli 2023, usai Rosan Roeslani ditarik pulang untuk menjabat Wakil Menteri BUMN. Hingga kini, kursi tersebut belum juga terisi, bahkan setelah berganti pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto.

 

Dino menilai, meski posisi itu kini diisi oleh chargé d’affaires Ida Bagus Made Bimantara yang sangat kompeten, kehadiran duta besar tetap krusial. Terlebih, kata dia, di tengah memanasnya perang tarif oleh Trump, diplomasi tingkat tinggi di Washington DC butuh sosok Dubes yang definitif.

 

"Harus ada kehadiran diplomatik penuh yang bisa memastikan agenda bilateral terus berjalan. Termasuk menjaga spirit partnership yang sempat dibangun di masa pemerintahan sebelumnya,” tegas Dino.

 

Kedua, lanjut Dino, Indonesia perlu adopsi doktrin “ASEAN First”. Kalau Trump bisa teriak “America First”, Dino minta Indonesia jawab dengan “ASEAN First”.

 

“Di Asia Tenggara kita punya posisi natural sebagai pemimpin. Tapi kalau di kawasan lain, kita cuma jadi pemain biasa,” ujarnya.

 

Tahun ini ASEAN akan menyusun vision document 2025–2045. Dino berharap Indonesia ambil peran besar dan aktif menajamkan arah ASEAN ke depan.

 

Ketiga, manfaatkan momen sebagai middle power. “Middle power dari Selatan dan Utara lagi cari pasangan baru. Indonesia bisa ambil peran di situ,” katanya.

 

Keempat, soal multilateralisme. Dino menegaskan, Indonesia harus jalan terus, apakah AS mau ikut atau tidak.

 

“Dulu waktu UNCLOS dibentuk, AS nggak tanda tangan. Tapi kita dan negara lain tetap maju. Sekarang UNCLOS jadi hukum laut dunia. Jadi, dengan atau tanpa Amerika, kita tetap jalan,” tuntasnya.

 

Di tempat yang sama, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpesan agar Indonesia mengambil peran aktif dalam menghadapi ketidakpastian global yang kian memburuk. Indonesia harus bergerak cepat, tapi juga siap berlari jauh.

 

“Kita tidak boleh reaktif, emosional, dan kurang rasional. Kita harus tahu siapa kita dan batas kemampuan kita," kata SBY.

 

SBY mengungkapkan keresahannya terhadap eskalasi perang tarif dunia, termasuk pemberlakuan bea masuk 32% terhadap produk Indonesia. Ia mengaku sempat menulis tujuh butir pemikiran soal langkah bijak menyikapi kebijakan proteksionis Presiden Donald Trump, namun memilih menahan diri untuk tidak gegabah menyampaikan secara publik.

 

Saya bersyukur karena penjelasan pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, sejalan dengan apa yang saya pikirkan,” kata SBY.

 

Ia pun menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah dan otoritas fiskal yang dinilai telah bertindak tepat.

 

Prabowo Ingin Bertemu Trump

 

Di tengah panasnya perang tarif antara AS dan China, Prabowo mengutarakan keinginannya untuk bertemu Presiden Trump. "Saya sudah minta waktu, mudah-mudahan," ujar Prabowo usai menghadiri Forum Diplomasi Antalya 2025, di Gedung Nest Convention Center, Turki, Jumat (11/5)2025).

 

Menteri Luar Negeri RI Sugiono sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah sejak lama mengajukan permintaan resmi agar Presiden Prabowo dapat bertemu dengan Presiden Trump. Surat permintaan pertemuan itu sudah dikirim bahkan sejak awal masa jabatan Trump, jauh sebelum pengumuman kebijakan tarif impor terbaru dari AS.

 

“Kami sudah melayangkan permintaan pertemuan dengan Presiden Trump jauh sebelum kebijakan tarif diberlakukan,” ungkap Menlu.

 

Menurut Sugiono, surat permintaan pertemuan itu sudah dikirim bahkan sejak awal masa jabatan Trump atau uh sebelum pengumuman kebijakan tarif impor terbaru dari Amerika. Namun, Sugiono tak membeberkan lebih lanjut ihwal perkembangan terbaru kepastian Prabowo dan Trump bertemu. 

 

Politisi Gerindra itu berjanji akan mempublikasikan ke masyarakat apabila sudah ada waktu yang pasti. "Kalau sudah nanti dikasih tahu," pungkasnya.