Ekonomi Mulai Menggeliat, Arus Modal Asing Masuk Lagi

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan, ekonomi Indonesia kembali menggeliat. Indikatornya, arus modal asing mulai masuk lagi.

 

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dihadapan Anggota Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/5/2025).

 

Dia menjelaskan tanda-tanda ekonomi yang mulai rebound. Salah satunya, ketertarikan investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN) semakin tinggi. Padahal, ekonomi dunia masih dirundung ketidakpastian.

 

Indikator ini membuktikan bahwa investor optimis terhadap fiskal dan perekonomian Indonesia. "Dibandingkan awal tahun, imbal hasil (yield) SBN 10 tahun kita makin rendah. Ini banyak terjadi khususnya dalam satu bulan terakhir,"  terang Febrio.

 

Sebagai catatan, Yield SBN 10 tahun turun 2 basis poin (bps) menjadi 7,00 persen secara tahun berjalan (year-to-date/ytd) pada kuartal I-2025. Meski sempat naik setelah pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat (AS), yield kembali turun 4,5 bps ke level 6,98 persen pada 22 April 2025.

 

Adapun harga Surat Utang Negara (SUN) dan yield memiliki keterbalikan. Sehingga, ketika yield turun, itu mencerminkan tingginya minat investor terhadap obligasi Pemerintah.

 

Febrio mengatakan, sentimen investor ini sebagai bentuk kepercayaan pasar terhadap instrumen utang Pemerintah yang didorong perbaikan kinerja fiskal dan ekonomi. Dari segi fiskal, pendapatan negara menunjukkan pemulihan, utamanya melalui penerimaan pajak. 

 

Kata Febrio, sederet indikator tersebut membuat Indonesia menjadi tempat investasi yang relatif aman, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan G20.

 

Apa yang disampaikan Febrio, sesuai dengan data Bank Indonesia (BI) yang menyebut aliran modal asing yang masuk (capital inflow) ke pasar keuangan Indonesia mencapai Rp 4,14 triliun pada Minggu kedua Mei 2025.

 

Berdasarkan data transaksi 14-15 Mei 2025, secara agregat nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp 4,14 triliun. Terdiri dari beli neto Rp 4,52 triliun di pasar saham, dan Rp 1,14 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta jual neto sebesar Rp 1,52 triliun di pasar SBN.

 

Untuk premi risiko investasi (Credit Default Swaps/CDS) Indonesia lima tahun turun menjadi 83,34 basis poin (bps). "Turun dibandingkan dengan 9 Mei 2025 sebesar 88,93 bps," Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.

 

Adapun sepanjang tahun 2025 hingga 15 Mei 2025, nonresiden tercatat jual neto di pasar saham mencapai Rp 20,54 triliun di SRBI. Serta beli neto Rp 29,10 di pasar SBN.

 

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, Pemerintah terus menjaga kinerja perekonomian nasional di tengah dinamika global. “Meski menghadapi tekanan eksternal, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen,” ujar Haryo Limanseto, dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).

 

Ia menambahkan, fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas makroekonomi dan mengendalikan inflasi secara konsisten. Sebagai langkah antisipatif, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan jangka pendek untuk menjaga momentum pertumbuhan. 

 

Salah satu dengan penguatan konsumsi rumah tangga melalui perluasan program Makan Bergizi Gratis dan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Pemerintah juga menyalurkan stimulus konsumsi dalam bentuk subsidi listrik dan diskon transportasi publik.

 

Dari sisi fiskal, kata dia, percepatan realisasi belanja negara diharapkan dapat menjaga daya dorong ekonomi. “Kami ingin memastikan belanja negara benar-benar memberikan efek pengganda yang optimal,” kata Haryo.

 

Tak hanya itu, Pemerintah juga berupaya memperbaiki iklim investasi dengan mempercepat deregulasi dan menyelesaikan revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Di sektor pembiayaan, perluasan akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Investasi Padat Karya, serta pembiayaan untuk koperasi dan UMKM terus diupayakan.

 

Dari sisi perdagangan internasional, pemerintah mendorong percepatan perjanjian ekonomi strategis seperti IEU-CEPA dan CPTPP, sekaligus memperluas penetrasi ke pasar ekspor non-tradisional.

 

Lebih jauh, kebijakan jangka menengah juga tengah disiapkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang. Fokus diarahkan pada hilirisasi industri, transformasi ekonomi digital, serta transisi menuju energi hijau. 

 

“Proyek-proyek seperti pengembangan kawasan industri terintegrasi, perluasan infrastruktur digital, hingga PLTP Muara Laboh menjadi bagian dari strategi ini,” jelasnya.

 

Haryo menegaskan, seluruh kebijakan tersebut disusun secara komprehensif untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berkelanjutan dan inklusif. “Dengan kombinasi kebijakan adaptif di jangka pendek dan reformasi struktural di jangka menengah, kami yakin pemulihan ekonomi nasional akan terus menguat,” pungkasnya.