Mogok Operasi, Ojol Tangsel Matikan Aplikasi

CIPUTAT-Tidak semua driver ojek online (ojol) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengikuti aksi demonstrasi ke Jakarta, Selasa (20/5). Mereka yang tak ikut demo memilih untuk tidak beroperasi dengan mematikan aplikasi.

 

Aksi demo ojol digelar di tiga titik berbeda di Jakarta, mulai dari Patung Kuda, Gedung DPR/MPR, dan Kantor Kementerian Perhubungan. Terdapat lima tuntutan yang dilayangkan para driver, salah satunya agar potongan aplikasi yang maksimal hanya 10 persen. Selain itu, para driver juga menuntut agar aplikator menghapus beberapa program yang justru merugikan pengemudi.

 

Sekretaris Komunitas Ojol Veteran BSD, Candra mengatakan, dirinya tidak turun langsung untuk mengikuti demo di Jakarta. Namun, sebagai bentuk dukungan, ia off bid atau mematikan aplikasi sehingga tidak mengambil orderan selama demo berlangsung. Langkah ini juga dilakukan rekan-rekan lainnya sesama ojol. 

 

“Kalau di komunitas kayaknya kompak untuk off bid, tapi kalau untuk yang di luar saya kurang tahu. Karena ojol kan ada yang single fighter ada yang aktif di komunitas,” katanya.

 

Candra mengaku tidak memiliki wewenang untuk memberikan instruksi kepada para driver ojol di Tangsel ikut demo atau tidak. Karena, menurutnya, itu merupakan hak masing-masing driver. 

 

“Kalau saya tetap off bid untuk menghargai teman-teman saya yang di sana. Kalau untuk memaksa off bid sih tidak, tapi karena ini untuk kebaikan kalau mau off bid ya monggo, yang mau narik ya tolong dikondisikan,” tuturnya.

Dia juga mengimbau kepada driver yang memilih tetap menghidupkan aplikasi untuk tidak memakai atribut sebagai bentuk menghargai rekan-rekan yang sedang berjuang.

 

Ada lima tuntutan utama yang dibawa para ojol. Pertama, meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjatuhkan sanksi tegas kepada aplikator pelanggar regulasi. Ini mencakup pelanggaran Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022.

 

Kedua, mendesak Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator. Ketiga, menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya 10 persen. Keempat, meminta revisi tarif penumpang serta penghapusan sejumlah program, seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi.

 

Kelima, menuntut agar tarif layanan makanan dan pengiriman barang ditetapkan secara adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menyerap aspirasi perwakilan massa ojek online (ojol) melalui audiensi yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di sela aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta.

 

Audiensi berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB dan mempertemukan para perwakilan pengemudi ojol dari berbagai asosiasi dengan Kemenhub guna menyampaikan aspirasi dan tuntutan utama mereka.

 

Aan Suhanan menjelaskan inti dari pertemuan tersebut adalah menyerap seluruh aspirasi yang telah disampaikan mitra pengemudi ojol secara langsung, untuk kemudian dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait.

 

"Intinya kita menyerap aspirasi mereka, teman-teman dari mitra, kita serap. Tentu kita akan bahas berikutnya," kata Dirjen Hubdat itu.