Pemerintah Sedang Gencarkan Efisiensi, Tapi Kok Anggaran Mobil Dinas Pejabat Naik

JAKARTA - Kebijakan Pemerintah menyangkut anggaran mobil dinas pejabat menjadi sorotan publik. Bukan tanpa alasan, kebijakan itu dipertanyakan sebab dinilai kontradiktif dengan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan Pemerintah.

 

Kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Dalam beleid terbaru tersebut, anggaran kendaraan dinas pejabat eselon I ditetapkan sebesar Rp 931.648.000 per unit, atau naik dibandingkan alokasi sebelumnya dalam PMK Nomor 39 Tahun 2024 yang hanya sebesar Rp 878.913.000 per unit.

 

Artinya, terdapat peningkatan anggaran sebesar Rp 52.735.000 per unit kendaraan dinas untuk tahun anggaran mendatang. Dalam bagian penjelasannya disebutkan bahwa satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga.

 

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga," demikian kutipan dari dokumen resmi PMK Nomor 32 Tahun 2025.

 

Selain alokasi pembelian kendaraan, PMK 32/2025 juga mengatur anggaran tahunan untuk pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas. Dalam beleid tersebut, setiap kendaraan eselon I akan memperoleh alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 42.350.000 per unit per tahun.

 

Anggaran ini mencakup biaya rutin seperti bahan bakar (termasuk pengisian daya untuk kendaraan listrik), servis berkala, dan perawatan ringan lainnya. Tujuannya adalah agar kendaraan dinas tetap dalam kondisi normal dan siap digunakan sesuai

peruntukannya.

 

Anggaran ini tidak mencakup biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang masih mengacu pada regulasi terpisah sesuai ketentuan perundang-undangan. Biaya untuk perawatan besar, rekondisi, dan kendaraan yang sudah rusak berat juga tidak termasuk dalam anggaran ini.

 

“Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul,” demikian bunyi penjelasan dalam PMK tersebut.

 

Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, kebijakan ini menandakan ketidakpekaan Pemerintah terhadap kondisi rakyat. "Ini soal komitmen terhadap etika distribusi anggaran yang berkeadilan," kata Achmad, Senin (9/6/2025).

 

Achmad mengatakan, kenaikan anggaran kendaraan dinas ini juga malah mencerminkan betapa birokrasi masih sulit melepaskan diri dari logika privilese. "Ketika rakyat diminta menahan diri, membatasi konsumsi, kebijakan ini seolah menunjukkan bahwa kesederhanaan hanya diwajibkan bagi mereka yang tidak duduk di puncak kekuasaan," cetus Achmad.

 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun 2026 tidak perlu diperdebatkan lagi. Termasuk anggaran untuk mobil dinas pejabat. 

 

"Alokasi untuk yang menjalankan tugas negara itu sudah dialokasikan, sehingga saya pikir hal-hal demikian tidak perlu diperdebatkan," kata Dasco.

 

Politisi Partai Gerindra ini memastikan efisiensi tetap dilakukan agar anggaran negara lebih difokuskan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. “Jadi bukan berarti kita nggak punya anggaran,” katanya.

 

Untuk mengupas hal tersebut, di bawah ini wawancara dengan Nailul Huda sebagai Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios).

 

Bagaimana Anda melihat keputusan Pemerintah terkait pembelian mobil dinas baru untuk pejabat eselon I serta anggaran konsumsi rapat yang cukup besar?

 

Menurut saya, keputusan tersebut merupakan praktik menghambur-hamburkan anggaran yang seharusnya bisa dievaluasi kembali. Di tengah dorongan efisiensi, justru anggaran seperti ini mencerminkan inkonsistensi dalam kebijakan.

 

Bagaimana seharusnya praktik efisiensi anggaran dilakukan menurut Anda?

 

Efisiensi itu seharusnya dimulai dari para pimpinan. Kalau pimpinan memberi contoh hidup sederhana dan efisien, maka bawahan akan mengikuti. Praktik seperti pengadaan mobil dinas dan anggaran konsumsi besar ini perlu dievaluasi, agar tidak menjadi preseden buruk dalam pengelolaan keuangan negara.

 

Bagaimana dengan argumen bahwa mobil dinas adalah fasilitas yang memang disediakan negara?

 

Memang, anggaran untuk mobil dinas itu sudah ada. Tapi dalam konteks efisiensi, kita harus berpikir ulang. Apakah fasilitas kantor yang tersedia tidak bisa dimaksimalkan? Selain itu, sudah ada anggaran pemeliharaan kendaraan. Jadi kalau kendaraan itu dirawat dengan baik, tidak perlu diganti setiap tahun.

 

Lalu bagaimana jika Pemerintah memilih untuk menyewa mobil, bukan membeli?

 

Kalau memang menyewa, seharusnya anggaran pemeliharaan dihapuskan. Karena biaya perawatan itu sudah menjadi tanggung jawab penyedia jasa sewa. Ini yang saya maksud tidak bijak. Di satu sisi kita bicara efisiensi, tapi praktik di lapangan menunjukkan sebaliknya.

 

Jadi kesimpulannya?

 

Pemerintah perlu mengevaluasi kembali alokasi anggaran seperti ini. Jangan sampai publik menilai bahwa efisiensi hanya berlaku untuk kalangan bawah, sementara para pejabat tetap menikmati fasilitas berlebihan