Tidak Semua WNI Di Iran Mau Dievakuasi

IRAN - Pemerintah memastikan evakuasi WNI di Iran menjadi prioritas utama. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, agar WNI yang ada di daerah konflik selamat dan bisa kembali ke Tanah Air. Sayangnya, tidak semua WNI di Iran berkenan dievakuasi. 

 

Proses evakuasi WNI di Iran sudah dilakukan sejak Jumat (20/6/2025). Dalam tahap pertama, 97 WNI diberangkatkan menggunakan bus dari Teheran menuju Kota Baku, Azerbaijan. Terdiri dari 93 WNI, 3 staf KBRI dan 1 WNA Iran yang menikah dengan orang Indonesia.

 

Setelah menempuh perjalanan darat selama 16 jam, 97 WNI tiba di Kota Baku, pada hari yang sama. Dari total 97 WNI itu, sebanyak 11 orang sudah tiba di tanah air menggunakan pesawat komersil pada Selasa (24/6/2025) sore.

 

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan, proses evakuasi terhadap WNI di Iran terus dilakukan secara bertahap. Meskipun dalam penyelamatan itu, ternyata tidak semua WNI bersedia meninggalkan Iran.

 

"Tak semuanya bersedia dievakuasi," kata Lodewijk usai menyampaikan materi dalam kegiatan Retret Kepala Daerah Gelombang II di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).

 

Kenapa tidak bersedia dievakuasi? Menurut politisi Golkar itu, salah satu alasan utamanya karena panjangnya rute perjalanan yang harus ditempuh. "Evakuasi dilakukan dari Teheran ke Baku, Azerbaijan, melalui jalur darat selama 16 jam. Setelah itu, mereka diterbangkan ke Indonesia dengan pesawat komersial," ungkap Lodewijk.

 

Kendati demikian, lanjut dia, Pemerintah Indonesia terus memantau situasi keamanan di Iran. Termasuk juga di Timur Tengah sebagai langkah antisipatif terhadap potensi berkembangnya eskalasi konflik kawasan.

 

"Kami sudah berikan imbauan, bukan hanya kepada WNI di Iran tetapi juga di negara-negara tetangganya. Jangan sampai ketika eskalasi meningkat, mereka justru mengambil tindakan sendiri-sendiri," ujar politisi partai Golkar itu. 

 

Adapun menyoal proses evakuasi, Lodewijk menyebutkan kelompok pertama WNI telah tiba di Jakarta pada Selasa (24/6/2025) sore. Ia juga menekankan Pemerintah tetap memberikan kesempatan dan fasilitas kepada setiap WNI yang ingin kembali ke Tanah Air. 

 

"Prinsip di Kementerian Pertahanan, kami memiliki atase pertahanan di setiap negara, yang terus berkoordinasi untuk memantau situasi dan memberikan saran pengamanan," tegas Wakil Ketua DPR periode 2019-2024 ini.

 

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aries Marsudiyanto menegaskan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh WNI meninggalkan kawasan konflik Timur Tengah. "Ya, harus segera. WNI kalau bisa harus segera keluar dari wilayah konflik," sebut Aries, menirukan intruksi Prabowo  usai menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

 

Pemerintah, lanjut Aries, terus memantau secara intensif dinamika konflik yang berkembang. Khususnya yang berdampak langsung terhadap keamanan dan keselamatan WNI yang berada di negara-negara terdampak. 

 

Aries menegaskan, keselamatan WNI adalah prioritas utama Pemerintah di tengah meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timteng. "Kita memantau semua jalannya proses itu. Yang penting, semuanya berjalan dengan lancar oleh kementerian masing-masing," harapnya. 

 

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro. Dia mengungkapkan, Presiden terus  memantau situasi secara cermat dan berkelanjutan. Presiden juga telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran Pemerintah, baik di dalam negeri maupun perwakilan di luar negeri, untuk sigap dalam menyikapi situasi.

 

"Pak Presiden sudah memberitahukan kepada seluruh jajarannya untuk mengikuti perkembangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait keselamatan WNI," beber Juri di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (24/6/2025).

 

Menurut Juri, Presiden Prabowo secara khusus telah menginstruksikan evakuasi terhadap WNI di negara-negara yang mengalami dampak langsung dari konflik. Proses evakuasi tersebut saat ini telah berjalan dan terus dimonitor oleh setiap instansi terkait.

 

"Pak Presiden sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan menyelamatkan jika ada hal-hal yang memang perlu dilakukan untuk mengevakuasi WNI di sana. Dan itu sudah berjalan," jelas Juri. 

 

Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengimbau WNI yang ada di Iran agar bersedia untuk dievakuasi untuk gelombang kedua. Menurutnya, saat ini, situasi keamanan di Iran sudah sangat membahayakan. 

 

Dan sesuai dengan undang-undang, kewajiban negara untuk menyelamatkan warga negara  dari situasi yang berbahaya tersebut ke lokasi yang aman," ujar Judha.

 

Kendati demikian, lanjut Judha, Pemerintah akan tetap memantau kondisi WNI di Iran yang masih belum berkenan untuk dievakuasi. 

 

"Kami terus  memantau dan menjalin komunikasi mereka untuk memonitor kondisi. Namun, sekaligus kami juga mengimbau agar mereka bersedia untuk dievakuasi," ujarnya.

 

Untuk diketahui. Berdasarkan data Kemenlu, jumlah WNI yang tercatat di KBRI Teheran berjumlah 386 orang. Mayoritas WNI di Iran berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa.