Pemprov Sebut Banjir Di Tangsel Akibat Alih Fungsi Lahan

SERPONG UTARA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten turun tangan atasi banjir yang terjadi di Tangerang Raya. Langkah taktis pun akan segera dirumuskan.

 

Hal itu dibahas melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Banjir yang berlangsung di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Banten, di Serpong Utara, Kamis (10/7). 

 

Rapat koordinasi tersebut menghadirkan seluruh dinas terkait dari provinsi dan kabupaten/kota se-Tangerang Raya. Mulai dari Dinas PU, Bappeda, Disperkimta, hingga juga menghadirkan BBWSCC dan ATR/BPN. 

 

Asisten Daerah (Asda) II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Banten, M Yusuf menyampaikan, pihaknya akan segera membentuk kelompok kerja (Pokja) sebagai percepatan penanganan banjir di tiga wilayah kabupaten/kota ini.

 

"Ini adalah untuk penyelesaian. Ada penyelesaian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang," kata Yusuf.

 

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah ingin menghadirkan solusi yang terintegrasi. Agar permasalahan banjir antar-wilayah ini dapat terselesaikan. 

 

Berbagai program akan dirumuskan. Untuk jangka pendeknya, ia meminta seluruh tim untuk segera memetakan titik yang akan menjadi prioritas.

 

"Nah jangka pendek tadi, mungkin ini lagi diinventarisir apa yang perlu dilakukan dan titiknya di mana. Nah ini juga perlu data yang konkret, kalau nggak konkret nanti salah masuk. Di beberapa hari ini mungkin akan dikumpulkan datanya untuk dalam rangka penyelesaian jangka pendek," jelas Yusuf.

 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan menyatakan, langkah taktis harus segera dilakukan paling tidak dalam waktu sepekan ke depan. 

 

"Penanganan banjir yang terjadi kemarin di Tangerang Raya, nah, dari jangka pendek, tadi disepakati, karena memang Pak Gubernur ingin langkah nyata dalam satu minggu ke depan," ungkap Arlan. 

 

Hal ini harus menjadi perhatian, guna mengantisipasi anomali cuaca yang kini masih berlangsung. "Karena anomali cuaca ini kan prediksi sampai September. Nah, sehingga satu minggu ke depan itu harus ada tindakan nyata, mulai dari normalisasi. Alhamdulillah BBWSCC juga minta identifikasi terhadap tanggung-tanggung yang rusak untuk segera nanti diperbaiki," kata Arlan. 

 

Dalam waktu dekat ini, Arlan mengatakan, pihaknya akan melakukan survei ke sejumlah wilayah, termasuk di Tangsel.

 

"Kita akan survei. Karena kita juga harus integrasi nih, jangan sampai memindahkan masalah, (misalnya, red) di Tangsel, nanti yang banjir Kota Tangerang. Nah, itu kan harus saling berkoordinasi, makanya kenapa hari ini kita harus hadir bersama, Alhamdulillah semua hadir. Ini supaya komunikasi, karena intinya adalah kolaborasi," tuturnya.

 

Agar program ini berjalan lancar, Pemprov Banten juga akan membentuk tim Pokja regional di setiap wilayah. "Ini kan untuk percepatan, percepatan koordinasi sehingga langkah-langkah penangannya akan lebih cepat," imbuhnya. 

 

Sementara, berdasarkan identifikasi yang telah dilakukannya, Arlan merinci, fenomena banjir yang terjadi di Tangerang Raya khususnya di Tangsel, rata-rata disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai. 

 

"Pertamanya pasti ya alih fungsi lahan. Kita harus sepakat dulu nih, bahwa ada terjadi penyempitan sungai, ada lokasi lahan yang sebenarnya dulunya adalah serapan, kawasan serapan air ternyata sekarang jadi berubah fungsi. Nah, itu yang memang akhirnya kita sekarang harus memberikan solusi itu. Gak bisa kita salahkan lagi, karena sudah terbangun. Sekarang harus kita susun gimana langkah-langkahnya supaya ini banjir gak menimpa lagi," terang Arlan. 

 

Kepala Bappeda Provinsi Banten, Mahdani menyebut, penanganan banjir menjadi salah satu prioritas penbangunan Pemprov Banten. Hal itu pun tertuang dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

 

"Untuk rencana pembangunan, pertama itu embung. Embung itu kayak kolam, kolam retensi gitu. Ya tandon juga," kata dia. 

 

Namun untuk lokasinya, kata Mahdani, masih tengah dalam pembahasan. Penentuan titik prioritas ini menjadi salah satu pembahasan krusial dalam forum ini. "Yang jelas itu ada di kota Tangerang, ada di Kabupaten Tangerang, kemudian ada di Tangsel," lanjut Mahdani. 

 

Selain kolam retensi dan tandon, lanjut Mahdani, Pemprov Banten juga berencana akan membangun tanggul sungai. Termasuk merevitalisasi bangunan yang sudah rusak dimakan usia. 

 

"Di sini kan ada Kali Angke, ada Sungai Cilatak, ada Sungai Cimanciri. Ada Kalisl Sabi juga, lalu juga ada pembangunan drainase pengendali banjir. Nah itu program-program nanti, mulai 2026 itu akan menjadi program provinsi yang akan dikerjakan oleh PUPR," pungkasnya.