Temuan Beras Oplosan Bikin Resah Masyarakat, Agar Ngak Gaduh Umumkan Merknya

JAKARTA - Temuan beras oplosan oleh Kementerian Pertanian di pasaran bikin resah masyarakat. Pasalnya, jumlah merek beras yang diduga beras oplosan cukup banyak.

 

Kementerian Pertanian telah memeriksa 268 merek beras dari 10 provinsi penghasil beras terbesar. Dari jumlah itu, sebanyak 136 merek premium diuji di 13 laboratorium, termasuk Sucofindo.

 

Hasilnya cukup mencengangkan. Sebanyak 85,56 persen tidak sesuai standar mutu, hanya 14,4 persen yang memenuhi syarat. Dari sisi harga, 59,78 persen dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan 21,66 persen kemasannya memiliki berat riil di bawah standar.

 

"Ini semua beras curah, tetapi dijual harga premium, beras curah tapi dijual harga medium," ungkap Amran.

 

Bila dikalkulasi terhadap total volume beras yang beredar, potensi nilai penyimpangan ini mencapai Rp99 triliun. Amran mengatakan, pihaknya telah menyurati Kapolri dan Kejaksaan Agung terkait 212 merek, dan hingga 10 Juli lalu, 26 merek telah diperiksa. Beberapa perusahaan bahkan mengakui pelanggaran dan mulai memperbaiki produk mereka.

 

Terbaru, Amran Sulaiman mengungkapkan, tak semua dari 212 merek beras yang diperiksa pemerintah belum lama ini tergolong sebagai beras oplosan. Katanya, sebagian produk bermasalah itu bukan karena dicampur, melainkan karena volume dan kualitasnya tidak sesuai label pada kemasan.

 

"Tidak (semua oplosan), ada juga yang volumenya kurang," kata Amran saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

 

Tak hanya itu, Amran juga mengungkapkan banyak beras curah yang dijual seolah-olah premium, padahal mutunya di bawah standar yang seharusnya.

 

Iya jelas (yang curah itu) kualitasnya di bawah medium. Jadi beras curah ini di bawah medium dan premium," ujarnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo meminta Pemerintah menindak tegas pelaku pengoplos beras maupun beras yang tidak sesuai beratnya. Dia menilai, tindakan ini meresahkan masyarakat.

 

"Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas komoditas beras yang dijual di pasaran," tegas Rio kepada Rakyat Merdeka, Rabu (16/7/2025).

 

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pelaku pengoplos beras ditindak sesuai bukti valid dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dia juga mendukung Pemerintah untuk membuka merek berasnya apa saja.

 

Agar diketahui memang beras yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai standar," ujar Daniel Johan, Rabu (16/7/2025).

 

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara selengkapnya dengan Daniel Johan.

 

Apa pandangan Anda dengan kasus ditemukannya beras oplosan?

 

Kita mendorong agar praktik-praktik kecurangan ini segera ditindak dengan tegas tentu dengan bukti yang valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Pemerintah ingin mengumumkan merk beras oplosan yang telah beredar di masyarakat, di pasar-pasar modern dan tradisional, harus dilakukan dengan cermat, langkah ini dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan pasar.

 

Bagaimana dengan transparansimerek beras yang ditemukan Pemerintah sebagai beras oplosan?

 

Jenis beras yang dioplos juga harus disampaikan kepada masyarakat agar diketahui memang beras yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai standar.

 

Untuk penangan kedepannya bagaimana?

 

Satgas pangan kami dukung agar segera menyelesaikan dugaan adanya beras oplosan ini agar tidak berlarut-larut yang menimbulkan kepanikan pasar.

 

Langkah konkretnya seperti apa?

 

Langkah mengatasi persoalan beras oplosan ini harus segera diselesaikan sehingga masyarakat tidak khawatir dalam membeli dan mengkonsumsi beras dalam negeri agar kestabilan harga dan stok beras terus terjaga dengan baik.

 

Kalau langkah Komisi IV DPR sendiri bagaimana dalam menyikapi kasus ini?

 

Komisi IV DPR saat ini melalui pembahasan perubahan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan akan memperkuat peran Bulog.

 

Fokusnya seperti apa?

 

Dalam menguasai hulu hilir soal beras ini karena beras adalah kebutuhan pokok rakyat Indonesia dan juga beras menjadi komoditas politik dan diplomasi dengan negara-negara lain. Sehingga negara harus kuat dalam hal memegang kendali atas stok dan harga beras nasional.