Jakarta Darurat Tawuran

JAKARTA - Jakarta sedang darurat tawuran. Dalam sepekan terakhir, tawuran remaja pecah di berbagai titik di Ibu Kota. Yang bikin tambah geram, para pelaku menjarah warung dan melukai warga yang terlibat aksi kriminal itu.

 

Tawuran masih menjadi masalah sosial yang kerap ter­jadi di Jakarta. Dalam sepekan terakhir saja, bentrokan antar kelompok remaja terjadi di se­jumlah wilayah Ibu Kota.

 

Pada Sabtu (12/7/2025) dini hari, bentrokan antar kelompok remaja pecah di Jalan Taruna Jaya, Kelurahan Cibubur, Ke­camatan Ciracas, Jakarta Timur. Akibat peristiwa ini, seorang remaja laki-laki berinisial M (18) tewas akibat luka bacokan di area tulang ekor.

 

Kemudian pada Rabu (17/7/2025) dini hari, sebanyak 36 remaja yang diduga hendak tawuran diamankan polisi di wilayah Lubang Buaya, Cipa­yung, Jakarta Timur.

 

Pada hari yang sama, tawuran juga terjadi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Insiden ini menyebabkan lima warga mengalami luka bacok. Selain itu, pelaku tawuran turut merusak dan menjarah warung milik warga.

 

Pada Sabtu (19/7/2025) dini hari, bentrokan kembali terjadi di kawasan Pondok Kopi, Du­ren Sawit, Jakarta Timur. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang terlibat bentrokan. Mereka menggunakan senjata tajam, batu, petasan, hingga bom molotov.

 

Maraknya tawuran ini menjadi sorotan Anggota Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhammad Subki. Ia mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk memprioritaskan pendidikan karakter sebagai upaya menekan kasus perundungan dan tawuran.

 

Menurut Subki, pendidikan karakter yang dimaksud adalah penanaman nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti kepada siswa. Harapannya, dapat membentuk pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, dan peduli terhadap sesama. “Pendidikan karakter itu penting untuk ditanamkan di sekolah-sekolah,” ujar Subki.

 

Ia juga menekankan penting­nya sinergi antara Disdik dan Dinas Sosial dalam memberikan bantuan sosial (bansos) kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Subki meyakini bahwa salah satu pemicu tawuran dan perundungan, adalah latar be­lakang kondisi keluarga.

 

Tawuran tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi sebagai akibat dari kondisi yang mendorong mereka berperilaku seperti itu. Salah satu solusinya adalah dengan memperhatikan kondisi per­ekonomian mereka,” tambahnya.

 

Subki juga menyoroti peran penting keluarga dalam mendidik anak. Ia mengimbau para orang tua untuk membangun komuni­kasi yang baik dengan anak agar dapat memahami kondisi psikolo­gis dan perilaku mereka. “Jangan sampai anak melakukan tindakan kriminal, sementara orang tua lepas tanggung jawab,” tegasnya.

 

Selain itu, ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil oleh aparat negara agar memberikan efek jera terhadap pelaku tawuran dan perundungan. “Jika tindakan sudah masuk kategori kriminal, maka harus dihukum sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Subki.

 

Untuk menangani persoalan tawuran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meng­gelar rapat koordinasi lintas sektor. Pemprov juga berencana menjalin kerja sama dengan psikolog dan kriminolog dari berbagai universitas di Jakarta guna merumuskan solusi yang lebih komprehensif.

 

Selain itu, Pemprov akan menggencarkan kampanye #JagaJakarta dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antitawuran.

 

Rapat koordinasi yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta pada Ka­mis (26/6/2025) ini, dihadiri oleh jajaran Staf Khusus dan Tenaga Ahli Gubernur, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, serta kepala dinas dan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait.

 

Tawuran di Jakarta seolah menjadi masalah turun-temu­run dengan beragam penyebab. Karena itu, kehadiran Pemprov Jakarta sangat dinanti publik dalam menangani persoalan ini,” ujar Koordinator Staf Khusus Gu­bernur DKI Jakarta, Firdaus Ali.

 

Wakil Koordinator Staf Khu­sus Gubernur DKI Jakarta, Yus­tinus Prastowo, menyampaikan pentingnya tindakan tegas untuk menghentikan tawuran.

 

“Perlu adanya penegakan hukum yang kuat. Teori broken windows, yaitu pelanggaran kecil ditindak tegas sejak awal, bisa diterapkan dalam konteks ini,” ujarnya.

 

Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, mem­pertanyakan efektivitas kebijakan Pemprov DKI dalam menangani tawuran. Ia menilai berbagai upa­ya yang sudah ditempuh belum membuahkan hasil. “Sudah ber­bagai cara dilakukan oleh Pem­prov DKI, namun tawuran tetap saja terjadi dan terus terulang,” kata William, Sabtu (19/7/2025).

 

Ia juga menyoroti program-program yang digagas di bawah kepemimpinan Gubernur Pra­mono Anung, seperti acara ‘Manggarai Bershalawat’ dan penyediaan ruang publik, yang menurutnya belum mampu me­nyelesaikan permasalahan.

 

“Mas Pram memang punya pendekatan tersendiri, tapi itu terbukti belum berhasil menun­taskan persoalan tawuran,” ujar Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

 

William menyarankan Pem­prov DKI mengambil langkah yang lebih ekstrem, seperti program yang dilakukan oleh Guber­nur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim anak-anak nakal ke barak militer untuk dibina.

 

“Sudah terbukti, anak-anak yang dibina di barak menunjukkan perubahan perilaku sepulang dari sana. Mungkin ini bisa menjadi solusi yang dibutuhkan Jakarta untuk mengentaskan tawuran se­cara menyeluruh,” tutupnya.