Departemen Pertahanan AS Ganti Nama Departemen Perang

AMERIKA SERIKAT - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengubah nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang sebagai nama sekunder, Jumat (5/9/2025).

 

Perintah ke-200 yang ditandatangani Trump sejak menjabat pada Januari lalu, memberi wewenang kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan pejabat Departemen Pertahanan (DOD) untuk menggunakan nama sekunder seperti Departemen Perang, Menteri Perang, dan Wakil Menteri Perang dalam berbagai bentuk komunikasi publik, korespondensi resmi, konteks seremonial dan dokumen non-statuta dalam cabang eksekutif. Seperti tertulis dalam lembar fakta yang dirilis Gedung Putih.

 

Semua lembaga dan departemen eksekutif diarahkan untuk mengakui dan mengakomodasi nama sekunder tersebut, dalam bentuk komunikasi internal dan eksternal.

 

Hegseth pun diinstruksikan untuk merekomendasikan tindakan - termasuk tindakan eksekutif dan legislatif - yang diperlukan untuk mengganti nama departemen secara permanen.

 

Nama Departemen Perang menyampaikan pesan kesiapan dan tekad yang lebih kuat dibanding nama Departemen Pertahanan, yang hanya menekankan kemampuan defensif," demikian bunyi lembar fakta tersebut.

 

"Memulihkan nama Departemen Perang akan mempertajam fokus departemen ini pada kepentingan nasional, dan memberi sinyal kepada musuh Amerika untuk berperang mengamankan kepentingannya," imbuh keterangan tersebut.

 

Sebelum menandatangani perintah eksekutif, Trump mengatakan, penggantian nama itu adalah sesuatu yang sudah dia pikirkan mendalam sejak lama. "Kami telah membicarakannya selama berbulan-bulan," ucap Trump, seperti dilansir situs resmi Departemen Perang, Sabtu (5/9/2025).

 

Hegseth setuju dengan pernyataan Trump. "Kami mengubah nama setelah Perang Dunia II dari Departemen Perang menjadi Departemen Pertahanan. Sejak itu, kami belum memenangkan perang besar," paparnya.

 

Dan itu bukan untuk meremehkan pejuang perang kita. Itu untuk menekankan bahwa perubahan nama ini bukan hanya tentang mengganti nama. Ini tentang memulihkan, words matter," cetusnya. 

 

Hegseth menegaskan, Departemen Perang akan berjuang dengan tegas untuk meraih kemenangan, dan tidak terperosok dalam konflik tanpa akhir.

 

"Maksimum mematikan, bukan hanya legalitas suam-suam kuku, memiliki efek kekerasan, not politically correct," katanya.

 

Departemen Perang AS pertama kali didirikan oleh Kongres pada 7 Agustus 1789. Pada tahun yang sama, konstitusi mulai berlaku. Keberadaan Departemen Perang menggantikan Dewan Perang dan Persenjataan, yang dibentuk pada tahun 1776 selama Perang Revolusi.

 

Departemen Perang memiliki hak pengawasan atas Angkatan Darat dan Angkatan Laut sampai tahun 1798, ketika Departemen Angkatan Laut dibentuk.

 

Menteri Perang pertama yang merupakan posisi sipil, dijabat pensiunan Jenderal Angkatan Darat Henry Knox, yang ditunjuk oleh Presiden George Washington. Dia kemudian mengabadikan namanya menjadi pangkalan militer AS: Fort Knox di Kentucky.

 

8 November 1800, Gedung Departemen Perang yang bermarkas di Washington terbakar habis. Dokumen pun musnah. 

 

Selama perang, Departemen Perang bertanggung jawab merekrut, melatih, menyuplai kebutuhan perang, melakukan perawatan medis, menyediakan transportasi, dan membayar dua juta tentara.

 

Nama Departemen Perang bertahan hingga lebih dari 150 tahun, sampai bergabung dengan Departemen Angkatan Laut dan Departemen Angkatan Udara yang didirikan untuk membentuk Militer Nasional, seiring disahkannya Undang-Undang Keamanan Nasional 1947.

 

Menteri Perang yang terkenal di antaranya James Monroe yang menjadi Presiden, John Calhoun yang menjadi Wakil Presiden, Jefferson Davis yang menjadi Presiden Negara Konfederasi; Ulysses S. Grant, mantan Jenderal Union yang menjadi Presiden; Robert Todd Lincoln, putra Presiden Abraham Lincoln; dan William Howard Taft, yang menjadi Presiden dan Hakim Agung Mahkamah Agung.