Pemerintah Usulkan 40 Tokoh Jadi Pahlawan Nasional, Termasuk Presiden ke-2 Soeharto

JAKARTA — Pemerintah tengah memproses 40 tokoh yang diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Salah satu nama yang menarik perhatian publik adalah Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, yang kehadirannya dalam daftar tersebut memunculkan pro dan kontra di masyarakat.

 

Daftar usulan resmi diserahkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon.

 

Ke-40 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional itu antara lain:

KH Muhammad Yusuf Hasyim (Jawa Timur), Demmatande (Sulawesi Barat), KH Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat), Marsinah (Jawa Timur), Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Sumatera Barat), Abdoel Moethalib Sangadji (Maluku), Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin (Jakarta), Letkol (Anumerta) Charles Choesj Taulu (Sulawesi Utara), Mr. Gele Harun (Lampung), dan Letkol Moch Sroedji (Jawa Timur).

 

Kemudian Prof. Dr. Aloei Saboe (Gorontalo), Letjen TNI (Purn) Bambang Sugeng (Jawa Tengah), Mahmud Marzuki (Riau), Letkol TNI (Purn) Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), Drs. Franciscus Xaverius Seda (Nusa Tenggara Timur), Andi Makkasau Parenrengi Lawawo (Sulawesi Selatan), Tuan Rondahaim Saragih (Sumatera Utara), Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma (Jawa Barat), KH Wasyid (Banten), serta Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati (Jawa Tengah).

 

Nama-nama lain yang juga diajukan ialah Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur), KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), HM Soeharto (Jawa Tengah), KH Bisri Syansuri (Jawa Timur), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), HB Jassin (Gorontalo), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), M. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur), dan dr. Kariadi (Jawa Tengah).

 

Selain itu, terdapat RM Bambang Soeprapto Dipokoesoemo (Jawa Tengah), Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe’min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Prof. Dr. Gerrit Augustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri (Sulawesi Tengah).

 

Proses Seleksi dan Penilaian

 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan, sebagian nama telah diusulkan sejak beberapa tahun lalu.

 

“Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, ada pula yang baru diputuskan tahun ini,” ujarnya.

 

Terkait nama Soeharto yang menimbulkan perdebatan, Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh usulan telah melalui proses panjang dan pembahasan berulang dalam sidang tim penilai.

 

“Kami menghargai adanya pro dan kontra, baik di internal tim maupun di masyarakat. Semua pendapat menjadi bahan pertimbangan,” katanya.

 

Proses penilaian tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Sosial, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat, sejarawan, dan akademisi untuk memastikan keputusan pemerintah bersifat objektif dan berimbang.

 

Menunggu Keputusan Presiden

 

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menambahkan, keputusan akhir mengenai siapa yang akan menerima gelar tahun ini akan ditetapkan langsung oleh Presiden.

 

“Biasanya jumlahnya tidak banyak, paling banyak delapan orang per tahun. Tapi karena tahun ini bertepatan dengan peringatan 80 tahun Indonesia merdeka, jumlahnya bisa saja lebih banyak,” ujarnya.

 

Ia juga menegaskan bahwa seluruh nama telah melalui proses berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, serta mendapat rekomendasi dari para sejarawan.

 

Pro dan Kontra Soeharto

 

Dukungan terhadap pemberian gelar kepada Soeharto datang dari Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin.

 

“Selama 31 tahun memimpin, beliau berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur, dan mencapai swasembada beras. Karena keberhasilannya itu, MPR memberi gelar Bapak Pembangunan Indonesia melalui TAP MPR Nomor V/MPR/1983,” ujarnya.

 

Namun, penolakan datang dari Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP, Bonnie Triyana.

 

“Hemat saya, kita harus tolak. Seorang tokoh panutan seharusnya memiliki rekam jejak bersih dari pelanggaran HAM dan korupsi. Pemberian gelar kepada Soeharto bertentangan dengan semangat reformasi,” tegasnya.

 

Ketua MPR Ahmad Muzani meminta masyarakat menunggu keputusan Presiden dan tidak memperuncing perdebatan.

 

“Polemik ini jangan sampai menimbulkan perpecahan. Kita tunggu keputusan resmi pemerintah,” ujarnya.

 

Keluarga Gus Dur: Penghargaan Bukan Tujuan

 

Sementara itu, keluarga Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyambut baik masuknya nama beliau dalam daftar calon Pahlawan Nasional.

 

“Yang jelas, keluarga Gus Dur tidak pernah mengajukan beliau untuk mendapat gelar,” ujar putri pertama Gus Dur, Alissa Wahid, di Jakarta, Sabtu (25/10/2025).

 

Menurut Alissa, penghargaan dari negara bukanlah tujuan utama.

 

“Yang paling penting, Gus Dur tetap hidup di hati rakyat karena perjuangannya terhadap keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan kepada rakyat, bukan semata karena jabatannya sebagai presiden,” katanya.