Segera Disidangkan: Nasib Sahroni, Nafa, Uya, dan Eko di Palu MKD DPR

JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR segera menggelar sidang etik terhadap lima anggota DPR yang diduga melanggar kode etik dan telah dinonaktifkan oleh partainya masing-masing. Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (Fraksi NasDem), Adies Kadir (Fraksi Golkar), serta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya (Fraksi PAN).

 

Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam mengatakan, perkara kelima legislator itu telah memenuhi ketentuan tata beracara sehingga bisa dilanjutkan ke tahap sidang etik.

 

“MKD menyetujui penanganan lanjutan terhadap beberapa anggota DPR berstatus nonaktif,” ujarnya dalam rapat internal MKD, Rabu (29/10/2025).

 

Menurut Dek Gam, MKD akan memanggil para teradu, pelapor, dan memeriksa bukti-bukti terkait sebelum menjadwalkan sidang etik melalui rapat pimpinan.

 

“MKD akan menjalankan tugas konstitusionalnya secara profesional, independen, dan berpedoman pada prinsip penegakan etik untuk menjaga marwah lembaga legislatif,” tegasnya.

 

Sahroni Kembali ke Priok

 

Menjelang sidang, Ahmad Sahroni terlihat kembali ke rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang sempat dijarah massa pada akhir Agustus lalu. Dalam video yang diunggah akun TikTok @KominfoEmakEmak dengan tagar #SahroniBackToPriok, politikus NasDem itu tampak menggelar acara sederhana bersama warga sekitar.

 

Mengenakan kemeja putih dan celana jeans, Sahroni berbicara di depan puluhan tetangganya. Ia mengenang detik-detik saat rumahnya diserang massa.

 

“Saya sempat ngumpet di plafon kamar mandi, tapi plafonnya jebol. Akhirnya saya lompat ke rumah tetangga. Rasanya seperti film,” ujar Sahroni.

 

Ia mengaku kecewa karena rumahnya dijarah akibat isu liar di media sosial yang menyebut dirinya menyimpan uang ratusan miliar.

 

“Ada ibu-ibu nenteng tas istri saya sambil ketawa. Kolor saya pun diambil. Padahal saya enggak korupsi,” katanya.

 

Sahroni juga meminta maaf baru kini bisa menyapa warga setelah peristiwa itu.

 

“Setelah kejadian, semua orang seolah membenci saya. Tapi saya terima kasih untuk warga yang sudah membantu,” ujarnya.

 

Dari Blunder hingga Amuk Massa

 

Kasus ini bermula dari serangkaian pernyataan blunder sejumlah anggota DPR yang memicu kemarahan publik.

 

Nafa Urbach dan Adies Kadir dinilai tidak sensitif saat menanggapi kebijakan kenaikan tunjangan perumahan DPR di tengah situasi ekonomi sulit.

 

Eko Patrio dan Uya Kuya menuai kritik karena pernyataan mereka soal gaya hidup dan kebiasaan “joget” anggota DPR.

 

Sementara Ahmad Sahroni sempat melontarkan kata-kata kasar kepada masyarakat yang mengkritik DPR.

 

Ucapan mereka menyulut demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025, yang berujung pada perusakan dan penjarahan rumah keempatnya. Setelah kejadian itu, mereka dinonaktifkan dari fraksi masing-masing, dan hak keuangan sementara dihentikan.

 

Respons Partai dan Pengamat

 

Sekjen Partai Golkar Sarmuji menegaskan partainya menghormati proses hukum di MKD.

 

“Itu tugas MKD. Kami menunggu dan berharap keputusannya adil,” ucapnya.

 

Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim juga menyatakan hal serupa.

 

“Kami ikut mekanisme yang berlaku di MKD. Biarkan proses berjalan,” ujarnya.

 

Sementara itu, pengamat perilaku dan strategi AI Gusti Aju Dewi menilai kasus ini harus menjadi pelajaran penting soal bahaya disinformasi di media sosial.

 

“Disinformasi membuat orang merasa tindakannya benar, padahal sudah melanggar hukum,” jelasnya.

 

Ia menambahkan, meski pernyataan para anggota dewan itu memang tidak empatik, amuk massa hingga penjarahan jelas tidak bisa dibenarkan.