Dari Jalanan Masuk Ke Instansi, Pemerintah Waspadai Wajah Baru Premanisme

JAKARTA - Percepatan integrasi data dan penguatan kanal aduan masyarakat menjadi perhatian penting dalam upaya memberantas praktik premanisme. Selain itu, penanganan maraknya hoaks di ruang digital juga dianggap krusial, karena berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

 

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Brigjen Pol. Irwansyah, menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/11/2025).

 

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) teridentifikasi terlibat dalam tindakan seperti intimidasi, pemerasan, penguasaan lahan ilegal, pengawalan ilegal, hingga tindakan intoleransi, yang bahkan memicu gangguan keamanan publik,” ungkap Irwansyah.

 

Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah ormas di Indonesia mencapai 636.572 organisasi, dengan penambahan hampir 40.000 ormas dalam enam bulan terakhir. “Meskipun kebebasan berserikat dilindungi UUD 1945 Pasal 28, pemerintah menekankan perlunya pengawasan agar aktivitas ormas tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017,” katanya.

 

Irwansyah menegaskan, pemerintah terus memperkuat stabilitas keamanan nasional di tengah meningkatnya penyimpangan aktivitas ormas yang mengarah pada praktik premanisme. “Intervensi ormas di sektor-sektor yang bukan kewenangannya telah menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu iklim investasi,” ujarnya.

 

Dia mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan ormas, penguatan koordinasi pusat–daerah, serta pembenahan mekanisme pembinaan yang lebih terarah.

 

“Pengendalian aktivitas ormas tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi menyeluruh antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan nasional,” katanya.

 

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menyoroti praktik premanisme yang dinilai masih menghambat iklim investasi. Menurutnya, fenomena tersebut berkontribusi besar terhadap tingginya biaya investasi maupun produksi.

 

“Sebagian besar lembaga research survei disebutkan bahwa ini berkontribusi 15 sampai 40 persen terhadap cost of investment dan cost of production dalam investasi kita. Ini sudah nggak boleh lagi,” tegas Todotua.