Prabowo Instruksikan Menkeu Purbaya Tak Potong Dana Transfer Aceh

ACEH – Momen tak biasa terjadi dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama Pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1). Jalannya rapat sempat terhenti ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan sambungan telepon langsung guna memberikan instruksi terkait anggaran pemulihan bencana.

 

Komunikasi itu dilakukan melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang saat itu berada di lokasi rapat. Dasco menghubungi Presiden untuk menyampaikan aspirasi Pemerintah Provinsi Aceh terkait permohonan diskresi atas kebijakan efisiensi dana transfer ke daerah.

 

Menindaklanjuti sambungan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya yang menerima arahan langsung Presiden menyampaikan kabar baik kepada para kepala daerah.

 

“Untuk tahun ini, anggaran Anda penuh, tidak dipotong,” ujar Purbaya, disambut rasa syukur peserta rapat.

Purbaya menegaskan keputusan tersebut merupakan instruksi langsung Presiden.

 

“Kalau saya kan enggak bisa menelepon, beliau yang bisa menelepon. Jadi clear,” katanya.

 

Sufmi Dasco menjelaskan, Presiden Prabowo menyetujui pengembalian dana transfer ke daerah agar roda pembangunan di wilayah terdampak bencana dapat kembali berjalan normal. Menurutnya, ketersediaan anggaran sangat penting untuk memulihkan daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat.

 

“Beliau bilang saya setuju. Lalu saya sampaikan bagaimana dengan dua daerah lain. Saya bilang kira-kira harusnya equal treatment,” ungkap Dasco. Dua daerah yang dimaksud yakni Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

 

Dasco menilai persoalan utama di wilayah bencana bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan hambatan operasional pemerintahan akibat dampak bencana.

 

“Uang bukan masalah bagi pemerintah. Yang jadi kendala sekarang, pemerintah daerahnya belum bisa berjalan optimal karena bencana. Kalau itu beres, pemulihan akan cepat kembali normal,” tegasnya.

 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan langkah mitigasi jangka panjang, antara lain pembangunan cekdam dan sabodam di hulu sungai untuk menahan material sisa bencana.

 

“Supaya saat terjadi hujan besar di kemudian hari, air lumpur maupun kayu tidak kembali turun ke wilayah bawah,” jelas Tito.

 

Tito juga memberikan kebijakan khusus terkait pemanfaatan kayu sisa bencana. Warga, TNI, dan Polri diperbolehkan memanfaatkan kayu tersebut untuk rehabilitasi rumah dan fasilitas publik tanpa biaya, selama tidak dikelola secara komersial.

 

“Yang tidak boleh adalah kayu itu diambil oleh perusahaan untuk kepentingan bisnis,” tegasnya.

 

Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memastikan pihaknya telah memetakan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap). Lokasi tersebut dipastikan aman secara teknis, bebas masalah hukum, dan tetap dekat dengan sumber penghidupan warga.

 

“Tidak banjir, tidak longsor, legal, dan dekat dengan ladang masyarakat,” ujarnya.

 

Pemerintah Provinsi Aceh mengapresiasi langkah cepat dan sinergi antara pemerintah pusat dan DPR. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan terima kasih atas diskresi anggaran yang diberikan Presiden untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana.