DPRD Tangsel Paripurna Reses

SETU-DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses masa sidang II tahun 2025-2026, Senin (8/12). Dalam laporan tersebut, mayoritas aspirasi masyarakat masih didominasi persoalan infrastruktur lingkungan.

 

Wakil Ketua DPRD Tangsel, M. Yusuf mengatakan, bahwa kebutuhan infrastruktur yang paling banyak disampaikan warga saat reses mencakup perbaikan drainase, rehabilitasi jalan lingkungan, hingga peningkatan sarana penerangan jalan umum (PJU).

 

“Rata-rata yang disampaikan masyarakat melalui reses kemarin adalah infrastruktur. Baik itu drainase, perbaikan jalan, hingga sarana penerangan jalan umum. Mayoritas itu,” ungkap Yusuf.

 

Ia menambahkan, banyaknya usulan infrastruktur muncul karena masyarakat sering terbentur keterbatasan saat menyampaikannya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Karena itu, momen reses menjadi ruang alternatif bagi warga untuk menitipkan aspirasi langsung kepada wakilnya di DPRD.

 

 “Infrastruktur ini juga sudah jadi program. Dalam pembahasan RAPBD kemarin, belanja infrastruktur mencapai hampir 47 persen dari total APBD Tangsel. Jadi sudah terprogram, dan kami di DPRD akan terus mendorong serta menjembatani,” katanya.

 

 Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tangsel, Rizki Jonis juga menyoroti hal serupa. Selain infrastruktur, ia menekankan, bahwa persoalan penanganan sampah di TPA Cipeucang, Kecamatan Serpong harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

 

 “Masalah sampah juga harus jadi prioritas utama. Aroma tak sedapnya sudah ke mana-mana. Keluhan warga di media sosial sudah banyak, dan ini harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

 

 Sementara, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan yang telah melaksanakan reses dan menghimpun aspirasi masyarakat. Ia memastikan, seluruh dokumen hasil reses akan dipelajari untuk menjadi bahan kajian pemerintah daerah.

 

 “Semua dokumen reses akan ditindaklanjuti dan menjadi bahan pemerintah untuk dilakukan kajian internal. Selanjutnya juga akan diproses untuk dijadikan program pada tahun mendatang,” ucap Pilar.

 

Pilar menambahkan, masukan terkait pembangunan infrastruktur sangat penting agar program pemerintah lebih tepat sasaran. “Anggaran yang dimiliki juga akan diarahkan menjadi program prioritas ke depan,” pungkasnya.